Imigrasi Gelar Sosialisasi Desa Binaan

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang melalui Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Penguatan Fungsi Desa Binaan Imigrasi serta Tugas dan Fungsi Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA).

Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Desa Beluluk, Kecamatan Pangkalan Baru - Kabupaten Bangka Tengah dalam rangka kunjungan kerja Anggota Komisi XIII DPR RI, Rabu (30/7/2025).

Kegiatan ini dihadiri oleh Anggota Komisi XIII DPR RI Bidang Imigrasi, Pemasyarakatan dan Penanggulangan Terorisme Melati, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Kepulauan Bangka Belitung Qriz Pratama, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang, Ahmad Khumaidi, perwakilan Camat Pangkalan Baru, Kepala Desa Beluluk Atjek Fathoni, perangkat desa, serta tokoh masyarakat setempat.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang, Ahmad Khumaidi pada kesempatan ini menyoroti tingginya angka kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Penyelundupan Manusia (TPPM), di mana sebanyak 76 WNI asal Bangka yang telah dipulangkan dari Kamboja, dengan 26 orang di antaranya tercatat membuat paspor di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang.

"Adapun Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sendiri menempati peringkat ketiga secara nasional terkait kasus TPPO, sehingga sosialisasi ini dinilai penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya dan modus kejahatan tersebut," kata Ahmad.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Kepulauan Bangka Belitung, Qriz Pratama pada kesempatan ini menyampaikan bahwa pencegahan TPPO dan TPPM membutuhkan kerjasama seluruh pihak, mulai dari camat, kepala desa, babinsa, hingga Bhabinkamtibmas.

Menurutnya, melalui sosialisasi Desa Binaan Imigrasi, masyarakat dapat memperoleh akses informasi keimigrasian yang lebih luas sehingga dapat meningkatkan literasi dan kewaspadaan terhadap potensi pelanggaran keimigrasian, baik bagi pekerja migran maupun warga yang bepergian ke luar negeri.

Sementara itu, Anggota Komisi XIII DPR RI, Melati, menegaskan bahwa kasus TPPO di Bangka Belitung harus segera diberantas.

Dia pun mengimbau kepada masyarakat agar berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri yang menjanjikan gaji tinggi tanpa kejelasan legalitasnya. "Selain itu, seluruh lapisan masyarakat juga diharapkan untuk berperan aktif dalam memantau keberadaan orang asing di lingkungannya demi mendukung kelancaran pengawasan keimigrasian," tutup Melati.

Terlihat antusiasme masyarakat Desa Beluluk dalam mengikuti kegiatan yang ditunjukkan dengan banyaknya peserta yang hadir dan partisipasi aktif pada saat kegiatan diskusi dan tanya jawab.(pas)