Wagub Hellyana Mengaku Hubungannya dengan Gubernur Renggang Sejak Awal

    TANJUNGPANDAN - Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Hellyana mengaku hubungannya dengan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani renggang sejak awal.
    "Dari hari pertama sebenarnya sudah agak susah berkomunikasi, tidak seperti biasanya waktu kampanye telepon setiap hari bahkan video call," katanya di Tanjungpandan, Jum'at.
    Hal ini disampaikan dalam kegiatan konferensi pers bersama awak media di kantor UPT PU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di jalan Ahmad Yani, Tanjungpandan.
    Ia mengatakan, kemudian dampak kerenggangan hubungannya dengan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu membuat dirinya merasa tugas dan wewenang sebagai wakil gubernur dilemahkan.
    Ia merasakan orang-orang yang berada di sekelilingnya seakan dijauhkan sehingga dirinya merasa sendiri.  "Satu per satu mulai dari orang-orang di sekeliling, sehingga saya merasa sendiri, dan mulai dipotong-potong," ujarnya.
    Namun ia mengaku tetap menjaga hubungan komunikasi dengan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut agar tetap baik, serta berupaya menghadirkan hubungan dan komunikasi yang baik di hadapan masyarakat guna menjaga kondusifitas.
    "Namun secara pribadi yang rasakan itu, mulai keluar surat edaran yang saya sempat komplain kepada beliau (Gubernur Babel) bahwa surat edaran itu bukan produk hukum dan bertentangan dengan Pergub," katanya.
    Dirinya sangat menyayangkan hal ini terjadi, karena bagaimanapun ia adalah representasi pemimpin yang dipilih secara sah oleh masyarakat.
    Bahkan, lanjut Hellyana, dirinya kesulitan menghubungi Sekda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Para Kepala OPD tersebut terkesan abai, menjauh, dan takut dengan dirinya.
    "Saya rasa ini sudah jelas, saya pikir jangan sampai terjadi pelecehan, karena sudah jelas Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah atasan, mereka wajib melakukan tugas-tugas ketika saya membutuhkan mereka," ujarnya.
    Dia mengaku sudah bersurat dengan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait persoalan ini dan berencana menyampaikan hal ini kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
    "Namun saat ini saya mengabarkan kepada masyarakat bahwa kondisi seperti ini selanjutnya saya serahkan kepada masyarakat tapi saya sudah bersurat ke DPRD Babel terkait persoalan ini," katanya. (ant)