Utak-Atik Anggaran, Bagaimana Nasib IKN?

Reporter: Tim |

Editor: Syahril Sahidir |

Sabtu , 01 Feb 2025 - 19:04

Ibukota Nusantara-screnshot-

PRESIDEN Prabowo Subianto telah menyetujui anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk lima tahun ke depan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp48,8 triliun pekan lalu.

----------

BESARAN anggaran tersebut diputuskan dalam Rapat Terbatas (Ratas) antara Menko bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait.

"Bapak Presiden Prabowo Subianto sudah menyampaikan dan menegaskan bahwa sudah di-approve anggaran kelanjutan IKN itu Rp48,8 triliun untuk 5 tahun ke depan," kata AHY saat memberikan keterangan pers.

"Ada berbagai infrastruktur yang juga telah selesai 100 persen, tetapi ada juga yang masih ongoing atau masih berlanjut. Memang kita fokus pada pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan. Di sini nanti kita berharap di tahap kedua, 2025 hingga 2029."

Fokus pembangunan IKN di fase kedua, menurut AHY, adalah gedung-gedung lembaga legislatif dan yudikatif.

Dalam Ratas tersebut, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, melaporkan pada 2022–2024 pemerintah telah menginvestasikan Rp89 triliun dari APBN untuk membangun infrastruktur penting.

Infrastruktur ini meliputi jalan tol, 47 tower hunian, sistem air minum, sanitasi, embung, kolam retensi, perkantoran, serta fasilitas ibadah.

Angka tersebut, menurutnya, di luar investasi dari swasta sebesar Rp58,41 triliun yang telah terhimpun hingga September 2024.

Basuki Hadimuljono mengatakan Prabowo memasang target IKN ditetapkan sebagai ibu kota politik pada 2028.

Anggaran IKN untuk lima tahun ke depan dari APBN yang diputuskan bulan ini sebesar Rp48,8 triliun, jauh lebih sedikit dari realisasi anggaran APBN 2022-2024 untuk IKN, sebesar Rp89 triliun.

Angka Rp48,8 triliun ini juga lebih rendah dari nominal yang pernah disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Qatar Economic Forum pada Mei tahun lalu.

"Ya, benar, 35 miliar dolar AS. Tapi perhitungannya untuk 25 sampai 30 tahun, selesai. Jadi kebutuhannya sekitar 30 miliar dolar AS selama 30 tahun … Saya kira, APBN Indonesia mampu menanggungnya," kata Prabowo saat itu.

Dengan asumsi IKN dikerjakan selama 30 tahun, maka mengutip pernyataan Prabowo tadi, alokasi anggaran IKN adalah sekitar $1 miliar atau Rp16 triliun per tahun, atau Rp80 triliun untuk lima tahun.

utak-atik anggaran, bagaimana nasib ikn?                             presiden prabowo subianto telah menyetujui anggaran pembangunan ibu kota nusantara (ikn) untuk lima tahun ke depan dari anggaran pendapatan belanja negara (apbn) sebesar rp48,8 triliun pekan lalu.
----------
besaran anggaran tersebut diputuskan dalam rapat terbatas (ratas) antara menko bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan, agus harimurti yudhoyono (ahy), kepala otorita ikn, basuki hadimuljono, menteri pekerjaan umum, dody hanggodo, dan menteri perumahan dan kawasan permukiman, maruarar sirait.
"bapak presiden prabowo subianto sudah menyampaikan dan menegaskan bahwa sudah di-approve anggaran kelanjutan ikn itu rp48,8 triliun untuk 5 tahun ke depan," kata ahy saat memberikan keterangan pers.
"ada berbagai infrastruktur yang juga telah selesai 100 persen, tetapi ada juga yang masih ongoing atau masih berlanjut. memang kita fokus pada pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan. di sini nanti kita berharap di tahap kedua, 2025 hingga 2029."
fokus pembangunan ikn di fase kedua, menurut ahy, adalah gedung-gedung lembaga legislatif dan yudikatif.
dalam ratas tersebut, kepala otorita ikn, basuki hadimuljono, melaporkan pada 2022–2024 pemerintah telah menginvestasikan rp89 triliun dari apbn untuk membangun infrastruktur penting.
infrastruktur ini meliputi jalan tol, 47 tower hunian, sistem air minum, sanitasi, embung, kolam retensi, perkantoran, serta fasilitas ibadah.
angka tersebut, menurutnya, di luar investasi dari swasta sebesar rp58,41 triliun yang telah terhimpun hingga september 2024.
basuki hadimuljono mengatakan prabowo memasang target ikn ditetapkan sebagai ibu kota politik pada 2028.
anggaran ikn untuk lima tahun ke depan dari apbn yang diputuskan bulan ini sebesar rp48,8 triliun, jauh lebih sedikit dari realisasi anggaran apbn 2022-2024 untuk ikn, sebesar rp89 triliun.
angka rp48,8 triliun ini juga lebih rendah dari nominal yang pernah disampaikan presiden prabowo subianto dalam qatar economic forum pada mei tahun lalu.
"ya, benar, 35 miliar dolar as. tapi perhitungannya untuk 25 sampai 30 tahun, selesai. jadi kebutuhannya sekitar 30 miliar dolar as selama 30 tahun … saya kira, apbn indonesia mampu menanggungnya," kata prabowo saat itu.
dengan asumsi ikn dikerjakan selama 30 tahun, maka mengutip pernyataan prabowo tadi, alokasi anggaran ikn adalah sekitar $1 miliar atau rp16 triliun per tahun, atau rp80 triliun untuk lima tahun.
ini berarti anggaran rp48,8 triliun yang ditetapkan hanya sekitar 61 persen dari angka yang pernah terlontar dari presiden prabowo subianto, dan hanya kira-kira setengah (54,8 persen) dari anggaran yang dihabiskan pemerintahan jokowi selama tiga tahun (2022-2024).
meski berkurang, anggaran ikn dari apbn telah melebihi alokasi.
pada 29 juni 2021 lalu, deputi iv kepala staf kepresidenan (ksp) juri ardiantoro mengatakan proyek pembangunan ikn membutuhkan anggaran rp466 triliun, tetapi skema pembiayaannya tidak hanya bersumber dari apbn.
"perkiraan kasarnya, dari total dana sebesar rp466 triliun yang dibutuhkan, (pembiayaan dari) apbn hanya sekitar rp89,4 triliun. lalu kpbu dan swasta rp253,4 triliun, sementara bumn serta bumd rp123,2 triliun," kata juri dalam siaran pers ksp.
bila hitungan ini belum berubah, maka per hari ini anggaran ikn dari apbn telah melebihi alokasi anggaran semula.
akademisi dan peneliti dari nanyang technological university (ntu) singapura, dr sulfikar amir, menilai komitmen anggaran yang diumumkan pemerintahan prabowo subianto tidak cukup untuk membangun ikn.
"perkiraan kasarnya, dari total dana sebesar rp466 triliun yang dibutuhkan, (pembiayaan dari) apbn hanya sekitar rp89,4 triliun. lalu kpbu dan swasta rp253,4 triliun, sementara bumn serta bumd rp123,2 triliun," kata juri dalam siaran pers ksp.
bila hitungan ini belum berubah, maka per hari ini anggaran ikn dari apbn telah melebihi alokasi anggaran semula.
akademisi dan peneliti dari nanyang technological university (ntu) singapura, dr sulfikar amir, menilai komitmen anggaran yang diumumkan pemerintahan prabowo subianto tidak cukup untuk membangun ikn.
sebagai perbandingan, ia mencatat sejumlah proyek yang berhasil dibangun dari anggaran sebesar rp89 triliun sepanjang 2022-2024.
"yang pertama, istana yang sangat menghebohkan, empat bangunan kemenko, satu plasa seremoni yang akan dibongkar karena tidak simetris dengan sumbu kebangsaan, 12 tower asn dan beberapa gedung lain, jalan tol yang baru sepertiganya selesai, lalu bandara, beberapa fasilitas umum dasar, dan multi-utility tunnel yang kurang dari sepertiganya."
"jadi kalau kita lihat, anggaran [hampir] rp90 triliun ini habis hanya untuk membangun wilayah yang sangat kecil." 
zulfikar menjelaskan, kawasan ikn yang dibangun dengan anggaran apbn setara dengan jakarta pusat ditambah dengan kawasan kuningan, jakarta selatan.
yang akan dibongkar karena tidak simetris dengan sumbu kebangsaan, 12 tower asn dan beberapa gedung lain, jalan tol yang baru sepertiganya selesai, lalu bandara, beberapa fasilitas umum dasar, dan multi-utility tunnel yang kurang dari sepertiganya."
"jadi kalau kita lihat, anggaran [hampir] rp90 triliun ini habis hanya untuk membangun wilayah yang sangat kecil." 
sulfikar menjelaskan, kawasan ikn yang dibangun dengan anggaran apbn setara dengan jakarta pusat ditambah dengan kawasan kuningan, jakarta selatan.
"tapi yang baru terbangun hanya sebesar monas dan sekitarnya [yang dihasilkan dari hampir] rp90 triliun itu."
"nah, ini sekarang [anggarannya] rp48 triliun, jadi kira-kira hanya setengah dari itu yang baru akan terbangun."
"katakanlah itu terjadi, apakah itu cukup untuk menjadikannya sebuah kota? ya enggaklah."
menurut sulfikar, selama lima tahun ke depan akan ada banyak hal yang membutuhkan biaya dengan kemungkinan faktor kenaikan harga yang menyertainya.
apalagi, ia menambahkan, fasilitas yang sudah selesai dibangun juga belum berfungsi dengan baik.
"kita tidak akan melihat ikn sebagai sebuah kota yang berfungsi secara optimal dengan biaya [pembangunan] segitu."
"jadi intinya, rp48,8 triliun itu tidak terlalu meaningful, tidak terlalu signifikan dampaknya terhadap progres yang akan dihasilkan, juga tidak akan membuat ikn terlihat lebih atraktif untuk investor karena infrastruktur yang dibutuhkan itu belum bisa dibangun dengan baik," ujar sulfikar.
jadi, maju atau mundur?
sulfikar menyarankan agar dalam hal pembiayaan ikn, pemerintah tidak terjebak dalam sunk-cost fallacy atau kesalahan asumsi berdasarkan biaya yang sudah dikeluarkan.
"wah, kita kan sudah keluarin banyak uang, padahal sebentar lagi bisa selesai ... diteruskan, tanggung, tanggung, tanggung, akhirnya [pengeluarannya] jebol," jelas sulfikar.
ia kemudian mengusulkan apa yang bisa dilakukan pemerintah terkait pembangunan ikn.
"tidak harus juga dimangkrakkan, tapi dimanfaatkan. jadi apa yang sudah dibangun di sana dipakai saja."
"mungkin ada satu-dua kementerian yang dipindahkan ke sana, misalnya kementerian kehutanan dan semua asn-nya pindah, jadi [yang sudah dibangun] tetap terpakai, tapi enggak perlu memindahkan ibu kota."
"intinya enggak perlu mengeluarkan duit lagi ... kalau istananya enggak terpakai, ya sudah, kita jadiin museum saja," tutup sulfikar.
sementara itu menko agus yudhoyono juga mengakui proses pembangunan ikn di kalimantan timur memang melambat karena keterbatasan anggaran serta prioritas nasional lainnya.
"tentu sekali lagi [pemerintah] dihadapkan pada keterbatasan anggaran karena prioritasnya juga bukan hanya ikn tapi juga banyak hal lain," kata ahy usai memberikan keynote speech di universitas pertahanan (unhan), sentul, bogor, jawa barat, pada jumat (24/01) pekan lalu.***