Larangan Absurd Swafoto Simbol Jari Bagi ASN Selama Musim Pemilu

Reporter: |

Editor: Budi Rahmad |

Minggu , 17 Dec 2023 - 19:24

Des Kurniawan-Dok Pribadi-

Artinya SKB bukan merupakan produk Perundang-undangan, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum atau sanksi. Selain itu juga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Karena melanggar asas lex superior derogate legi inferior, yang dapat diartikan bahwa peraturan Perundang-undangan yang mempunyai derajat lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

SKB ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa harus ada kesesuaian antara jenis, hieraki, dan materi muatan.

Sebenarnya terkait sanksi terhadap ASN yang tidak netral telah diatur Dalam pasal 13 huruf g yang berbunyi PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil presiden, calon kepala daerah/calon wakil kepala daerah, calon anggota DPR/DPRD dengan cara menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS sehingga dapat dikenai sanksi hukuman disiplin sedang.

Sedangkan dipasal 14 hukuman disiplin berat dijatuhkan kepada PNS yang melanggar ketentuan larangan memberikan dukungan kepada capres/cawapres, kepala daerah/wakil, calon anggota DPR/DPRD dengan cara:

1. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; 2. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara; 3. Membuat keputusandan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.

Kemudian 4. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelumnya, selama, dan sesudah masa kampanye, meliputi peertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat, dan atau;

Terakhir, 5. Memberikan dukungan disertai fotokopi KTP dan atau surat keterangan tanda penduduk.

Dari uraian sanksi hukuman disiplin di atas sudah jelas tidak ada larangan penggunaan simbol jari yang selama ini sudah berlaku universal diseluruh dunia dalam rangka mengekspresikan komunikasi nonverbalnya.

Maka jangan takut dan malu gunakanlah ekspresimu dalam kehidupan sehari-hari selama tidak terkait dengan dukungan terhadap capres/cawapres, calon kepala daerah/wakil, anggota legislative dan partai politi. Salam literasi dan "saranghaeyo"

Oleh Des Kurniawan, SH., Penulis adalah ASN di Kabupaten Bangka Barat

larangan absurd swafoto simbol jari bagi asn selama musim pemilu                             pesta demokrasi sudah dimulai, spaduk mulai ditebar, janji-janji mulai diumbar, senyum peserta kontestan mulai menghiasi jalan. gelaran pesta demokrasi pemilu tahun 2024 ini terdiri atas pemilihan presiden, pemilihan legislaif dan bakal disusul dengan pilkada. 
pemilu serentak ini pertama kali dalam sejarah indonesia dan menyedot anggaran hingga 70,5 triliun. kpu telah menetapkan 3 pasangan calon untuk pilpres 2024. kpu telah mengundi nomor urut untuk para calon. 
mereka adalah anies baswedan dan muhaimin iskandar nomor urut 1, prabowo dan gibran nomor urut 2 dan pasangan ganjar mahmud md nomor urut 3.
setiap gelaran pemilu sudah jauh-jauh hari pejabat pemerintah selalu mengingatkan tentang netralitas aparatur sipil negara. seluruh asn wajib menjaga netralitas dalam menyikapi situasi politik sekarang dan agar tidak terpengaruh atau mempengaruhi pihak lain untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan atau ketidaknetralan.
asn dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. asn juga diimbau tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepentingan siapapun. 
asn yang tidak netral dinilai tidak profesional dan melanggar peraturan hukuman disiplin dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang netral, objektif, dan akuntable. 
juga untuk membangun sinergitas, meningkatkan efektitas dan efesiensi instansi pemerintah pusat dan daerah dalam melakukan pembinaan, pengawasan, penanganan, pengaduan untuk mewujudkan kepastian hukum terhadap penanganan pelanggaran asas netralitas asn maka diterbitkanlah keputusan bersama menpanrb, mendagri, ketua kpu dan ketua bawaslu tentang pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai aparatur sipil negara dam penyelenggaraan pemilu.
salah satu yang menjadi momok dan kotroversi dari surat keputusan bersama (skb) tersebut adalah larangan bagi asn berpose jari. maksudnya adalah jari yang dapat menyebutkan simbol nomor yang mengarah pada pasangan capres-cawapres.
kepala biro data, komunikasi, dan informasi publik, kementrian panrb m. averrouce mengatakan bahwa asn agar sangat berhat-hati dan cermat dalam berpose jari.
berbagai pose yang menjadi pose jari partai politik dam berkampanye diharapkan tidak ditiru atau dilakukan dalam berbagai kesempatan. asn juga dilarang mengunggah bentuk dukungan terhadap kandidat tertentu ke media sosial.
pelanggaran aturan ini diancam hukuman disiplin berat mulai dari penurunan jabatan atau pembebasan dari jabatan sampai hukuman pemberhentian sebagai asn.
setidaknya ada 11 jenis pose foto yang dilarang dilakukan asn selama masa pemilu 2024 yaitu;
1. pose membentuk symbol hatiala korea selatan.
2. pose dengan menunjukan jempol
3. pose dengan jari telunjuk (mengangkat telunjuk menunjukan angka satu)
4. pose dengan jari membentuk simbol peace (menunjukan jumlah angka dua)
5. pose dengan jari menunjukan angka tiga
6. pose dengan jari menunjukan angka empat
7. pose dengan jari menunjukkan angka lima
8. pose dengan jari membentuk simbol ok dengan tiga jari diangkat
9. pose dengan jari membentuk simbol metal
10. pose dengan jari membentuk simbol pistol dan
11. pose dengan jari mementuk simbol telepon.
 
peraturan skb ini tentu saja menjadikan asn kehilangan kebebasan berekspresi dan takut dalam mengekpresikan berswafoto di medsos.
pose jari sesungguhnya termasuk dalam komunikasi nonverbal, yaitu proses komunikasi dimana pesan disampaikan tidak menggunakan kata-kata. isyarat jari bisa jadi cara terbaik untuk mengekspresikan emosi. 
orang menggunakan isyarat jari untuk berkomunikasi dan saling menghina selama ribuan tahun, banyak isyarat jari yang kita gunakan sekarang berakar kuat berasal di masa lalu.
sejarah panjang simbol jari sudah ada sejak jaman romawi kuno dan negara-dunia yang berlaku universal. di berbagai negara simbol dua jari digunakan untuk perdamaian sedangkan bagi orang asia simbol menyilangkan jari jempol dan telunjuk adalah simbol cinta yang dipopulerkan idol k-pop. sehingga menjadi absurd dan bias maknanya bila dipakai pemerintah untuk melarang asn berpose dengan simbol jari.
surat keputusan bersama di atas lemah kalau ditelisik secara yuridis dan histori zaman dulu tentang simbol jari di atas. skb merupakan produk tata naskah dinas yang diatur di permendagri nomor 1 tahun 2023.
artinya skb bukan merupakan produk perundang-undangan, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum atau sanksi. selain itu juga bertentangan dengan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. 
karena melanggar asas lex superior derogate legi inferior, yang dapat diartikan bahwa peraturan perundang-undangan yang mempunyai derajat lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi. 
skb ini bertentangan dengan undang-undang nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa harus ada kesesuaian antara jenis, hieraki, dan materi muatan.
sebenarnya terkait sanksi terhadap asn yang tidak netral telah diatur dalam pasal 13 huruf g yang berbunyi pns dilarang memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil presiden, calon kepala daerah/calon wakil kepala daerah, calon anggota dpr/dprd dengan cara menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut pns sehingga dapat dikenai sanksi hukuman disiplin sedang. 
sedangkan dipasal 14 hukuman disiplin berat dijatuhkan kepada pns yang melanggar ketentuan larangan memberikan dukungan kepada capres/cawapres, kepala daerah/wakil, calon anggota dpr/dprd dengan cara:
1. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan pns lain; 2. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara; 3. membuat keputusandan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.
kemudian 4. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelumnya, selama, dan sesudah masa kampanye, meliputi peertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada pns dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat, dan atau;
terakhir, 5. memberikan dukungan disertai fotokopi ktp dan atau surat keterangan tanda penduduk. 
dari uraian sanksi hukuman disiplin di atas sudah jelas tidak ada larangan penggunaan simbol jari yang selama ini sudah berlaku universal diseluruh dunia dalam rangka mengekspresikan komunikasi nonverbalnya.
maka jangan takut dan malu gunakanlah ekspresimu dalam kehidupan sehari-hari selama tidak terkait dengan dukungan terhadap capres/cawapres, calon kepala daerah/wakil, anggota legislative dan partai politi. salam literasi dan "saranghaeyo"
 
oleh des kurniawan, sh., penulis adalah asn di kabupaten bangka barat

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Babel Pos 18 Desember 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan