Penertiban Tambang Ilegal Prabowo: Cuma Omon-omon, Warga Babel Pesimis

KORANBABELPOS.ID.- Meski suara Presiden RI, Prabowo Subianto lantang menyatakan akan menyikat habis tambang llegal meski dibeking jenderal sekalipun, masih disambut pesimis Sebagian warga termasuk warga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel).  Pernyataan itu tak lebih dinilai hanya sebatas 'omon-omon' doang.

Bahkan, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) dalam siaran persnya menyatakan, pidato itu hanya berisi retorika kosong. Karena faktanya, realitas selama puluhan tahun menunjukkan hal sebaliknya. Kekayaan alam memang dikuasai negara, tetapi hasilnya tidak kembali pada rakyat. Justru segelintir korporasi besar yang menikmati keuntungan, baik yang memiliki kedekatan langsung dengan lingkaran istana dan parlemen, maupun para pebisnis yang merangkap sebagai politisi di senayan dan istana.  

Di sisi lain, meski bukan survey, namun warga Babel yang dihubungi media ini untuk ditanyai sikapnya tas pernyataan Prabowo, justru banyak yang tertawa lepas.  

''Bukan omongan baru, dari dulu juga begitu,'' demikian komentar Sebagian besar warga.

''Tapi kan buktinya sekarang penyelundupan sepi?''

''Sepi pemberitaannya atau sepi penyelundupannya?'' tanya warga Ketika dipancing pertanyaan demikian.

Tambang illegal, penyelundupan, tak akan berhenti dari Babel ini selagi regulasi yang dikeluarkan tidak pernah jelas.  

''Rakyat hidup dari tambang, tapi regulasi untuk tambang rakyat tidak pernah jelas.  Izin Pertambangan Rakyat dan Wilayah Pertambangan Rakyat hanya jadi janji-janji kosong politisi saja.  

Jelang pemilu, jelang Pilkada semua teriak berjuang untuk tambang rakyat, tapi buktinya sampai kini mana?'' ujar seorang warga pesimis.

Menunggu Aksi Nyata?

Meski sikap pesimis warga Babel demikian jelas, namun tetap tidak salahnya menunggu aksi nyata atas pernyataan Presiden tersebut. 

Seperti pihak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di bawah Bahlil Lahadalia mengaku bakal menyikat sekitar 1.300 tambang ilegal yang disorot Presiden itu.  Bahkan, Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) Kementerian ESDM Rilke Jeffri Huwae mengatakan penindakan bakal dimulai berdasarkan data yang disampaikan Prabowo.  

"Sudah arahan dari Pak Menteri kita respons ya. Jadi saat ini kita mencoba untuk melakukannya, kan banyak ya ada 1.300 lebih dari data Presiden," kata Rilke.

Pertanyaannya adalah, tambang apa itu?