Mengkritisi Mitos, Mendekolonisasi Diri: Refleksi Tentang Pendidikan, Bahasa Inggris, dan Keberanian untuk Mem

Vindi Kaldina
Dosen Prodi Sastra Inggris
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Bangka Belitung

PENDIDIKAN  di Indonesia selama ini sering kali hanya menyentuh permukaan. Dalam taksonomi Bloom (1956) yang mengukur pencapaian kognitif lewat pembelajaran, mayoritas pembelajar kita mentok di dua level terbawah yaitu mengingat dan memahami, alih-alih mencapai level menganalisis dan mengevaluasi, di mana mereka dituntut untuk berpikir kritis. Ini bukan asumsi semata.

Laporan World Bank (2018) tentang kualitas pendidikan Indonesia menyebutkan bahwa sistem kita belum berhasil mendorong siswa mengembangkan higher-order thinking skills (HOTS) atau keterampilan berpikir tingkat tinggi. Ketika kemampuan berpikir kritis tidak dilatih, wajar jika ide-ide seperti “Bahasa Inggris adalah alat penjajahan kultural” atau “standar native speaker itu bermasalah” dianggap berlebihan, teoritis, atau bahkan konspiratif.

Banyak masyarakat kita tidak terbiasa untuk mempertanyakan struktur yang sudah ada, terutama jika struktur itu terasa “nyaman.” Salah satu bentuk “kenyamanan” itu bisa terlihat dari reaksi impulsif kita terhadap pengucapan Bahasa Inggris: ketika logat Indonesia dianggap lucu atau “salah,” padahal jika maksudnya tersampaikan dengan jelas, apa sebenarnya yang salah?

Bahasa Inggris bukan hanya alat komunikasi global—ia juga simbol kekuasaan yang sering tak disadari. Di Indonesia, Bahasa Inggris kerap dipandang sebagai tanda kecerdasan, kemajuan, bahkan status sosial. Maka tak heran jika banyak orang lebih bangga dengan pengucapan yang "bule banget" daripada menyuarakan identitas lokal mereka.

Fenomena ini disebut oleh Adrian Holliday (2005) sebagai native speakerism: sebuah ideologi yang menempatkan penutur jati (asli) Bahasa Inggris—terutama yang berkulit putih dari Barat—sebagai model sempurna dalam berbahasa Inggris. Akibatnya, kita jadi terlalu cepat menghakimi pelafalan yang “tidak sesuai standar,” meskipun dalam banyak kasus sebenarnya tidak ada gangguan pemahaman sama sekali.

Misalnya, jika seseorang mengucapkan “finjer” alih-alih “finger”, dan lawan bicaranya tetap memahami maksudnya, apakah itu benar-benar salah? Dalam konteks global, banyak ahli bahasa (seperti Jennifer Jenkins, 2000) justru berpendapat bahwa intelligibility, atau kemampuan untuk dipahami, lebih penting daripada kemiripan dengan logat native. Tapi karena kita diajarkan untuk menjunjung logat “bule” sebagai bentuk kesempurnaan, kita cenderung menertawakan pelafalan sendiri sebelum sempat bertanya: apakah komunikasi kita sebenarnya sudah berhasil?

Penjajahan tak selalu datang dalam bentuk senjata dan penjuru kapal. Ia juga bisa hadir dalam bentuk standar linguistik yang memaksa kita merasa rendah diri terhadap cara kita berbicara. Gagasan bahwa Bahasa Inggris adalah model tertinggi dalam berbahasa bukan hadir begitu saja—ia adalah warisan dari sejarah kolonialisme.

Di kota-kota besar misalnya, penguasaan Bahasa Inggris sering digunakan sebagai cara untuk mengklasifikasikan siapa yang “terdidik” dan siapa yang masih “kampungan.” Bahasa menjadi alat pemisah kelas dan kekuasaan. Hingga hari ini, logika yang sama masih hidup dalam bentuk yang lebih halus: mereka yang fasih dengan aksen bule dianggap lebih cerdas, lebih pantas bekerja, dan lebih layak dipercaya.

Inilah bentuk kolonisasi linguistik, seperti dijelaskan oleh Robert Phillipson (1992) dalam bukunya Linguistic Imperialism, bahwa penyebaran Bahasa Inggris sering kali terjadi bukan demi komunikasi, tapi demi mempertahankan dominasi ekonomi dan budaya negara-negara Barat atas negara-negara berkembang. Oleh karena itu, dekolonisasi tidak bisa hanya berarti bebas dari penjajahan fisik, tapi juga bebas dari cara pikir yang membuat kita merasa inferior hanya karena kita tidak terdengar seperti “mereka.”

Ideologi native speakerism tidak hanya hidup dalam komentar media sosial atau bisik-bisik antar pelajar. Ia telah mengakar dalam sistem pendidikan formal dan industri pelatihan bahasa. Banyak sekolah dan lembaga kursus di Indonesia (bahkan lembaga-lembaga yang bergengsi) masih mengutamakan perekrutan pengajar berkulit putih dari negara berbahasa Inggris, terlepas dari kualifikasi pedagogis mereka.

Seorang ekspat tanpa pelatihan mengajar bisa dengan mudah diberi posisi mengajar, sementara guru lokal yang berpengalaman sering kali dipertanyakan kredibilitasnya hanya karena bukan “native.” Yang ironis, dalam proses rekrutmen, aksen bahkan bisa menjadi pertimbangan dominan—padahal menurut penelitian oleh Levis (2005), aksen bukan indikator utama dalam keberhasilan komunikasi atau pengajaran, dan dalam banyak kasus, aksen lokal justru bisa membantu siswa merasa lebih nyaman.

Sayangnya, karena sudah terbiasa menilai dari “kemiripan suara dengan native speaker,” kita mengabaikan faktor yang jauh lebih penting: apakah guru itu mampu membuat siswa memahami, berpikir, dan berani berbicara? Rubdy (2015) menyebut bahwa jika kita ingin dekolonisasi benar-benar terwujud dalam TESOL, maka kita harus berani menggugat asumsi siapa yang sah mengajar, menilai, dan mewakili Bahasa Inggris. Selama sistem masih melanggengkan mitos ini, Bahasa Inggris akan tetap menjadi alat ketimpangan, bukan pemberdayaan.

Salah satu akar dari bertahannya native speakerism di Indonesia adalah kurikulum yang tidak mengajarkan siswa untuk bertanya. Dalam pelajaran Bahasa Inggris, siswa diajari rumus tenses, diberi soal pilihan ganda, lalu diuji dengan standar internasional seperti TOEFL. Tapi jarang—atau bahkan tidak pernah—siswa diajak merenungkan mengapa Bahasa Inggris menjadi begitu penting, siapa yang menentukan standar kebenarannya, dan apa dampaknya bagi identitas dan peluang mereka sendiri.

Di daerah-daerah seperti Nusa Tenggara, Maluku, atau perbatasan Kalimantan, Bahasa Inggris hadir sebagai simbol modernitas yang abstrak—bukan sebagai alat ekspresi diri. Bahkan pelafalan diposisikan seolah-olah sakral: hanya satu versi yang dianggap “benar.” Padahal, menurut Jennifer Jenkins (2000), variasi pelafalan antar penutur non-jati adalah hal yang wajar dan bisa ditoleransi sepanjang maknanya tetap jelas dan komunikatif. Namun, sistem pendidikan kita tidak memberi ruang bagi diskusi semacam ini.

Ketika kemampuan berpikir kritis dan kesadaran bahasa tidak diasah sejak dini, gagasan bahwa Bahasa Inggris bisa menjadi bentuk penjajahan terasa asing, bahkan mengganggu. Padahal justru dalam “kenyamanan” yang tak pernah dipertanyakan itulah penjajahan halus bekerja paling efektif.
Jika Bahasa Inggris sudah menjadi alat global, maka kita—penuturnya dari negara-negara “lingkar luar”—punya hak untuk mengklaim ulang dan merumuskan ulang cara kita mengajarkannya.

Ini yang dimaksud Rubdy (2015) sebagai bagian dari dekolonisasi TESOL—sebuah upaya sadar untuk melepaskan diri dari ketergantungan pada model, logat, dan standar buatan negara-negara Barat. Dekolonisasi bukan berarti menolak Bahasa Inggris, melainkan mengubah relasi kita dengannya: dari konsumen pasif menjadi pemilik aktif. Termasuk dalam hal pelafalan.

Jika dalam konteks lokal kita lebih mudah memahami “edukeisyen” daripada “edjukeishn,” mengapa harus memaksakan bentuk yang justru menghambat kepercayaan diri siswa? Dalam kerangka World Englishes, pelafalan yang tidak 100% “native” tidak otomatis salah, selama maknanya tetap dapat ditangkap. Henry Widdowson (1994) bahkan menyatakan bahwa karena digunakan oleh banyak penutur non-jati, Bahasa Inggris seharusnya menyesuaikan diri dengan penggunanya—bukan sebaliknya.

Maka, mari kita berhenti menyamakan kefasihan dengan kemiripan suara “bule,” dan mulai merayakan bentuk-bentuk lokal dari penggunaan bahasa ini sebagai bagian dari identitas, bukan kesalahan. Perubahan tidak selalu dimulai dari revolusi besar. Kadang, ia dimulai dari keberanian seorang guru di pelosok Indonesia yang berkata pada muridnya, “Nggak apa-apa kamu pakai logat lokal, yang penting kamu bisa menyampaikan maksudmu.”

Dari mahasiswa yang memilih untuk tidak minta maaf saat mengucapkan “lojin” alih-alih “log in”, karena tahu komunikasi yang efektif bukan soal meniru, tapi soal dipahami. Dari kita—yang mulai sadar bahwa menertawakan pengucapan orang lain adalah bentuk perpanjangan dari penjajahan cara pikir. Pendidikan yang membebaskan adalah pendidikan yang mengundang pertanyaan, bukan hanya jawaban.

Dan Bahasa Inggris, jika tidak dijinakkan dari ideologi yang melingkupinya, akan terus menjadi alat penindasan yang dibungkus sopan santun akademik. Maka tugas kita sebagai pendidik dan pembelajar adalah menghidupkan kesadaran itu—bahwa bahasa bukan cuma alat bicara, tapi alat kuasa. Dan bahwa logat kita, pilihan kata kita, bahkan “kesalahan” kita, bisa menjadi bentuk perlawanan paling sahih terhadap sistem yang sudah terlalu lama menuntut kita untuk menjadi orang lain.**