Awas Black Campaign! Calon Walikota Prof Udin Difitnah akan Gusur UMKM!

KORANBABELPOS.ID.- Pola-pola kampanye negative atau kampanye hitam (black campaign) mulai terjadi.  Salah satu kandidat yang diserang dengan pola-pola tak beradab itu adalah Calon Walikota Pangkalpinang, Prof Saparudin Masyarif yang dikenal memang kandidat kuat dari hasil survey Electa Universitas Pertiba Bangka belum lama ini.

Kampanye hitam itu tak lepas dari Cawako Udin yang dalam debat public menyatakan agar para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) dibina.  Sehingga tidak memanfaatkan fasilitas publik seperti jalan, bandar, dan trotoar dalam berusaha.

Ternyata, video debat public dipotong sehingga merubah makna dan lepas dari inti pernyataan yang justru sebaliknya.   Potongan video debat Prof Udin disebarkan tanpa konteks, sehingga memunculkan fitnah bahwa paslon Udin-Dessy akan menggusur UMKM.

Padahal apa yang dikemukakan Udin sejalan dengan Perda Kota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, yang dikeluarkan, intinya:

“Setiap orang atau badan dilarang melakukan usaha di jalan, trotoar, taman, jalur hijau, di atas saluran air, bantaran sungai, waduk, dan sarana umum lainnya dengan menggunakan sarana bergerak maupun tidak bergerak.”

Sejalan dengan inilah, Prof Udin bertekad tidak akan membiarkan UMKM kehilangan mata pencaharian. Sebaliknya, ia akan menyediakan lokasi khusus yang representatif, bersih, dan nyaman bagi pelaku UMKM serta pengunjung sesuai aspirasi yang selama ini ia dapat dari para pelaku UMKM.

“UMKM tulang punggung ekonomi kita. Solusi dari kami adalah menyediakan sentra UMKM yang representatif. Akan ada area khusus yang bersih dan nyaman untuk berjualan,” ujarnya.

Udin menekankan perlunya perlakuan adil kepada semua pelaku UMKM. Ia dan calon wakilnya, Dessy Ayutrisna, berkomitmen tidak hanya menyediakan lokasi yang layak, tetapi juga bantuan pembiayaan yang adil dan merata.

“UMKM ini jangan pilih kasih. Kita harus menerapkan ekonomi inklusif—merata, dikasih semua, jangan hanya kelompok tertentu. Itu keberpihakan yang akan kami jalankan,” pungkasnya.***