Filsafat Administrasi Publik Diwujudkan Dalam Sistem OSS RBA

Reporter: Admin |

Editor: Tri Harmoko |

Rabu , 12 Nov 2025 - 19:46

Rilyadi-Dok Pribadi-

Oleh Rilyadi

Mahasiswa Pasca Sarjana Institut Pahlawan 12 Bangka

KEMAJUAN teknologi telah mengubah paradigma administrasi publik dari manual menuju digitalisasi. Salah satu wujud transformasi tersebut di Indonesia adalah penerapan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) dalam sektor pelayanan perizinan.

Berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bertujuan menyederhanakan birokrasi, meningkatkan efisiensi, dan menjamin transparansi serta keadilan bagi pelaku usaha lintas skala.

Filsafat administrasi publik hadir berdasarkan hasil pemikiran orang-orang yang memahami pentingnya suatu sistem pemerintahan efektif, efisien, dan akuntabel dalam memenuhi harapan dan tujuan dari pelayanan publik itu sendiri, dengan memberikan dasar reflektif penilaian, apakah kebijakan digital ini benar-benar mengarah pada good governance yang berorientasi manusia (human centered governance), atau justru melahirkan birokrasi teknokratis yang terlalu kaku.

Pengkajian ini diharapkan dapat memperkaya wacana akademik dan praktik administrasi publik di Indonesia yang bertujuan menggali makna filsafat administrasi publik, dalam konteks pelayanan perizinan berbasis OSS RBA, serta mencari dasar normatif dalam birokrasi.

Filsafat administrasi publik merupakan cabang dari filsafat sosial yang berusaha memahami hakikat, tujuan, dan nilai yang mendasari praktik penyelenggaraan pemerintahan. Ia tidak hanya menjelaskan bagaimana birokrasi bekerja, tetapi juga mengapa dan untuk siapa ia bekerja. Dengan demikian, filsafat administrasi publik berperan sebagai refleksi kritis terhadap nilai-nilai yang terkandung di balik struktur dan proses administratif.

Dwight Waldo (1948) mengingatkan bahwa administrasi publik adalah “political theory in action”, yang berarti setiap kebijakan dan tindakan administratif selalu mengandung pertimbangan etika dan nilai. Pandangan ini memberi dasar bagi efektivitas sistem administrasi publik modern, termasuk dalam penerapan OSS RBA. Namun, pemikiran Weber juga memunculkan paradoks: membentuk suatu sistem birokari yang “sangat kaku”.

filsafat administrasi publik diwujudkan dalam sistem oss rba                            oleh rilyadi
mahasiswa pasca sarjana institut pahlawan 12 bangka
 
kemajuan teknologi telah mengubah paradigma administrasi publik dari manual menuju digitalisasi. salah satu wujud transformasi tersebut di indonesia adalah penerapan online single submission risk based approach (oss rba) dalam sektor pelayanan perizinan. 
 
berlakunya peraturan pemerintah (pp) nomor 28 tahun 2025 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko bertujuan menyederhanakan birokrasi, meningkatkan efisiensi, dan menjamin transparansi serta keadilan bagi pelaku usaha lintas skala.
 
filsafat administrasi publik hadir berdasarkan hasil pemikiran orang-orang yang memahami pentingnya suatu sistem pemerintahan efektif, efisien, dan akuntabel dalam memenuhi harapan dan tujuan dari pelayanan publik itu sendiri, dengan memberikan dasar reflektif penilaian, apakah kebijakan digital ini benar-benar mengarah pada good governance yang berorientasi manusia (human centered governance), atau justru melahirkan birokrasi teknokratis yang terlalu kaku.
pengkajian ini diharapkan dapat memperkaya wacana akademik dan praktik administrasi publik di indonesia yang bertujuan menggali makna filsafat administrasi publik, dalam konteks pelayanan perizinan berbasis oss rba, serta mencari dasar normatif dalam birokrasi.
 
filsafat administrasi publik merupakan cabang dari filsafat sosial yang berusaha memahami hakikat, tujuan, dan nilai yang mendasari praktik penyelenggaraan pemerintahan. ia tidak hanya menjelaskan bagaimana birokrasi bekerja, tetapi juga mengapa dan untuk siapa ia bekerja. dengan demikian, filsafat administrasi publik berperan sebagai refleksi kritis terhadap nilai-nilai yang terkandung di balik struktur dan proses administratif. 
 
dwight waldo (1948) mengingatkan bahwa administrasi publik adalah “political theory in action”, yang berarti setiap kebijakan dan tindakan administratif selalu mengandung pertimbangan etika dan nilai. pandangan ini memberi dasar bagi efektivitas sistem administrasi publik modern, termasuk dalam penerapan oss rba. namun, pemikiran weber juga memunculkan paradoks: membentuk suatu sistem birokari yang “sangat kaku”. 
 
menyeimbangkan kecenderungan tersebut, para pemikir setelah weber seperti frederickson (1971) dan waldo (1984) mengajukan gagasan new public administration yang menekankan pentingnya keadilan sosial, partisipasi, dan empati dalam pelayanan publik. mereka menolak pandangan bahwa administrasi hanyalah alat netral, dan menegaskan bahwa harus berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan. inilah landasan filosofis yang relevan untuk memahami bagaimana sistem digital seperti oss rba perlu diarahkan.
 
denhardt & denhardt (2003) melalui paradigma new public service menekankan bahwa tugas utama birokrasi bukanlah “mengendalikan warga”, melainkan “melayani warga sebagai warga negara”. 
 
sistem oss rba perlu dipahami bukan hanya sekadar sebagai suatu instrumen atau mekanisme efisiensi, tetapi juga sebagai medium refleksi terhadap filsafah administrasi publik. artinya, pelayanan publik berbasis oss rba harus mampu mengakomodasi komunikasi dua arah, memberikan ruang bagi klarifikasi serta keadilan bagi semua pelaku usaha.
 
filsafat administrasi publik tidak diperlakukan sebagai teori abstrak yang berdiri di luar realitas, tetapi sebagai alat reflektif untuk membaca kembali pengalaman manusia dalam birokrasi digital. pendekatan ini memadukan analisis rasional, interpretatif, dan etis, yang memungkinkan penelusuran ide-ide tentang keadilan, efisiensi, dan kemanusiaan saling berinteraksi dalam sistem oss rba.
 
secara ontologis, oss rba merupakan perwujudan dari rasionalitas birokrasi modern yang berusaha menyederhanakan kompleksitas perizinan di indonesia. di balik efisiensi itu terdapat pertanyaan penting: apakah realitas pelayanan publik kini sedang direduksi menjadi realitas digital yang impersonal? di sinilah letak paradoksnya: semakin “sempurna” sistemnya, semakin besar risiko hilangnya dimensi kemanusiaan dalam birokrasi.
 
dari sisi filsafat administrasi publik, realitas birokrasi tidak boleh dipandang hanya sebagai struktur, tetapi sebagai ajang moral tempat manusia menegaskan nilai dirinya. karena itu, sistem oss rba harus dipahami bukan hanya sebagai sebuah sistem digitalisasi, melainkan sebagai ruang moral digital di mana nilai-nilai publik tetap hadir dalam format elektronik.
 
secara epistemologi, administrasi publik berbicara tentang bagaimana pengetahuan diciptakan, disebarkan, dan digunakan dalam proses pelayanan publik. dalam konteks oss rba, pengetahuan administratif diubah menjadi data dan algoritma yang menentukan risiko dan kelayakan usaha. sistem ini bekerja dengan logika objektivitas, segala sesuatu diukur berdasarkan data, bukan persepsi.
michel foucault mengingatkan bahwa pengetahuan tidak pernah netral, ia selalu berkaitan dengan kekuasaan. dengan kata lain sebagai alat kekuasaan untuk menjalankan legitimasinya. filsafat administrasi publik menuntut agar rasionalitas teknologis dilengkapi dengan rasionalitas etis. artinya, kebijakan digital harus mempertimbangkan dampaknya terhadap manusia yang terlibat di dalamnya. 
 
dari sisi aksiologi dimensi filsafat menyoroti nilai dan tujuan dari tindakan manusia. dalam administrasi publik, aksiologi berkaitan dengan nilai-nilai yang seharusnya menjiwai setiap kebijakan, seperti keadilan, kejujuran, tanggung jawab, dan kemanusiaan.
 
dalam oss rba, nilai efisiensi sering kali menjadi tujuan utama. namun, efisiensi tanpa etika dapat melahirkan birokrasi yang cepat tetapi dingin, tepat tetapi tanpa empati. kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem oss rba antara lain: faktor teknologi digitalisasi, di mana sebagian masyarakat belum memiliki akses (sarana prasarana) yang menunjang, ataupun kemampuan dalam sistem digitalisasi. 
 
faktor sistemasi yang kaku, yang sulit beradaptasi dan responsif dengan situasi unik di lapangan. faktor resistensi budaya birokrasi, yang masih terbiasa dengan model tatap muka dan hierarkis ataupun sifat enggan untuk mengurus sendiri dalam layanan usaha yang dijalani.
 
dapat disimpulkan bahwa digitalisasi birokrasi melalui oss rba merupakan langkah penting dalam modernisasi administrasi publik indonesia. sistem ini berhasil menciptakan efisiensi, transparansi, dan kepastian hukum yang menjadi tuntutan tata kelola pemerintahan modern, dan merupakan salah satu perwujudan dari filsafat administrasi publik filsafat administrasi publik memberikan landasan reflektif untuk menilai dan menuntun arah kebijakan digital. 
 
birokrasi modern tidak boleh terjebak dalam logika efisiensi semata, melainkan harus menempatkan manusia sebagai pusat orientasi setiap kebijakan dan pelayanan. filsafat administrasi publik berfungsi sebagai kompas moral yang menuntun arah transformasi digital dalam sebuah transformasi birokrasi yang modern tanpa kehilangan jiwanya, inilah esensi administrasi publik yang sejati.
 
berdasarkan hasil kajian filosofis ini, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat menjadi rujukan bagi pengembangan pelayanan publik berbasis oss rba, antara lain peningkatan kemampuan sdm aparatur, desain aplikasi oss rba yang ramah dan mudah, partisipasi pengguna payanan dan kolaborasi berbagai pihak dalam pengembangan sistem, serta adanya monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan.
kajian ini menunjukkan bahwa digitalisasi birokrasi melalui sistem oss rba merupakan langkah penting dalam modernisasi administrasi publik indonesia. sistem ini berhasil mewujudkan efisiensi, transparansi, dan kepastian hukum yang menjadi tuntutan tata kelola pemerintahan modern. 
filsafat administrasi publik memberikan landasan reflektif untuk menilai dan menuntun arah kebijakan digital. administrasi publik sejatinya adalah aktivitas moral yang harus berpihak pada nilai keadilan sosial, empati, dan tanggung jawab kemanusiaan. 
 
dalam kerangka filosofis, inilah puncak dari filsafat administrasi publik, sistem dan manusia tidak dipertentangkan, melainkan dipersatukan dalam cita-cita pelayanan publik yang bermartabat.(*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Babel Pos 13 November 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan