DPRD Basel RDP Bersama Camat, Kades & BPD Tanjung Labu

Bahas HGU di Lepar

TOBOALI - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama anggota lintas Komisi DPRD mendatangai kantor Kecamatan Kepulauan Lepar guna Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kades, Camat, serta BPD Tanjung Labu. Dalam kesempatan tersebut, sebanyak dua belas anggota DPRD, Kades Kumbung, Kades Tanjung Labu, BPD Tanjung Labu, Camat, Kapolsek turut hadir dalam RDP tersebut. 

Wakil ketua DPRD Basel H. Kamarudin mengatakan, kunjungan ini dalam rangka mendengarkan aspirasi masyarakat terkait permasalahan HGU milik perusahaan sawit di tempat tersebut. "Masyarakat ini meminta agar pihak perusahaan tidak memperluas kawasan tersebut," terangnya, Senin (15/09).

"Pihaknya berharap agar Perusahaan sawit tersebut tidak memperluas kawasan HGU, kendati kawasannya meluas," imbuhnya.

Sementara itu, Camat Lepar Fery Edward mengungkapkan dengan kehadiran 12 anggota DPRD tadi maka bisa ditemukan titik temu dari permasalahan HGU tersebut. "Kita berharap dengan adanya RDP tadi bisa ditemukan titik temu," sebutnya. 

Dikatakannya, masyarakat ini sudah mengajukan enam poin terkait masalah HGU ini, yang salah satunya adalah tidak adanya perluasan sebelum ada penyelesaian dengan masyarakat terkait tuntutan tersebut.

Dijelaskannya, pihaknya pertama kali masuk ke Lepar ini pada 2021 tahun kemarin, yang salah satu itemnya meminta ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk turun ke lapangan. Tetapi karena menurut BPN Kabupaten bukan wewenang mereka, namun langsung Kementerian ATR/BPN.

Lalu, menurut BPN yang bisa mengajukan ukur ulang adalah pihak Perusahaan tersebut, karena hal inilah dasar dari pengajuan tersebut belum ada penyelesaian sampai sekarang. Dari pertemuan tersebut yang sudah sering di lakukan masyarakat meminta agar tidak ada perluasan lahan tersebut.

"Kita juga sudah pernah mengajukan perhitungan ulang terkait HGU, tetapi pihak BPN menyebutkan bukan wewenang mereka tetapi langsung Kementerian," terangnya.

"Begitu juga dengan pertemuan hari ini masyarakat meminta tidak ada perluasan lahan, tetapi silahkan kelola lahan yang sudah ada ini," tambahnya. (im)

 

 

12»