Demokrasi Bangka Belitung: Antara Prosedur dan Ketakutan Sosial

Reporter: Admin |

Editor: Budi Rahmad |

Rabu , 30 Jul 2025 - 21:39

Valery Muhammad Gibran.-Dok Pribadi-

Oleh Valery Muhammad Gibran, S. Psi., M. Psi.

Peneliti dan Dosen Universitas Anak Bangsa

INDEKS Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 berada pada angka 76,65—kategori sedang, namun masuk dalam sepuluh provinsi dengan skor terendah secara nasional. Sekilas terlihat stabil, tapi bila dilihat lebih kritis, terdapat ketimpangan mencolok antara aspek formal dan aspek substantif demokrasi.

Aspek kapasitas lembaga demokrasi memperoleh nilai tertinggi (85,05), tetapi kebebasan sipil justru paling rendah, hanya 66,36. Fenomena ini tidak hanya menyangkut desain kelembagaan, tetapi juga berkaitan dengan psikologi politik warga—bagaimana individu memaknai kebebasan, mengambil risiko dalam menyuarakan pendapat, dan merespons lingkungan sosial-politik sekitarnya.

Demokrasi dan Ketakutan: Masalah Psikologis yang Struktural

Dalam psikologi sosial, terdapat konsep "spiral of silence" (Elisabeth Noelle-Neumann) yang menjelaskan bagaimana individu cenderung diam dan menahan pendapat jika merasa pandangannya bertentangan dengan opini mayoritas atau berpotensi menimbulkan sanksi sosial. Dalam konteks Bangka Belitung, budaya lokal yang menghargai harmoni dan menghindari konflik bisa memperkuat kecenderungan ini.

Akibatnya, meskipun ruang institusional tersedia (seperti: DPRD, forum publik, atau kanal aduan) masyarakat enggan menggunakannya. Demokrasi prosedural berjalan, tetapi rasa aman untuk berpartisipasi belum terbangun. Ada ketakutan tersirat bahwa bersuara bisa dianggap sebagai bentuk pembangkangan, bukan kontribusi.

Dalam psikologi politik, ini disebut sebagai learned helplessness, suatu kondisi ketika individu merasa bahwa usahanya untuk mengubah keadaan tidak akan berdampak apa-apa, sehingga akhirnya memilih pasif. Bila warga percaya bahwa partisipasi politik tidak menghasilkan perubahan nyata (misalnya karena aspirasi selalu dibatalkan, atau kritik tidak direspons), maka mereka akan menarik diri dari proses demokrasi secara bertahap.

demokrasi bangka belitung: antara prosedur dan ketakutan sosial                            oleh valery muhammad gibran, s. psi., m. psi.
peneliti dan dosen universitas anak bangsa
 
 
indeks demokrasi indonesia (idi) provinsi kepulauan bangka belitung tahun 2022 berada pada angka 76,65—kategori sedang, namun masuk dalam sepuluh provinsi dengan skor terendah secara nasional. sekilas terlihat stabil, tapi bila dilihat lebih kritis, terdapat ketimpangan mencolok antara aspek formal dan aspek substantif demokrasi.
 
aspek kapasitas lembaga demokrasi memperoleh nilai tertinggi (85,05), tetapi kebebasan sipil justru paling rendah, hanya 66,36. fenomena ini tidak hanya menyangkut desain kelembagaan, tetapi juga berkaitan dengan psikologi politik warga—bagaimana individu memaknai kebebasan, mengambil risiko dalam menyuarakan pendapat, dan merespons lingkungan sosial-politik sekitarnya.
 
demokrasi dan ketakutan: masalah psikologis yang struktural
dalam psikologi sosial, terdapat konsep "spiral of silence" (elisabeth noelle-neumann) yang menjelaskan bagaimana individu cenderung diam dan menahan pendapat jika merasa pandangannya bertentangan dengan opini mayoritas atau berpotensi menimbulkan sanksi sosial. dalam konteks bangka belitung, budaya lokal yang menghargai harmoni dan menghindari konflik bisa memperkuat kecenderungan ini.
 
akibatnya, meskipun ruang institusional tersedia (seperti: dprd, forum publik, atau kanal aduan) masyarakat enggan menggunakannya. demokrasi prosedural berjalan, tetapi rasa aman untuk berpartisipasi belum terbangun. ada ketakutan tersirat bahwa bersuara bisa dianggap sebagai bentuk pembangkangan, bukan kontribusi.
 
dalam psikologi politik, ini disebut sebagai learned helplessness, suatu kondisi ketika individu merasa bahwa usahanya untuk mengubah keadaan tidak akan berdampak apa-apa, sehingga akhirnya memilih pasif. bila warga percaya bahwa partisipasi politik tidak menghasilkan perubahan nyata (misalnya karena aspirasi selalu dibatalkan, atau kritik tidak direspons), maka mereka akan menarik diri dari proses demokrasi secara bertahap.
 
hierarki, ketundukan, dan kekuasaan yang tak teruji
aspek lain yang patut diperhatikan adalah budaya politik patronistik yang membentuk pola hubungan antara warga dan elite lokal. dalam masyarakat yang menjunjung tinggi relasi hierarkis dan loyalitas personal, muncul fenomena autoritarian submission, yaitu kecenderungan untuk tunduk dan mempercayai pemegang otoritas secara tidak kritis.
 
psikolog sosial bob altemeyer menyebut pola ini sebagai bagian dari right-wing authoritarianism (rwa), di mana individu lebih mudah menerima kebijakan represif selama datang dari figur otoritas yang dianggap sah. ini menjelaskan mengapa kebijakan yang membatasi kebebasan sipil dapat diterima secara sosial, bahkan tidak dianggap sebagai masalah demokrasi.
 
jalan keluar: demokratisasi dari dalam
peningkatan indeks demokrasi tidak bisa hanya dilakukan melalui kebijakan formal. ia harus menyasar transformasi psikologis masyarakat, yakni melalui:
1. membangun sense of agency warga
pendidikan demokrasi harus berfokus pada penguatan self-efficacy politik, yaitu keyakinan bahwa individu mampu memengaruhi kebijakan. ini bisa dibangun melalui pelibatan langsung warga dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan publik, bukan sekadar sosialisasi sepihak.
 
2. menormalisasi perbedaan dan kritik
dalam masyarakat yang terbiasa menghindari konflik, perlu ruang-ruang aman (safe spaces) untuk melatih ekspresi perbedaan secara konstruktif. forum diskusi publik, teater rakyat, atau podcast lokal bisa menjadi media untuk membongkar tabu politik dan membentuk kebiasaan berpikir kritis.
 
3. mendesain partisipasi yang berbasis relasi psikologis yang setara
hubungan antara pemimpin dan warga perlu didesain ulang dari hubungan atas-bawah menjadi hubungan kolaboratif. ini membutuhkan pelatihan kepemimpinan partisipatif di tingkat desa, kelurahan, dan rt/rw, sehingga warga tidak merasa sedang "meminta" kepada kekuasaan, tetapi "bermitra" dengan pemangku kebijakan.
 
4. membangun resiliensi kolektif
demokrasi sering menimbulkan friksi. oleh karena itu, warga perlu dibekali dengan kapasitas untuk bertahan dalam konflik sosial secara sehat. intervensi psikologis komunitas yang berbasis penguatan identitas kolektif dan nilai bersama dapat membantu mengurangi polarisasi yang merusak.
 
pada akhirnya, demokrasi tak sekadar infrastruktur, tapi kultur dan mentalitas. meningkatkan demokrasi di bangka belitung bukan hanya soal memperkuat institusi formal. ia menyangkut perubahan cara berpikir, merasa, dan berperilaku dalam kehidupan publik. ketika masyarakat merasa takut bersuara, merasa tidak mampu mengubah keadaan, atau merasa tunduk pada otoritas tanpa kritik, maka demokrasi tidak pernah benar-benar hadir, meski semua lembaga terlihat bekerja.
 
pekerjaan rumah para elit pemerintah lokal dan elit politik adalah memulihkan kepercayaan warga terhadap dirinya sendiri dan terhadap nilai kebebasan politik. tanpa itu, demokrasi hanya menjadi rangkaian prosedur yang sepi dari makna.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Babel Pos 31 Juli 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan