Mantan Gubernur Tersudut, Mantan Wagub Mencuat

Reporter: Reza Hanafi |

Editor: Jal |

Kamis , 27 Feb 2025 - 21:06

Mantan Gubernur Tersudut, Mantan Wagub Mencuat .-Reza Hanafi-

mantan gubernur tersudut, mantan wagub mencuat                             pangkalpinang – persidangan tipikor tanam pisang tumbuh sawit yang merugikan keuangan negara rp 24 miliar yang digelar secara marathon di pengadilan tipikor kota pangkalpinang kian panas dan seru. fakta persidangan pada kamis sore, (27/2), mengungkap peran 2 mantan pimpinan tertinggi pemerintahan provinsi bangka belitung, eks gubernur erzaldi rosman johan dan wagub abdul fatah
 
dalam kesaksian 2 mantan anak buah mereka, yan megawandi (mantan sekda babel) dan m haris (kabiro umum) menyebut 2 mantan pimpinan mereka berperan langsung soal adanya kerjasama pemanfaatan 1500 hektar hutan pada satuan pemanfaatan hutan di desa labu air pandan dan kotawaringin kabupaten bangka.
 
di muka sidang yang dipimpin hakim sulistiyanto rokhmad budiarto, mantan sekda babel yan megawandi saat itu juga menjabat sebagai ketua tim koordinasi kerjasama dldaerah (tkksd), mengaku tidak ada pembahasan apapun soal kerjasama dengan pt narina keisha imani (nki) tahun 2018. hingga mou ditandatangani oleh erzaldi rosman djohan. 
 
menurut yan megawandi keberadaan tim tkksd bersifat definitif, sebagai tim yang bertugas mengkoordinasikan kerja sama daerah. tim tersebut disebutkan yan terdiri dari lintas lembaga terkait. di antaranya bapeda, biro pemerintahan dan bakuda. 
 
“sebagai ketua tkksd  tidak pernah tahu soal naskah kerjasama dengan pt nki itu. karena memang tidak pernah dibahas soal pt nki.  tahunya setelah diperlihatkan di kejaksaan -saat penyidikan,” ungkap yan.
 
yan sendiri mengaku selama penyidikan di kejaksaan sudah 2 kali diperiksa penyidik. “disposisi untuk dibahas juga gak ada. jadi apa yang perlu dibahas kalau gak ada barang untuk dibahas,” tegasnya.
 
menurur yan semestinya keberadan mou seperti itu pembahasanya harus melibatkan tim tkksd itu. “naskah bukan tim tkksd yang buat, saya tak tahu siapa yang membuatnya, karena memang tak pernah dibahas. semestinya setiap kali ada kerjasama harus dibahas di tim,” ucapnya.
 
“begitu juga dengan draf kerjasamanya mestinya dibahas dan dibuat di tingkat tkksd,” ujarnya.  
 
disinggung  soal adanya penandatanganan mou oleh erzaldi rosman dan ari setioko, dengan tegas yan mengaku tak tahu.  “tidak tahu ditandatangani,” tegasnya.
 
kesaksian yan selaku ketua tkksd memancing tim penasehat hukum (ph) terdakwa h marwan untuk memberikan cecaran kritis. ph tajuddin mempertanyakan mekanisme yang benar terkait mou kerjasama yang sudah terlanjur ditandatangani itu.
 
”seharusnya pak gubernurnya menyerahkan kepada tim tkksd dulu. tapi karena gub gak merintah jadi tim gak melakukan pembahasan,” kata yan.
 
tajudin kembali mengejar apakah yang dilakukan oleh gubernur dengan menandatangani mou itu menyalahi aturan.
 
“draf kerjasama tidak diturunkan ke tim tkksd, jadi  tidak sesuai koridor. jadi bisa menyalahi kerjasama,” ucapnya seraya menyebutkan keberadaan tim tkksd itu dasarnya adalah permendagri nomor 22 tahun 2009.
 
tajudin akhirnya menanyakan siapa yang salah soal ini semua. lalu yan mengatakan pihak yang menandatangani mou tersebut. “yang nanda tangan yang salah,” sebutnya gamblang.
 
“yang tanda tangan siapa?,” kejar tajuddin lagi.
 
“pak gubernur dan ari,” tukasnya.
 
// nama wagub abdul fatah mencuat
 
sementara itu dari pengakuan m haris yang saat itu kepala biro umum setda babel, dia menerima perintah langsung dari wagub abdul fatah untuk menelaah draf kerjasama atau mou  dengan pt narina keisha imani (nki) 2018 milik terdakwa utama ari setioko. mou tersebut soal pemanfaatan 1500 hektar hutan pada satuan pemanfaatan hutan di desa labu air pandan dan kotawaringin kabupaten bangka. 
 
diungkapkan dengan gamblang oleh saksi haris kalau draf kerjasama awalnya diterimanya dari wagub abdul fatah. “diminta pak wagub  untuk ditelaah draf kerjasama dengan pt nki itu. materinya soal kerjasama,” kata aris.
 
setelah selesai ditelaah langsung diserahkan kembali kepada wagub. setelah berkas kembali ke wagub kepala bakuda babel ini mengaku  tak tahu lagi kelanjutannya.
 
diketahui kalau di tahun 2019 itu akhirnya gubernur erzaldi rosman djohan bersama dengan terdakwa ari setioko menandatangani mou tersebut. 
 
 
// pt nki baru berdiri 2017
 
sementara itu, dalam persidangan yang lalu terungkap keberadaan pt nki baru didirikan pada tahun 2017 di noratis ukasa. pt nki sendiri bergerak dibidang konstruksi bukan perkebunan. terungkap juga ternyata saat pt dibuat terdakwa  ari setioko masih aktif sebagai anggota polri.  
 
dalam pt tersebut ari sendiri yang menetapkan susunan direktur yakni  reza maryadi (2017) dan reza aditama (2018) sekaligus sepupunya. sedangkan komisaris budiono dan agung.
 
terungkap fakta 2 orang direktur itu sendiri mengaku tak saling kenal dengan 2 komisaris. selain itu dalam aktivitas perusahaan mereka tak dilibatkan oleh ari setioko. kalaupun ada hanya sekedar menandatangani proposal tanam pisang itu saja. 
 
“tidak tahu proses administrasi karena masih kuliah. ada proposal nanam pisang yang saya tandatangani,” aku reza aditama polos. 
 
mereka berdua tahu ada masalah hukum setelah menjadi berita viral di media soal tanam pisang tumbuh sawit. selain itu juga saat mereka diperiksa penyidik kejaksaan tinggi.
 
ari setioko sendiri saat ini sudah menjadi terdakwa bersama dengan para pejabat dan pns dinas kehutanan pemprov bangka belitung, h marwan (mantan kadis),   dan 3 pns, dicky markam, bambang wijaya dan ricki nawawi. 
 
dalam dakwaan jpu juga mengungkap adanya dugaan kuat peran erzaldi -pasca tanda tangan mou- sempat meminta separuh lahan milik pt nki itu. namun terdakwa ari setioko tidak menyetujuinya.
 
pusaran perkara yang telah merugikan keuangan negara hingga rp 24 miliar itu telah menghadirkan banyak saksi-saksi kunci terutama dari pihak perusahaan hingga pejabat pemkab bangka. yakni, datuk ramli sutanegara (pt saml),   desak k kutha agustini (pt bam) dan raden laurencius johny widyotomo (pt fal). lalu andi hudirman selaku mantan sekda kabupaten bangka dan kabid tata ruang dinas pupr, heru dwi prima. (eza)