Refleksi 25 Tahun Babel: Mozaik Budaya Sebagai Cermin Perbaikan Pelayanan Publik

Oleh: Zennia Yulanda

Asisten Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

 

HUT ke-25 Tahun Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) yang bertemakan “Mozaik Dialektika Budaya” menghadirkan momentum refleksi terhadap jalannya pemerintahan termasuk pelayanan publik kepada masyarakat. Refleksi sejauh mana pelayanan publik sebagai wajah negara telah benar-benar hadir dan mencerminkan nilai-nilai yang menjadi identitas Babel?

 

//Budaya Sebagai Cermin Pelayanan Publik 

“Mozaik Dialektika Budaya” memuat pesan filosofis yang sangat relevan untuk pelayanan publik. Bahwa akar identitas masyarakat Babel lahir dari perjumpaan antaretnis, dari toleransi, dari gotong royong, dari integritas moral, dan dari rasa hormat pada nilai-nilai adat, serta menjunjung tinggi keadilan. Dalam konteks pelayanan publik, budaya bukan hanya ornamen estetika, ini adalah prinsip moral. Mengisyaratkan bahwa pemimpin harus mendengarkan suara rakyat, bukan menghindarinya. Budaya juga mengajarkan transparansi dan rasa malu ketika amanah tidak ditunaikan dengan benar. 

 

Lalu kita harus bertanya, mengapa nilai-nilai budaya itu belum sepenuhnya tercermin dalam pelayanan publik kita? Mengapa masih ada masyarakat yang merasa dipingpong antarinstansi? Mengapa administrasi masih berbelit? Mengapa informasi tidak selalu mudah diakses? Mengapa petugas layanan kadang tampak tidak memiliki empati yang cukup? Mengapa masih ada diskriminasi dan ketidakadilan dalam mengakses layanan? Mengapa masih ada penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oknum tertentu? 

 

Kita singkap jejak pengaduan masyarakat perihal pelayanan publik di Babel. Menurut data Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mencatat pada tahun 2022 terdapat pengaduan sebanyak 1.242, tahun 2023 pengaduan sebanyak 1.328, dan tahun 2024 pengaduan sebanyak 1.312. 

 

Data ini memperlihatkan tren meningkat dari 2022 ke 2023, kemudian sedikit turun namun tetap tinggi pada 2024. Secara analitis, tren ini bukan sekadar statistik, namun refleksi kondisi tata kelola pelayanan publik. Di satu sisi, peningkatan laporan adalah sinyal positif bahwa masyarakat semakin sadar akan haknya, semakin berani mengadu, semakin percaya bahwa masyarakat dapat memperjuangkan keadilan pelayanan yang menandakan tumbuhnya partisipasi publik.