BPS Babel Nilai Kebijakan 200T

Bisa Ciptakan Alternatif Ekonomi Baru dan UMKM

 

PANGKALPINANG - Dengan kondisi perekonomian Indonesia yang memang terbukti 99 persenya ditopang oleh sektor UMKM termasuk dalam cakupan usaha mikro kecil, sehingga tak mengherankan jika sektor UMKM juga menjadi salah satu konsen pemerintah saat ini.

Karena sebagian besar dari usaha tersebut juga dilakukan oleh pelaku industri rumahan. Hal ini disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Toto Haryanto Silitonga dalam kegiatan Seminar Hari Statistik Nasional 2025 BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan tema "Statistik Berkualitas UMKM Tangguh, Ekonomi Tumbuh". Yang berlangsung Selasa, (23/09/2025) di Gedung BPS Babel.

Perlunya perhatian yang lebih masif terhadap peran strategis termasuk di sektor UMKM, karena di tahun 2026 saat Sensus Ekonomi, maka BPS juga akan mencounter atau mendata semua usaha-usaha yang ada baik skala besar maupun skala kecil mikro, ultra mikro sampai usaha-usaha yang ada di rumah tangga seperti usaha online dan sebagainya yang selama ini mungkin belum banyak tersentuh.

Hal ini sangat penting menjadi perhatian bersama agar dapat menentukan langkah transisi yang bisa dilakukan, supaya bisa melihat kondisi perekonomian yang tidak hanya dikasat mata, tetapi perekonomian yang didukung oleh para pengusaha yang bergerak meskipun tidak dominan. Sebab, pada peristiwa tahun 1998 saat terjadi krisis moneter, Indonesia tidak terlalu terdampak karena juga diselamatkan oleh UMKM.

Selain itu melalui upaya pemerintah dalam gerakan UMKM juga harus terus didorong. Toto juga mengapresiasi atas berbagai upaya Pemprov Babel maupun Pemda kabupaten/ kota yang selama ini telah bekerjasama dengan BPS Babel khususnya terutama dalam hal penyediaan data.  "Data yang baik adalah data yang betul-betul dipakai untuk perencanaan, evaluasi bahkan dalam melihat bagaimana kinerja data pertumbuhan ekonomi, data inflasi, data kemiskinan, data pengangguran hingga data angkatan kerja yang sebenarnya juga menjadi gambaran bagaimana stabilitas harga itu bisa ditangani oleh Pemda untuk mengontrol stabilitas harga yang dibutuhkan oleh masyarakat," ujar Toto.

Demikian juga untuk bisa melihat sektor ekonomi mana yang bisa menjadi motor penggerak perekonomian daerah, data sektor kerja yang mana yang bisa diserap dan dibuat dalam kebijakan oleh pemda maupun pemprov, mana yang paling cocok, infrastruktur apa yang bisa dibangun, batuan sosial, permodalam dan skill seperti apa yang  tepat guna tepat sasaran. 

Toto juga menilai, bahwa terdapat relasi yang baik antara peran Babel sebagai penghasil ekspor timah terbesar nasional dengan kebijakan kemenkue untuk menstimulan dana 200 trilun melalui bank himbara. Karena salah satunya agar penyaluran kredit dapat lebih ekspansif mendukung sektor UMKM. Kata dia, antara kedua hal ini akan membentuk relasi yang penting.

Yaitu, antara bagaimana Babel selama ini sangat tergantung dengan sektor timah, dengan 79 persen ekspornya adalah dari komoditi timah. Maka hal ini tidak terlepas dari perlunya berbagai upaya menemukan alternatif ekonomi ke depan agar tidak terus tergantung pada satu sektor seperti timah, namun juga bisa dengan menggerakkan UMKM secara lebih progresif.

Sebab karakter UMKM salah satunya juga adalah tersebar di banyak sektor, bukan hanya satu sektor seperti pertambangan timah. UMKM juga bisa merambah atau menyentuh di sektor-sektor yang memang dibutuhkan masyarakat seperti sektor jasa perdagangan penyediaan makanan dan minuman yang nyatanya memiliki peran besar dalam perekomian termasuk di Babel.

Maka inilah momentunya bahwa sebenarnya Indonesian khususnya juga Babel itu bisa bergerak, tidak hanya dari satu  sektor seperti misalnya tambang. Untuk itu mari semua element lebih membuka diri bahwa kita selalu masih punya peluang yang lebih besar.

"Bagaimana dengan arah kebijakan 200 triliun oleh Kemenkue RI, menurut kami, hal ini juga sangat kita nantikan, karena misalnya 50  triliun saja yang ditransper ke bank-bank himbara yang idealnya nasabahnya juga banyak berasal dari UMKM pemanfaat program KUR, maka ini sekaligus dapat menjadi harapan supaya dana yang digelontorkan pemerintah dapat berjalan lebih tepat sasaran dalam pengucuran dana.Namun pemerintah tetap perlu melakukan intervensi siapa yang cocok atau perlu dibantu, UMKM mana saja yang tepat dibantu, berapa besaran yang harus dibantu, dan inilah yang harus kita lihat bersama-sama," ajak Toto. (bbp)