Pemprov - BPKP Perkuat Kolaborasi Awasi Keuangan Daerah

PANGKALPINANG - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memperkuat kolaborasi dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kepulauan Babel, guna mengoptimalkan pengawasan keuangan.

"Kami berharap penguatan kolaborasi ini dapat mendukung program strategis pembangunan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat," kata Gubernur Kepulauan Babel Hidayat Arsani saat mengukuhkan Kepala Perwakilan BPKP Kepulauan Babel di Pangkalpinang, Selasa.

Ia mengatakan BPKP sebagai institusi pembina penyelenggaraan pengawasan intern pemerintah, senantiasa mendukung perbaikan tata kelola pemerintahan melalui peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Selain itu, peran BPKP ini juga sebagai penguatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta upaya pencegahan dan deteksi dini kecurangan. "Kolaborasi ini merupakan modal penting bagi kami di Pemerintahan Daerah untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkualitas," katanya.

Ia menegaskan Pemprov Kepulauan Babel berkomitmen penuh terhadap program-program pemerintah mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dengan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pelaksanaan APBD yang efektif dan efisien, mendorong tumbuhnya investasi, menjaga ketahanan pangan, menyerap hasil panen petani, serta menjaga stabilitas harga agar inflasi tetap terkendali.

Selain itu, pemerintah daerah juga berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai bagian dari upaya penguatan kapasitas fiskal. Kami berharap BPKP senantiasa hadir sebagai mitra strategis yang tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga mengawal akuntabilitas tata kelola pembangunan agar benar-benar memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Deputi Deputi BPKP Republik Indonesia Bidang Investigasi Sutrisno meyakini Kepala BPKP Kepulauan Babel yang baru ini bukan orang baru di daerah ini, mengingat yang bersangkutan sebelumnya telah menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) selama tiga bulan ini. "Sebenarnya beliau ini sudah tidak asing lagi. Sinergi yang selama ini sudah terjalin, baik antara BPKP dengan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, ataupun seluruh stakeholder dapat lebih ditingkatkan," ungkapnya.

Ia menyebutkan BPKP saat ini tidak lagi sebatas pada aspek pengawasan kepatuhan administrasi belaka, namun BPKP juga mengawal efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran agar setiap rupiah yang dikelola menjadi tepat sasaran. "Lebih dari itu, BPKP hadir sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik melalui rekomendasi strategis serta manajemen risiko pembangunan," katanya.

Ia berharap program pembangunan dapat lebih tepat sasaran dan mampu menghasilkan luaran yang nyata dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.(ant)