Institut Pahlawan 12 Gelar FGD Pilkada, Dipilih Langsung atau Melalui DPRD

SUNGAILIAT - Pihak Institut Pahlawan 12 Sungailiat Bangka mengelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema " Evaluasi, kritis 25 tahun pilkada di Indonesia dipilih langsung atau melalui DPRD?.  FGD digelar di Aula Institut Pahlawan 12 Sungailiat Selasa (18/2/2025) kemarin.

Rektor Institut Pahlawan 12 Sungailiat Bangka, Darol Arkum mengatakan latar belakang digelar FGD mengambil tema Evaluasi, kritis 25 tahun  pilkada di Indonesia dipilih langsung atau  melalui DPRD? yang diselenggarakan Institut Pahlawan 12 Sungailiat Bangka, dalam rangka untuk mengevaluasi kritis 25 tahun pilkada di Indonesia.

Kegiatan FGD ini bagian dari kritikan intitusi akademik, yang merupakan salah satu fungsi dan peran dari akademik itu adalah, memberikan pemikiran terhadap berbagai kebijakan maupun regulasi yang sedang dirumuskan oleh negara maupun yang sudah dilakukan oleh negara.

"Ini bagian peran Institusi akademik memberikan pemikiran-pemikiran yang kritis, pemikiran-pemikiran yang gesit dalam rangka untuk memberikan kontribusi terbaik bagi pemerintah. Dalam kesempatan ini kita melihat kembali, bagaimana pelaksanaan kepemimpinan baik di level nasional serta provinsi maupun Kabupaten/kota. Dalam penyelenggaraan pilkada di Indonesia.” ujar Darol Arkum.

Dikatakan Darol Arkum,  dirinya melihat beberapa aspek dalam proses pelaksanaan pilkada itu, perlu untuk dapat dilakukannya peninjauan kembali atau dievaluasi kembali untuk melakukan penyempurnaan secara substansial maupun secara operasional praktik di lapangan.

Sehingga nantinya ke depan kita berharap penyelenggaraan pilkada dalam konsep yang substansial maupun secara praktis itu betul-betul bisa lebih berkualitas, kemudian langkah-langkah untuk dapat meningkatkan proses demokrasi yang lebih berkualitas. Muaranya adalah untuk kesejahteraan bagi masyarakat luas.” kata Darol Arkum .

Ditambahkan Darol, tujuan dari hasil yang diinginkan dari kegiatan ini adalah untuk membangun berbagai perspektif dan juga pemikiran-pemikiran dari para stakeholders yang berkepentingan untuk memberikan beberapa evaluasi, karena penyelenggaraan pilkada di Indonesia, di selenggarakan oleh berbagai pemangku kepentingan.

"Maka dari itu, perspektifnya harus dapat kita bangun bersama. Institusi perguruan tinggi itu memberikan fasilitas dan juga menjembatani itu, dari berbagai pemangku kepentingan dapat memberikan perspektif yang berbeda. Nantinya perguruan tinggi akan mencoba untuk dapat merumuskan beberapa design ataupun rekomendasi, baik itu secara substansial, teknis, atau secara operasional untuk melakukan evaluasi atau penyempurnaan dalam proses pelaksanaan pilkada di Indonesia.” terangnya.

Sedangkan Penggagas sekaligus moderator FGD Institut Pahlawan 12 Sungailiat, Fadillah Imam mengatakan kegiatan diskusi yang digelar merupakan pertama kalinya digelar Institut Pahlawan 12 Sungailiat.  

"Kita berharap nantinya kegiatan diskusi seperti ini akan sering diselenggarakan di kampus ini, dengan membahas dan mengangkat isu yang lagi trend di daerah ini. Melalui diskusi seperti ini, juga selain untuk menambah wawasan dengan mendengar paparan narasumber dan juga bagian dari pendidikan politik bagi mahasiswa dan umumnya untuk masyarakat di daerah ini." ujar Fadilah Imam.

Sementara Narasumber Perwakilan Akademisi Bangka Belitung, DR Yan Megawandi mengatakan keberadaan gedung Institut Pahlawan 12 Sungailiat, yang dulunya gedung DPRD Bangka dan memiliki nilai sejarah bagi Kabupaten Bangka. 

Institut Pahlawan 12 bersyukur, karen di ruang  ini (ruang rapat -red) menjadi saksi sejarah, setidaknya tiga Bupati Kabupaten Bangka sebelumnya yang dipilih oleh DPRD. Ini ruang yang dipakai untuk FGD, ruang yang sangat bersejarah bagi Sungailiat yang dulu wilayah Kabupaten Bangka mencakup Sungailiat, Koba, Toboali dan Mentok.

Terkait tema FGD " Evaluasi, kritis pilkada 25 tahun di Indonesia dipilih lansung atau melalui DPRD?ini, saya kira merupakan bagian upaya mengevaluasi karena dirasakan ada beberapa hal yang kurang, antara lain, dari segi pendanaan yang membengkak, money politik dan lainya, ada yang berpendapat kalau pemilihan lansung tingkat partisipasi masyarakat tinggi, tetapi ternyata di Pilkada Serentak 2024, ternyata tidak terbukti.

"Kalau kita lihat, menurut saya ada tiga hal kalau mengacuh pada UUD 1945, pada pasal ayat 4 tersebut, ada tiga hal yakni pertama keterlibatan masyarakat semakin hari semakin tinggi pada saat pemilihan. Kedua tentu saja dari tahun ke tahun pemimpin yang dipilih itu memiliki kualitas dan kapasitas tinggi. Dan ketiga saat pemimpin tersebut memimpin daerah harus dapat memelihara, menjaga stabilitas pemerintahan, jangan sampai ditengah jalan kemudian dilengserkan atau dimosi tidak percaya. hal-hal tersebut seharusnya menjadi acuan untuk memperbaiki sistem pemilu kita."ujar Yan Megawandi mantan Sekda Provinsi Bangka Belitung ini.