Bupati Ajak Swasta Tata Kawasan Kumuh

KOBA - Bupati Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Algafry Rahman mengajak sektor swasta untuk berperan aktif dalam menjalankan program percepatan penataan kawasan kumuh, karena keterbatasan anggaran daerah.

"Peran swasta, baik perusahaan murni maupun BUMN, sangat penting dalam mempercepat penataan kawasan kumuh. Ini bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga menyangkut kesehatan, ekonomi, dan perlindungan hukum bagi masyarakat," kata Algafry di Koba, Kamis.

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah telah menetapkan tiga wilayah sebagai kawasan kumuh, yakni Desa Kurau, Batu Belubang, dan Desa Sungaiselan.

Program penataan dimulai di Desa Kurau dengan merelokasi 119 warga yang tinggal di muara dan sempadan sungai dengan menyiapkan dua lokasi baru sebagai hunian layak bagi warga yang direlokasi.

"Tahun 2024, penataan dimulai di Kurau dengan merelokasi 119 warga dan tahun ini kami lanjutkan dengan pembangunan 70 unit rumah swadaya untuk warga terdampak," ujarnya.

Pada 2026, pemerintah daerah berencana melanjutkan program penataan kawasan kumuh di Desa Batu Belubang dan Sungaiselan. Kolaborasi dengan pihak swasta dinilai krusial untuk menyukseskan program tersebut.

"Kami ingin masyarakat tinggal di lingkungan yang aman dan layak, dan perusahaan yang beroperasi di daerah ini kami ajak turut mewujudkan hal itu," tegas Algafry.

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan (Disperkimhub) Bangka Tengah Fani Hendra Saputra mengatakan pihaknya menargetkan penanganan terhadap 70 rumah di tahun ini.

"Targetnya 10 rumah dilakukan peningkatan kualitas dan 60 unit dibangun baru, khususnya di Desa Kurau dan Kurau Barat. Kami harap sektor swasta bisa membantu dalam penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU)," ujar Fani.(ant)