Sikok Bagi Limo: Parodi Politik di Tanah Serumpun Sebalai (2)

Reporter: Admin |

Editor: Budi Rachmad |

Kamis , 17 Jul 2025 - 22:22

Oleh Fadhilah Imam

Institut Pahlawan 12 Sungailiat Bangka

Secara matematis, jika terdapat lima pasangan calon dalam pemilu ulang, maka secara hipotetis setiap calon hanya akan memperoleh dukungan sekitar 20% dari total suara sah. Angka ini menggambarkan kecilnya tingkat legitimasi elektoral yang dapat dimiliki oleh calon terpilih, terlebih jika tidak terdapat mekanisme pemilu dua putaran. Padahal, legitimasi politik yang kuat sangat penting untuk memastikan efektivitas pemerintahan dan stabilitas pembangunan di daerah.

Menurut Larry Diamond (1999), legitimasi politik adalah prasyarat bagi berfungsinya demokrasi yang sehat. Ia menekankan pentingnya dukungan publik yang luas terhadap pemimpin hasil pemilu agar pemerintahan dapat berjalan efektif.

Dalam konteks ambang batas, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2020 menetapkan bahwa dalam pemilihan kepala daerah dengan lebih dari dua pasangan calon, maka pasangan calon dinyatakan menang jika memperoleh suara lebih dari 50% dari total suara sah. Jika tidak ada pasangan calon yang mencapai ambang batas tersebut, maka akan dilakukan pemilihan putaran kedua antara dua pasangan calon dengan suara terbanyak.

Namun, dalam kasus pemilu ulang yang dilakukan dalam waktu terbatas dan tanpa putaran kedua, maka sangat mungkin kepala daerah terpilih hanya memperoleh legitimasi elektoral yang lemah. Hal ini berpotensi menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap hasil pemilu, sekaligus mengurangi efektivitas kepala daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan.

Oleh karena itu, perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap desain tata kelola pemilu, khususnya pada aspek waktu penyelenggaraan dan kemungkinan diberlakukannya kembali sistem dua putaran dalam rangka menjamin terpilihnya pemimpin yang benar-benar representatif dan memiliki legitimasi kuat di mata publik.

Kemenangan kotak kosong dalam Pilkada Kabupaten Bangka merupakan peristiwa yang mencerminkan krisis kepercayaan publik terhadap proses pencalonan kepala daerah. Dalam konteks ini, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap desain tata kelola pemilu, khususnya dalam aspek waktu penyelenggaraan dan kemungkinan penerapan kembali sistem dua putaran (run-off).

Sistem dua putaran dinilai mampu mendorong kompetisi yang sehat dan menjamin keterpilihan pemimpin yang representatif, sebagaimana disarankan oleh Prof. Ramlan Surbakti, bahwa “pemilu harus mampu memberikan alternatif pilihan yang rasional kepada pemilih, bukan sekadar formalitas prosedural.” Namun demikian, wacana pelaksanaan ulang pilkada di Kabupaten Bangka menemui kendala serius, terutama pada aspek waktu dan keterbatasan anggaran.

Lebih jauh, apabila dilihat secara numerik, keterbatasan dalam penyelenggaraan pilkada ulang berpotensi menurunkan kuantitas partisipasi pemilih maka partisipasi pemilih dalam pemilu adalah indikator kunci untuk mengukur kualitas demokrasi lokal. Dalam kondisi sosial-politik yang stagnan, disertai minimnya pilihan alternatif, angka partisipasi dapat anjlok di bawah ambang ideal 70% sebagaimana ditetapkan oleh KPU.

Hal ini akan mempengaruhi tingkat akseptabilitas hasil pilkada. Penurunan partisipasi tentu akan berdampak pada kualitas legitimasi pemimpin yang terpilih. Dalam hal ini , legitimasi tidak hanya bersumber dari kemenangan elektoral, tetapi juga dari kepercayaan kolektif masyarakat terhadap proses dan hasil pemilu. Pemimpin yang terpilih dengan suara rendah, dalam kondisi minim partisipasi, akan menghadapi tantangan dalam mengonsolidasikan dukungan politik dan sosial di tingkat lokal.

Bagaimana dengan Kontestan Parodi Politik Sikok Bagi Limo

Secara ontologis, kekuasaan hadir sebagai konsekuensi dari eksistensi manusia yang hidup dalam komunitas. Dalam tatanan sosial, kekuasaan menjadi instrumen yang diperlukan untuk mengatur perilaku, menyelesaikan konflik, dan menjaga keteraturan.

sikok bagi limo: parodi politik di tanah serumpun sebalai (2)                            oleh fadhilah imam
institut pahlawan 12 sungailiat bangka
secara matematis, jika terdapat lima pasangan calon dalam pemilu ulang, maka secara hipotetis setiap calon hanya akan memperoleh dukungan sekitar 20% dari total suara sah. angka ini menggambarkan kecilnya tingkat legitimasi elektoral yang dapat dimiliki oleh calon terpilih, terlebih jika tidak terdapat mekanisme pemilu dua putaran. padahal, legitimasi politik yang kuat sangat penting untuk memastikan efektivitas pemerintahan dan stabilitas pembangunan di daerah.
menurut larry diamond (1999), legitimasi politik adalah prasyarat bagi berfungsinya demokrasi yang sehat. ia menekankan pentingnya dukungan publik yang luas terhadap pemimpin hasil pemilu agar pemerintahan dapat berjalan efektif. 
dalam konteks ambang batas, peraturan komisi pemilihan umum (pkpu) nomor 9 tahun 2020 menetapkan bahwa dalam pemilihan kepala daerah dengan lebih dari dua pasangan calon, maka pasangan calon dinyatakan menang jika memperoleh suara lebih dari 50% dari total suara sah. jika tidak ada pasangan calon yang mencapai ambang batas tersebut, maka akan dilakukan pemilihan putaran kedua antara dua pasangan calon dengan suara terbanyak. 
namun, dalam kasus pemilu ulang yang dilakukan dalam waktu terbatas dan tanpa putaran kedua, maka sangat mungkin kepala daerah terpilih hanya memperoleh legitimasi elektoral yang lemah. hal ini berpotensi menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap hasil pemilu, sekaligus mengurangi efektivitas kepala daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. 
oleh karena itu, perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap desain tata kelola pemilu, khususnya pada aspek waktu penyelenggaraan dan kemungkinan diberlakukannya kembali sistem dua putaran dalam rangka menjamin terpilihnya pemimpin yang benar-benar representatif dan memiliki legitimasi kuat di mata publik.
kemenangan kotak kosong dalam pilkada kabupaten bangka merupakan peristiwa yang mencerminkan krisis kepercayaan publik terhadap proses pencalonan kepala daerah. dalam konteks ini, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap desain tata kelola pemilu, khususnya dalam aspek waktu penyelenggaraan dan kemungkinan penerapan kembali sistem dua putaran (run-off). 
sistem dua putaran dinilai mampu mendorong kompetisi yang sehat dan menjamin keterpilihan pemimpin yang representatif, sebagaimana disarankan oleh prof. ramlan surbakti, bahwa “pemilu harus mampu memberikan alternatif pilihan yang rasional kepada pemilih, bukan sekadar formalitas prosedural.” namun demikian, wacana pelaksanaan ulang pilkada di kabupaten bangka menemui kendala serius, terutama pada aspek waktu dan keterbatasan anggaran. 
lebih jauh, apabila dilihat secara numerik, keterbatasan dalam penyelenggaraan pilkada ulang berpotensi menurunkan kuantitas partisipasi pemilih maka partisipasi pemilih dalam pemilu adalah indikator kunci untuk mengukur kualitas demokrasi lokal. dalam kondisi sosial-politik yang stagnan, disertai minimnya pilihan alternatif, angka partisipasi dapat anjlok di bawah ambang ideal 70% sebagaimana ditetapkan oleh kpu. 
hal ini akan mempengaruhi tingkat akseptabilitas hasil pilkada. penurunan partisipasi tentu akan berdampak pada kualitas legitimasi pemimpin yang terpilih. dalam hal ini , legitimasi tidak hanya bersumber dari kemenangan elektoral, tetapi juga dari kepercayaan kolektif masyarakat terhadap proses dan hasil pemilu. pemimpin yang terpilih dengan suara rendah, dalam kondisi minim partisipasi, akan menghadapi tantangan dalam mengonsolidasikan dukungan politik dan sosial di tingkat lokal.
 
bagaimana dengan kontestan parodi politik sikok bagi limo 
secara ontologis, kekuasaan hadir sebagai konsekuensi dari eksistensi manusia yang hidup dalam komunitas. dalam tatanan sosial, kekuasaan menjadi instrumen yang diperlukan untuk mengatur perilaku, menyelesaikan konflik, dan menjaga keteraturan. 
 
thomas hobbes dalam leviathan menyebut bahwa tanpa kekuasaan yang sah dan terpusat, masyarakat akan kembali pada kondisi alamiah (state of nature) yang penuh dengan konflik, ketidakpastian, dan kekerasan. dengan demikian, kekuasaan bukan sekadar alat dominasi, melainkan juga sarana untuk menciptakan stabilitas sosial dan perlindungan kolektif. 
 
dalam dimensi yang lebih dalam, kekuasaan juga berfungsi sebagai sarana untuk aktualisasi identitas politik individu dan kelompok. kekuasaan memungkinkan seseorang atau sekelompok orang untuk mendefinisikan dirinya sebagai entitas penting dalam masyarakat, kekuasaan juga mengandung elemen simbolik—yakni sumber pengakuan, kehormatan, dan legitimasi sosial.
 
namun demikian, kemenangan dalam kontestasi politik tidak serta-merta menjamin keberhasilan dalam tata kelola pemerintahan. para pemimpin daerah yang terpilih, terlebih dalam situasi pasca-kemenangan kotak kosong di kabupaten bangka, menghadapi tantangan struktural yang kompleks, khususnya terkait krisis dalam tata kelola pemerintahan dan tekanan fiskal dalam postur anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd). 
 
salah satu persoalan utama adalah beban fiskal akibat membengkaknya belanja pegawai, terutama dari keberadaan tenaga honorer yang jumlahnya signifikan. belanja pegawai yang terlalu besar telah menyerap porsi anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk program-program pembangunan strategis, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. dalam hal ini, terjadi penurunan fleksibilitas fiskal, yang mempersulit pemerintah daerah dalam merespons kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik. 
 
sebagaimana dikemukakan oleh prof. siti zuhro dari brin, pemimpin daerah pasca-pilkada dihadapkan pada kebutuhan untuk melakukan transformasi birokrasi dan rasionalisasi anggaran sebagai bagian dari reformasi tata kelola yang akuntabel dan efisien. tanpa langkah-langkah strategis dan terukur, para pemimpin baru akan kesulitan mengkonsolidasikan kekuasaan secara substantif, bahkan berisiko mengalami legitimasi yang rapuh akibat ketidakmampuan merespons kebutuhan publik secara optimal.
 
oleh karena itu, kekuasaan yang diraih melalui proses elektoral, secara ontologis harus dimaknai tidak hanya sebagai alat kontrol atau prestise, tetapi juga sebagai amanah eksistensial untuk membentuk sistem pemerintahan yang adil, efisien, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat luas. kemenangan politik harus diiringi oleh kapasitas teknokratik dan komitmen moral, agar kekuasaan tidak menjadi beban, melainkan kekuatan transformatif yang membawa perubahan nyata di tengah tantangan tersebut.
 
//mengapresiasi kontestasi, mendorong legitimasi demokrasi di kabupaten bangka 
terlepas dari segala dinamika dan kompleksitas politik yang menyertai, kita patut memberikan apresiasi serta penghargaan kepada lima pasangan calon kepala daerah yang telah berani maju dalam kontestasi politik di kabupaten bangka. 
 
keberanian mereka untuk tampil dalam gelanggang demokrasi patut diacungi jempol, mengingat risiko yang melekat baik selama masa kampanye, proses pemilihan, hingga tantangan besar yang menanti ketika kelak menjadi pemenang. namun demikian, menjadi kampiun dalam kontestasi politik bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan justru awal dari tanggung jawab besar dalam mengelola pemerintahan dan memenuhi ekspektasi publik. 
 
dalam konteks ini, analogi “lapis legit” menarik untuk direnungkan. seperti halnya kue lapis legit yang tampak menggiurkan namun menyimpan bahaya jika dikonsumsi sembarangan dan berlebihan bagi penderita diabetes, kekuasaan juga menyimpan risiko yang tidak kecil. bila tidak dijalankan dengan kehati-hatian, integritas, dan kompetensi, maka jabatan yang diperoleh justru bisa menjadi sumber krisis dan ketidak percayaan publik. 
 
ironinya, di tengah tantangan birokrasi, fiskal yang terbatas, dan ekspektasi masyarakat yang tinggi, sering kali penyelesaian persoalan publik justru disederhanakan menjadi sekadar "dijogeti" atau didekati dengan humor politik. padahal, kepemimpinan yang dihasilkan dari proses demokrasi membutuhkan kerja keras, dedikasi, dan komitmen moral yang tinggi. jika tidak, para pemimpin tersebut berisiko menjadi bahan olok-olok dalam sistem demokrasi yang seharusnya bermartabat. meski demikian, kita tetap harus optimistis. 
 
kelima pasangan calon tersebut merupakan figur-figur yang memiliki kapasitas dan pengalaman yang beragam dan menjanjikan. sebagian dari mereka berlatar belakang pendidikan tinggi hingga jenjang doktoral (s3), mantan birokrat dengan jam terbang tinggi, eks anggota legislatif yang memahami dinamika politik, pengusaha sukses yang terbiasa dengan pengelolaan organisasi dan sumber daya, serta petahana yang telah memiliki pengalaman memimpin daerah. kombinasi tersebut, bila disinergikan dengan niat baik dan kerja nyata, dapat membawa kemajuan bagi kabupaten bangka.
 
agar proses pemilihan ulang benar-benar menghasilkan pemimpin yang sah dan memiliki legitimasi kuat, partisipasi pemilih harus ditingkatkan secara signifikan. legitimasi bukan hanya dilihat dari legalitas hasil pemungutan suara, tetapi juga dari tingginya tingkat partisipasi dan kualitas pilihan masyarakat. untuk itu, seluruh elemen harus terlibat aktif, mulai dari kpu (komisi pemilihan umum), pemerintah daerah, partai politik, organisasi masyarakat sipil, hingga jaringan informal di masyarakat. sosialisasi yang masif, inklusif, dan mendidik adalah kunci untuk meningkatkan kuantitas partisipasi sekaligus kualitas pemilih.
 
tentu, kualitas legitimasi pemimpin juga harus diiringi dengan kredibilitas yang diperkuat, baik dari segi program, transparansi, maupun akuntabilitas dalam menjalankan pemerintahan. tanpa itu, demokrasi hanya akan menjadi seremonial prosedural yang hampa substansi.
 
selamat bertarung para kampiun berikan yang terbaik untuk kabupaten bangka, biarlah frasa sikok bagi limo, kotak kosong  menjadi dinamika sejarah demokrasi yang tercatat di kabupten bangka.**

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Babel Pos 18 Juli 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan