DPR Nyatakan Revisi UU Penyiaran Tidak Bungkam Pers

Reporter: ant |

Editor: Budi Rahmad |

Selasa , 14 May 2024 - 18:28

Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizald-Antaranews.com-

Bobby mengemukakan hal itu ketika merespons anggapan beberapa pasal dalam draf revisi UU Penyiaran yang dapat menghambat kebebasan pers di Indonesia.

"Ini sama halnya dengan diskursus substansi dalam revisi UU ITE, hal lisan dan tulisan sudah diatur dalam KUHP sehubungan dengan hate speech dan lain-lain, hanya diperluas dalam format digital," katanya.

Ia menegaskan tidak ada perubahan dalam norma maupun aturan kode etik jurnalistik.

"Tidak ada perubahan norma yang diatur dalam kode etik jurnalistik dalam format mass media, diteruskan dalam format siaran," ujarnya.

Ditegaskan pula bahwa kegiatan siar di frekuensi siaran masuk ranah kode etik jurnalistik. Namun, frekuensi giat siaran di frekuensi telekomunikasi over the top (OTT) "dikecualikan".

"Jangan sampai ada upaya 'pengecualian', kegiatan jurnalistik dalam OTT yang ingin dibedakan alias tanpa kode etik jurnalistik. Kalau kegiatan siar di frekuensi siaran, masuk ranah kode etik jurnalistik. Akan tetapi, kalau giat siaran di frekuensi telekomunikasi (OTT), 'dikecualikan'," tuturnya.

Bobby memastikan publik akan ikut dilibatkan dalam proses pembahasan draf revisi UU Penyiaran untuk memastikan sejalan dengan prinsip kemerdekaan pers.

"Publik pasti dilibatkan, hal-hal di atas ada yang 'keluar' dari kode etik jurnalistik, aspirasi ini harus dipenuhi karena semangatnya kami ingin masyarakat mendapatkan hal positif dari kegiatan penyiaran, dan melindungi dari hal yang kontraproduktif, spekulatif yang mengarah pada hal-hal negatif," kata dia.(ant)

dpr nyatakan revisi uu penyiaran tidak bungkam pers                            koranbabelpos.id, jakarta - panitia kerja (panja) rancangan undang-undang tentang penyiaran dpr ri memastikan revisi uu penyiaran tidak membungkam kebebasan pers di indonesia.
"tidak ada tendensi untuk membungkam pers dengan ruu penyiaran ini," kata anggota panja nurul arifin di jakarta, selasa (14/5/2024) sebagaimana dilansir oleh antara.
lanjut dia, komisi i dpr ri terus membuka diri terhadap masukan seluruh lapisan masyarakat terkait ruu penyiaran, karena ruu masih akan diharmonisasi di badan legislasi dpr ri.
"ruu penyiaran yang tengah dibahas di dpr, masih dalam proses, jadi belum final," imbuhnya.
baca juga:revisi uu kementerian diperlukan guna mengikuti zaman
dia menjelaskan beberapa pasal ruu penyiaran yang mendapatkan kritik, seperti pada pasal 8a ayat (1) huruf (q) dan pasal 42, yang memberikan komisi penyiaran indonesia (kpi) wewenang untuk menyelesaikan sengketa jurnalistik khusus di bidang penyiaran. selain itu, pasal 50b ayat (2) huruf (c) yang memuat larangan isi siaran dan konten siaran menayangkan tayangan eksklusif jurnalistik investigasi.
"ruu yang beredar bukan produk yang final, sehingga masih sangat dimungkinkan untuk terjadinya perubahan norma dalam ruu penyiaran," katanya.
menurut dia, terdapat beberapa pokok yang diatur pada ruu penyiaran, seperti pengaturan penyiaran dengan teknologi digital dan penyelenggaraan platform digital penyiaran, perluasan wewenang kpi, hingga penegasan migrasi analog ke digital atau analog switch-off.
kata dia, ruu penyiaran ini adalah perubahan kedua atas uu no. 32 tahun 2002 tentang penyiaran, yang mana sebetulnya sudah digulirkan sejak tahun 2012. namun seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, kita memerlukan penguatan regulasi penyiaran digital, khususnya layanan over the top (ott) dan user generated content (ugc).
"jadi secara substansi kita memang membutuhkan revisi uu penyiaran ini," ujarnya.
 
revisi uu penyiaran sesuai kode etik jurnalistik
sementara tu, anggota komisi i dpr ri bobby adhityo rizaldi mengatakan bahwa draf revisi undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran sesuai dengan kode etik jurnalistik.
"jadi, itu yang diatur di ruu penyiaran dalam konteks jurnalistik, sesuai dengan yang diatur dalam kode etik jurnalistik," kata bobby, sebagaimana dilansir antara, senin (13/5/2024).
baca juga:gerindra sebut revisi uu kementerian bisa sebelum pelantikan presiden
bobby mengemukakan hal itu ketika merespons anggapan beberapa pasal dalam draf revisi uu penyiaran yang dapat menghambat kebebasan pers di indonesia.
"ini sama halnya dengan diskursus substansi dalam revisi uu ite, hal lisan dan tulisan sudah diatur dalam kuhp sehubungan dengan hate speech dan lain-lain, hanya diperluas dalam format digital," katanya.
ia menegaskan tidak ada perubahan dalam norma maupun aturan kode etik jurnalistik.
"tidak ada perubahan norma yang diatur dalam kode etik jurnalistik dalam format mass media, diteruskan dalam format siaran," ujarnya.
ditegaskan pula bahwa kegiatan siar di frekuensi siaran masuk ranah kode etik jurnalistik. namun, frekuensi giat siaran di frekuensi telekomunikasi over the top (ott) "dikecualikan".
"jangan sampai ada upaya 'pengecualian', kegiatan jurnalistik dalam ott yang ingin dibedakan alias tanpa kode etik jurnalistik. kalau kegiatan siar di frekuensi siaran, masuk ranah kode etik jurnalistik. akan tetapi, kalau giat siaran di frekuensi telekomunikasi (ott), 'dikecualikan'," tuturnya.
bobby memastikan publik akan ikut dilibatkan dalam proses pembahasan draf revisi uu penyiaran untuk memastikan sejalan dengan prinsip kemerdekaan pers.
baca juga:uu pemilu perlu direvisi sesuai dengan pertimbangan mk
"publik pasti dilibatkan, hal-hal di atas ada yang 'keluar' dari kode etik jurnalistik, aspirasi ini harus dipenuhi karena semangatnya kami ingin masyarakat mendapatkan hal positif dari kegiatan penyiaran, dan melindungi dari hal yang kontraproduktif, spekulatif yang mengarah pada hal-hal negatif," kata dia.(ant)