Di Depan Pendemo, Pj Gubernur Akui Sudah Tertibkan ratusan Ponton Tambang Ilegal di Beriga

Reporter: tim/ant |

Editor: Syahril Sahidir |

Selasa , 23 Apr 2024 - 06:04

Safrizal Bersama Pendemo.-Dok-

"Ada tiga agenda penambangan dituntut moratorium, diantaranya stop izin-izin baru penambangan bijih timah," katanya.

Selanjutnya, pemerintah segera mengevaluasi seluruh izin-izin penambangan yang sudah ada, tata kelola penambangan yang menyebabkan konflik di tengah-tengah masyarakat.

"Kami meminta pemerintah mengevaluasi izin-izin tambang ini yang merusak lingkungan dan praktik-praktik korupsi segara dievaluasi dan dicabut," katanya.

Ia menyatakan tuntutan terakhir pemerintah harus mempercepat pemulihan kerusakan lingkungan di pesisir dan laut.

"Kami juga meminta pemerintah mencabut izin HTI di Bangka Barat yang mengupasi tanah-tanah rakyat di daerah itu," katanya.***

di depan pendemo, pj gubernur akui sudah tertibkan ratusan ponton tambang ilegal di beriga                            penjabat gubernur provinsi kepulauan bangka belitung (babel), safrizal za menyatakan sudah menertibkan 300 ponton tambang bijih timah ilegal di laut desa beriga, sebagai komitmen pemerintah memberantas ilegal mining di daerah ini.
----------------
safrizal menegaskan pemprov dan polda babel bersama satu visi tidak ada ilegal mining dan fishing di perairan pulau bangka dan belitung yang merugikan pemerintah dan masyarakat pesisir daerah ini.
"saya bersama kapolda kepulauan babel sepakat memberantas ilegal mining dan fishing di daerah ini," ujarnya.
pada kesempatan itu, safrizal za yang juga menjabat sebagai dirjen bina adwil kemendagri kepada para aksi damai, apakah sekarang ini masih ada tambang-tambang ilegal yang beroperasi di perairan pulau bangka ini.
"saya memonitor sendiri dan mendapatkan laporan bahwa tambang-tambang ilegal sudah berkurang hanya sekitar 30 unit dan itu segera ditertibkan," katanya.
baca juga:safrizal ngebet pingin ada sekda definitif
"pemberantasan tambang ilegal di desa bariga ini tidak hanya karena adanya aspirasi dari masyarakat yang rata-rata berprofesi sebagai nelayan," katanya.
itu semua dikemukakan  safrizal saat menemui massa yang melakukan aksi damai untuk menuntut pemerintah segera melakukan moratorium penambangan bijih timah yang merugikan lingkungan dan masyarakat di daerah itu.
"mari kita kawal bersama-sama agar tuntutan dari walhi, mahasiswa, pencinta lingkungan dan kelompok nelayan berjalan baik," kata safrizal za saat menemui massa yang berjumlah ratusan orang dalam aksi damai di pangkalpinang, senin.
ia mengingatkan massa harus sepakat untuk mengawal tuntutan moratorium penambangan bijih timah di provinsi kepulauan babel ini. jangan sampai nanti ada yang jalan sendiri untuk mencari keuntungan yang akhirnya menimbulkan konflik di masyarakat.
"saya tidak bisa mencabut izin usaha penambangan (iup), tetapi saya bisa bersurat kepada kementerian yang mengeluarkan iup ini supaya ditinjau kembali izin tambang tersebut," katanya.
baca juga:safari ramadan di rumdin bupati bateng, pj gubernur safrizal serahkan sejumlah bantuan
direktur eksekutif walhi babel ahmad subhan hafiz mengatakan aksi damai menuntut moratorium penambangan ini diikuti sekitar 250 orang dari walhi, mahasiswa, organisasi pencinta lingkungan dan kelompok nelayan pangkalpinang.
"ada tiga agenda penambangan dituntut moratorium, diantaranya stop izin-izin baru penambangan bijih timah," katanya.
selanjutnya, pemerintah segera mengevaluasi seluruh izin-izin penambangan yang sudah ada, tata kelola penambangan yang menyebabkan konflik di tengah-tengah masyarakat.
"kami meminta pemerintah mengevaluasi izin-izin tambang ini yang merusak lingkungan dan praktik-praktik korupsi segara dievaluasi dan dicabut," katanya.
ia menyatakan tuntutan terakhir pemerintah harus mempercepat pemulihan kerusakan lingkungan di pesisir dan laut.
"kami juga meminta pemerintah mencabut izin hti di bangka barat yang mengupasi tanah-tanah rakyat di daerah itu," katanya.***