Wacana Pengoperasian 5 Smelter Sitaan Kejagung, Lihat Dari Sisi Hukum dan Ekonomi

Reporter: Tim |

Editor: Syahril Sahidir |

Senin , 29 Apr 2024 - 20:28

Jhohan Adhi Ferdian dan Reniati-screnshoot-

''Pemakaian smelter/asset pribadi/perusahaan milik para tersangka yang diserahkan ke pihak lain dengan alasan solusi agar perekonomian masyarakat dapat stabil menurut saya tidak dapat dibenarkan. Sekali lagi, pemakaian smelter/asset pribadi/perusahaan milik para tersangka dari dugaan tindak pidana yang diserahkan ke pihak lain dan diputuskan hanya lewat rapat koordinasi menurut saya sangat ngawur, karna PJ Gubernur adalah pemerintah sipil, bukan pemegang kekuasaan yudikatif, PJ Gubernur tidak berwenang masuk terlalu jauh kedalam ranah tindak pidana, dan rapat koordinasi bukan merupakan instrumen hukum,'' tegas Jhohan meengakhiri.

Apa yang dikemukakan kedua ahli ini, terkait adanya wacana 5 Smelter yang Disita Kejagung Bakal Dioperasikan PT Timah. Alasannya untuk mengatasi parahnya akibat proses hukum Tipikor Tata Niaga Timah 2012-2022 bagi warga Bangka Belitung (Babel).

Rapat Kordinasi Tata Kelola Benda Sitaan Perkara Tipikor di wilayah IUP PT Timah, Bangka Belitung, memunculkan solusi kalau 5 smelter yang telah disita oleh penyidik Pidsus Kejaksaan Agung akan diserahkan pengelolaannya pada PT timah.

Adanya solusi itu disampaikan langsung oleh Kepala badan pemulihan aset, Kejaksaan Agung RI, Amir Yanto dengan Sesjampidsus, Andi Herman dan Pj Gubernur Bangka Belitung, Safrizal usai menggelar rapat kordinasi terkait aset sitaan perkara Tipikor Tata Niaga Pertimahan di kantor Gubernur Pemprov Bangka Belitung (23/4).

Dikatakan Amir Yanto kalau keberadaan smelter ini mempunyai dampak luas dan jangan sampai terbengkalai. Mengingat 30 persen mata pencaharian masyarakat daerah ini dari pertambangan timah.

"Supaya harapanya aset barang bukti ini -5 smelter- tetap bisa operasional, masyarakat maupun kegiatan ekonomi bisa berjalan seperti semula," katanya.

Terkait teknis pelaksanaan nanti, menurutnya, akan lebih lanjut untuk dikordinasikan dengan kementerian BUMN.

Ditambahkan oleh Andi Herman, harapanya -atas 5 smelter- agar tetap memiliki manfaat bagi masyarakat. "Supaya tidak ada tafsiran lain, yang dikordinasikan ini adalah barang sitaan berupa 5 smelter. Dan alhamdulillah rapat kordinasi tadi pihak forkopimda mendukung penuh adar aset-aset ini tetap beroperasi," tambahnya.***

wacana pengoperasian 5 smelter sitaan kejagung, lihat dari sisi hukum dan ekonomi                            rencana pengoperasionalkan kembali 5 smelter yang telah disita oleh penyidik pidsus kejaksaan agung (kejagung) dalam kasus korupsi tata niaga timah disikapi pakar ekonomi bangka belitung (babel), dr. reniati, se., m.si.
---------------
ketua isei babel ini melihat ada baiknya memang perusahaan peleburan timah itu dioperasionalkan guna membantu daya genjot perekonomian di babel dari sektor pertambangan, terutama mendongkrak nilai ekspor timah.
"jangka pendeknya ada efisiensi ekonomi, dan ini sangat membantu. pertama membantu meningkatkan produksi sehingga bisa memenuhi kebutuhan domestik nasional dan membantu pekerja untuk mendapatkan perkerjaannya kembali," terang tanaga pengajar di universitas bangka belitung (ubb).
namun demikian, menurut reniati, perlu juga kehati-hatian dalam penerapannya. sebab, barang sitaan ini belum memiliki kepastian hukum tetap atas perkara yang saat ini masih berproses di ranah hukum.
jika pun menjadi polemik, ia tak menampik di kemudian hari hal ini akan menjadi penghambat investasi di sektor pertambangan timah yang berakibat terjadinya penurunan efisiensi ekonomi dalam jangka panjang. 
"jadi perlu dipertimbangankan juga dampak ekonomi dan persaingan usaha terkait hal ini," tuturnya.
sementara itu, praktisi hukum, jhohan adhi ferdian, s.h.,m.h.,c.l.a yang juga ketua dpw himpunan konsultan hukum pertambangan indonesia, babel serta staf pengajar hukum pertambangan universitas pertiba kepada babelpos.id. menyatakan,langkah itu jika dilakukan akan banyak hal dipertanyakan.  
baca juga: wacana 5 smelter dioperasikan pt timah, reniati: ingat itu barang sitaan
''diantaranya, bagaimana dengan keuntungan dari hasil pengelolaan itu? masuk sebagai kekayaan pribadi si pemilik perusahaan atau masuk kedalam kas negara?'' ujarnya.
''lalu, bagaimana dengan kerugian dan hutang piutang yang timbul dari pengelolaan asset tersebut, apakah negara bersedia membayarnya?'' imbuhnya lagi.
di sini menurut jhohan, harus membedakan antara penyitaan dengan perampasan.
''karena hal itu berbeda secara kaidah hukum, penyitaan adalah mengambil barang atau benda dari kekuasaan pemegang benda itu hanya untuk kepentingan pemeriksaan dan bahan pembuktian, penyitaan hanya memindahkan penguasaan barang dan belum terdapat pemindahan kepemilikian,'' tegasnya.
bagaimanapun menurut jhohan, ini akan menyalahi.
''pemakaian smelter/asset pribadi/perusahaan milik para tersangka yang diserahkan ke pihak lain dengan alasan solusi agar perekonomian masyarakat dapat stabil menurut saya tidak dapat dibenarkan.  sekali lagi, pemakaian smelter/asset pribadi/perusahaan milik para tersangka dari dugaan tindak pidana yang diserahkan ke pihak lain dan diputuskan hanya lewat rapat koordinasi menurut saya sangat ngawur, karna pj gubernur adalah pemerintah sipil, bukan pemegang kekuasaan yudikatif, pj gubernur tidak berwenang masuk terlalu jauh kedalam ranah tindak pidana, dan rapat koordinasi bukan merupakan instrumen hukum,'' tegas jhohan meengakhiri.
baca juga:pt timah dititipi 5 smelter sitaan?
apa yang dikemukakan  kedua ahli ini, terkait adanya wacana 5 smelter yang disita kejagung bakal dioperasikan pt timah.  alasannya untuk mengatasi parahnya akibat proses hukum tipikor tata niaga timah 2012-2022 bagi warga bangka belitung (babel).  
rapat kordinasi tata kelola benda sitaan perkara tipikor di wilayah iup pt timah, bangka belitung, memunculkan solusi kalau 5 smelter yang telah disita oleh penyidik pidsus kejaksaan agung akan diserahkan pengelolaannya pada pt timah.
adanya solusi itu disampaikan langsung oleh kepala badan pemulihan  aset, kejaksaan agung ri, amir yanto dengan sesjampidsus, andi herman dan pj gubernur bangka belitung, safrizal usai menggelar rapat kordinasi terkait aset sitaan perkara tipikor tata niaga pertimahan di kantor gubernur pemprov bangka belitung (23/4).
dikatakan amir yanto kalau keberadaan smelter ini mempunyai dampak luas dan jangan sampai terbengkalai. mengingat 30 persen  mata pencaharian masyarakat daerah ini dari pertambangan timah.
"supaya harapanya aset barang bukti ini -5 smelter- tetap bisa operasional, masyarakat maupun kegiatan ekonomi bisa berjalan seperti semula," katanya.
baca juga:akhirnya karyawan smelter di-phk!
terkait teknis pelaksanaan nanti, menurutnya, akan lebih lanjut untuk dikordinasikan dengan kementerian bumn.
ditambahkan oleh andi herman, harapanya -atas 5 smelter- agar tetap memiliki manfaat bagi masyarakat. "supaya tidak ada tafsiran lain, yang dikordinasikan ini adalah barang sitaan berupa 5 smelter. dan alhamdulillah rapat kordinasi tadi pihak forkopimda mendukung penuh adar aset-aset ini tetap beroperasi," tambahnya.***

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Babel Pos 30 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan