Indonesia Heboh Tipikor Timah, di Babel Penambang Rakyat Menjerit. Pj Gub: Segerakan Izin WPR

Reporter: Syahril Sahidir/Tim |

Editor: Syahril Sahidir |

Minggu , 31 Mar 2024 - 07:00

Safrizal dan Tambang Rakyat.-dok-

''Mencari timah itu susah, menjual timah kini juga susah.''

Demikian keluhan rakyat penambang dari Belitung Timur (Beltim) yang mencuat di Medsos.

Kini, banyak akun medsos khususnya dari rakyat Babel yang mengeluhkan susahnya untuk menjual timah. Akibatnya, seperti Kabupaten Paling Timur Babel, Belitung Timur, yang diakui oleh BUpatinya, Burhanuddin, seperti kota mati.

''Belitung Timur itu sekarang seperti kota mati sejak rakyat tak tahu mau jual timah mereka kemana,'' ujar Bupati Beltim, Burhanuddin dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI belum lama ini.

Kondisi yang terjadi ini diakui sebagai dampak proses hukum yang tengah terjadi yang sudah menjerat 16 tersangka dan ditahan oleh Kejagung.

Dengan tanpa maksud mencampuri proses hukum, 2 Bupati dari Babel, masing-masing, Burhanuddin dan Bupati Bangka Tengah, Al Gafri Rahman, meminta kepada pemerintah pusat khususnya melalui Komisi VII untuk dicarikan jalan keluar agar rakyat mereka bisa menambang dan menjual timah dengan tenang.

WPR Salah Satu Solusi

Sementara itu, Bupati Bateng, Gafri menyatakan, salah satu solusi untuk rakyatnya itu adalah Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Namun tampaknya justru dari pemerintah pusat tidak respon atas ajuan dari ereka.

Bupati Bateng sendiri sudah mengajukan lahan seluas 6.545,11 hektare untuk WPR.

"WPR ini sudah beberapa kali kami ajukan melalui surat resmi ke Kementerian ESDM melalui Gubernur pada 2023, namun surat terakhir yang kami ajukan sampai saat ini belum ada jawaban," kata Gafri.

Pemkab Bangka Tengah tetap konsisten memperjuangkan WPR karena dinilai bagian dari solusi untuk mengatur penambangan bijih timah rakyat secara legal.

"Kita tidak bisa pungkiri bahwa bijih timah sampai saat ini masih menjadi sumber ekonomi utama bagi masyarakat dalam menjalankan roda kehidupan mereka," ujarnya.

BACA JUGA:Solusi Koperasi Tambang Rakyat?

Bupati mengatakan, pengajuan lahan seluas 6.545,11 hektare untuk dijadikan WPR itu bukan tanpa alasan karena masih memiliki potensi yang sangat besar secara ekonomi bagi masyarakat.

indonesia heboh tipikor timah, di babel penambang rakyat menjerit. pj gub: segerakan izin wpr                            ketika negeri ini heboh kasus megakorupsi tipikor di pt timah tbk, rakyat negeri ini menjerit susahnya mencari dan menjual timah mereka.  haruskah rakyat daerah ini menjadi seperti terasing dengan hasil alam di tanah leluhur mereka sendiri?
-----------------
timah masih menjadi panglima ekonomi daerah ini.  fakta itu tak bisa dibantah.  solusi terbaik adalah lahirnya kebijakan wilayah pertambangan rakyat (wpr) yang pernah dijanjikan presiden ri joko widodo tahun 2015 lalu.  
dan soal wpr ini kembali mencuat dalam rapat dengan pendapat (rdp) antara komisi vii dpr ri dengan penjabat gubernur babel safrizal za, bupati belitung timur burhanuddin, dan bupati bangka tengah gafri rahman.  bahkan, tak hanya itu, gubernur bersama bupati menyempatkan diri mendatangi kementerian esdm meminta perizinan wpr disegerakan.
''kami pikir tidak ada salahnya jika bapak pj gubernur menagih kembali janji bapak presiden soal wpr di tahun 2015 itu,'' ujar seorang warga.
baca juga:pj gubernur babel di rdp komisi vii dpr ri, ekonomi rakyat terkoreksi 
sehubungan dengan kondisi ini, pemerintah provinsi babel sendiri mendesak kementerian energi sumber daya mineral (esdm) ri untuk segera menerbitkan izin usaha penambangan timah rakyat guna menjaga stabilitas perekonomian masyarakat di daerah itu.
"saya bersama bupati belitung timur telah mengunjungi kementerian esdm agar izin usaha pertambangan rakyat segera dikeluarkan oleh pemerintah pusat," ujar penjabat gubernur babel safrizal za dalam keterangan persnya.
ia mengatakan, saat ini pemerintah provinsi (pemprov) babel bersama pemerintah kabupaten (pemkab) belitung timur berusaha agar pemerintah pusat untuk menerbitkan izin usaha pertambangan ini karena mayoritas penduduk di daerah ini bekerja di bidang usaha itu sebagai penggerak ekonomi masyarakat.
"apabila izin usaha penambangan timah ini dikeluarkan oleh pemerintah pusat tentunya masyarakat dapat menambang timah dengan baik sesuai aturan berlaku dan agar supaya tetap menjaga kelestarian lingkungan, sehingga generasi akan datang bisa memanfaatkan lingkungan ini," katanya.
menurut dia, kunjungan penjabat gubernur babel bersama bupati belitung timur beberapa waktu lalu ke kementerian esdm itu diharapkan dapat mempercepat penerbitan izin usaha pertambangan ini.
"kami berharap izin usaha tambang ini segera cepat dikeluarkan agar sebagian harapan masyarakat bisa bekerja di sektor tambang karena sebagian masyarakat kita bekerja di bidang ini," katanya.
ia menyatakan saat ini serapan timah rakyat minim dan berimbas pada penurunan jumlah ekspor tambang, khususnya timah di bangka belitung bahkan mencapai nol persen ekspor timah pada januari 2024.
sementara itu, sebelumnya, 2 bupati di babel secara terus terang menyatakan perekonomian rakyatnya masih sangat tergantung dengan biji timah.
baca juga:dua bupati di babel akui rakyatnya masih tergantung timah. gafri: wpr itu solusi
''mencari timah itu susah, menjual timah kini juga susah.'' 
demikian keluhan rakyat penambang dari belitung timur (beltim) yang mencuat di medsos.  
kini, banyak akun medsos khususnya dari rakyat babel yang mengeluhkan susahnya untuk menjual timah.  akibatnya, seperti kabupaten paling timur babel, belitung timur, yang diakui oleh bupatinya, burhanuddin, seperti kota mati.
''belitung timur itu sekarang seperti kota mati sejak rakyat tak tahu mau jual timah mereka kemana,'' ujar bupati beltim, burhanuddin dalam rapat dengar pendapat (rdp) dengan komisi vii dpr ri belum lama ini.  
kondisi yang terjadi ini diakui sebagai dampak proses hukum yang tengah terjadi yang sudah menjerat 16 tersangka dan ditahan oleh kejagung.  
dengan tanpa maksud mencampuri proses hukum, 2 bupati dari babel, masing-masing, burhanuddin dan bupati bangka tengah, al gafri rahman, meminta kepada pemerintah pusat khususnya melalui komisi vii untuk dicarikan jalan keluar agar rakyat mereka bisa menambang dan menjual timah dengan tenang.
wpr salah satu solusi
sementara itu, bupati bateng, gafri menyatakan, salah satu solusi untuk rakyatnya itu adalah wilayah pertambangan rakyat (wpr).  namun tampaknya justru dari pemerintah pusat tidak respon atas ajuan dari ereka.
bupati bateng sendiri sudah mengajukan lahan seluas 6.545,11 hektare untuk wpr.
"wpr ini sudah beberapa kali kami ajukan melalui surat resmi ke kementerian esdm melalui gubernur pada 2023, namun surat terakhir yang kami ajukan sampai saat ini belum ada jawaban," kata gafri.
pemkab bangka tengah tetap konsisten memperjuangkan wpr karena dinilai bagian dari solusi untuk mengatur penambangan bijih timah rakyat secara legal.
"kita tidak bisa pungkiri bahwa bijih timah sampai saat ini masih menjadi sumber ekonomi utama bagi masyarakat dalam menjalankan roda kehidupan mereka," ujarnya.
baca juga:solusi koperasi tambang rakyat?
bupati mengatakan, pengajuan lahan seluas 6.545,11 hektare untuk dijadikan wpr itu bukan tanpa alasan karena masih memiliki potensi yang sangat besar secara ekonomi bagi masyarakat.
"kami mengajukan wpr itu berikut dengan data potensi yang beragam mulai dari granit, timah, pasir kuarsa, tanah uruk dan tanah liat," ujarnya.
menurut bupati, pengajuan wpr berikut dengan segala potensinya itu sudah dilakukan dengan pengkajian yang sangat matang.
bupati menyebutkan awalnya diajukan wpr itu seluas 7.000 hektare ke kementerian esdm melalui surat resmi dan mendapat jawaban namun luas wilayahnya minta direvisi kembali.
"setelah kami revisi sesuai dengan permintaan maka diajukan kembali seluas 6.545,11 hektare, namun sampai hari ini belum ada jawaban atas revisi tersebut," ujarnya.***

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Babel Pos 25 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan