Ada Pangkalan Militer Cina di Laut Cina Selatan, Apa?

CITRA satelit terbaru mengungkap pembangunan besar-besaran yang dilakukan Cina di wilayah sengketa Laut Cina Selatan.

-------------

TERLIHAT jelas bahwa pulau-pulau buatan seperti Mischief Reef kini telah berubah menjadi pangkalan militer besar, lengkap dengan landasan pacu, gudang senjata, hanggar pesawat, hingga infrastruktur radar.

Gambar yang dirilis oleh Asia Maritime Transparency Initiative (AMTI) menunjukkan bahwa Cina kini telah membangun jaringan pangkalan militer seluas sekitar 3.200 hektare di wilayah ini.

AMTI melaporkan bahwa setidaknya tiga pulau besar—termasuk Mischief Reef, Subi Reef, dan Fiery Cross Reef—telah dilengkapi dengan fasilitas militer tingkat tinggi.

“Fasilitas-fasilitas tersebut mencakup pelabuhan militer, landasan pacu panjang, lebih dari 72 hanggar jet tempur, peluncur rudal anti-kapal dan permukaan-ke-udara, serta berbagai sistem radar dan komunikasi,” ujar Gregory Poling, Direktur AMTI dilansir dari Independent.

Pangkalan Militer Lengkap 

AMTI mencatat bahwa Cina saat ini mengendalikan 20 pos di Kepulauan Paracel dan 7 di Kepulauan Spratly, empat di antaranya telah diubah menjadi pangkalan udara dan laut yang sepenuhnya operasional.

Penguasaan ini menempatkan Beijing dalam posisi strategis untuk memantau dan mengontrol aktivitas maritim di kawasan.

Meski Cina mengklaim bahwa aktivitas militernya bersifat defensif, sejumlah negara Asia Tenggara yang memiliki klaim atas Laut Cina Selatan—seperti Filipina, Vietnam, dan Malaysia—menyuarakan kekhawatiran atas eskalasi militer ini.

Putusan arbitrase internasional tahun 2016 sebelumnya telah menyatakan bahwa klaim teritorial Cina di wilayah tersebut tidak memiliki dasar hukum internasional. Namun, Beijing menolak putusan tersebut.

Pembom Strategis 

Dalam perkembangan terpisah, citra satelit juga menunjukkan dua pesawat pembom strategis H-6 milik Cina mendarat di Pulau Woody, bagian dari Kepulauan Paracel.

Ini adalah pertama kalinya pembom jenis ini terlihat di wilayah sengketa sejak 2020, dan dianggap sebagai sinyal kuat kepada negara-negara pesaing—terutama Amerika Serikat dan sekutunya.