Dua Raperda Usulan Eksekutif Diterima DPRD Bangka

Reporter: Tri Harmoko |

Editor: Jal |

Kamis , 30 Jan 2025 - 22:16

Dua Raperda Usulan Eksekutif Diterima DPRD Bangka.-Tri Harmoko-

dua raperda usulan eksekutif diterima dprd bangka                            sungailiat - dprd bangka menggelar rapat paripurna penyampaian rancangan peraturan daerah (raperda) untuk triwulan satu tahun 2025. raperda yang disampaikan merupakan usulan eksekutif kabupaten bangka untuk menunjang program pembangunan di kabupaten bangka.
 
ketua dprd bangka, jumadi mengatakan rapat paripurna penyampaian raperda triwulan satu berupa raperda tentang perubahan atas peraturan daerah (perda) kabupaten bangka no.7 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. satunya lagi, raperda
tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan
 
"kedua raperda tersebut sudah masuk dalam propemperda kabupaten bangka tahun 2025, yang ditetapkan melalui rapat paripurna tanggal 30 november 2024 yang lalu," kata jumadi didampingi wakil ketua taufik koriyanto dan hendra yunus.
 
sementara itu penjabat bupati bangka, isnaini mengatakan raperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah guna 
mengakomodir usulan penambahan beberapa objek retribusi yang belum masuk ke dalam perda kabupaten bangka no.7 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
 
dalam uu no.1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah serta peraturan pemerintah no.35 tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah ditegaskan bahwa penambahan objek retribusi harus ditetapkan dengan perda. 
 
"sehingga usulan penambahan objek terkait pungutan atas rumah susun dan mess, asrama pemerintah kabupaten bangka perlu ditetapkan melalui perubahan perda tersebut," kata isnaini.
 
selain itu dalam raperda ini juga guna menindaklanjuti surat dari direktorat jenderal bina keuangan daerah kementerian dalam negeri mengenai kebijakan pengenaan opsen pajak tidak menambah beban maksimum yang dapat ditanggung oleh wajib pajak.
 
"sehingga perlu mengakomodir besaran tarif pajak mineral bukan logam dan batuan yang sebelumnya ditetapkan 20% menjadi 16%," sebutnya.
 
ia lanjutkan untuk raperda tentang perlindungan lahan pertanian dan berkelanjutan untuk kewajiban pemda melindungi lahan pertanian dan berkelanjutan. hal ini karena lahan pertanian mengalami penurunan akibat pembangunan dan peralihan alih fungsi lahan.
 
"pertimbangan lainnya keberadaan raperda ini untuk memenuhi salah satu indikator untuk mendapat dana alokasi khusus bidang pertanian. raperda ini juga masuk ke propemda 2023 dan 2024 dan dimasukkan kembali ke propemda 2025. perda ini juga untuk melindungi lahan pertanian dari alih fungsi lahan pertanian ke lahan lainnya. kami berharap raperda ini dapat disetujui dewan untuk ditetapkan menjadi perda kabupaten bangka," katanya 
 
dalam rapat paripurna ditandai dengan penyampaian pandangan fraksi di dprd bangka yang secara keseluruhan menyetujui usulan raperda tersebut untuk ditindaklanjuti. selain itu dilakukan penandatanganan berita acara usulan raperda dan penyerahan berkas raperda dari eksekutif ke legislatif kabupaten bangka.
 
rapat paripurna dprd bangka ikut dihadiri anggota dprd bangka, forkopimda bangka, sejumlah kepala opd, okp, dan ormas kabupaten bangka.(trh/adv)