Suara Hari Para Terdakwa Tipikor Timah, Bela Negara, Berujung Penjara!

Reporter: Tim |

Editor: Syahril Sahidir |

Rabu , 18 Dec 2024 - 22:08

Suparta-screnshot-

"Saya pasrah bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Hanya kepada Tuhan saya tidak ragu, dan majelis hakim merupakan perwujudan Tuhan di persidangan ini," tutur Suparta.

Kerugian Negara itu?

Suparta terseret sebagai terdakwa dalam kasus dugaan korupsi timah. Sebelumnya, Suparta dituntut agar dijatuhkan pidana penjara selama 14 tahun, pidana denda Rp1 miliar subsider pidana kurungan satu tahun, dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti senilai Rp4,57 triliun subsider pidana penjara selama delapan tahun.

Selain dirinya, kasus itu antara lain menyeret Harvey Moeis selaku perpanjangan tangan PT RBT dan Reza Andriansyah selaku Direktur Pengembangan Usaha PT RBT sebagai terdakwa. Akibat perbuatan para terdakwa dalam kasus dugaan korupsi timah, negara tercatat mengalami kerugian sebesar Rp300 triliun.

Kerugian tersebut meliputi sebanyak Rp2,28 triliun berupa kerugian atas aktivitas kerja sama sewa-menyewa alat peralatan processing (pengolahan) penglogaman dengan smelter swasta, Rp26,65 triliun berupa kerugian atas pembayaran biji timah kepada mitra tambang PT Timah, serta Rp271,07 triliun berupa kerugian lingkungan.

"Mengenai kerugian negara yang disebabkan kerusakan lingkungan senilai Rp 271 triliun sungguh suatu tuduhan yang naif dan gegabah. Bagaimana mungkin dalam kurun waktu 18 bulan kami bisa merusak begitu banyak dan luas terhadap alam Bangka Belitung," ujar Suparta menanggapi kerugian yang disampaikan JPU.

"Apakah yang diinginkan dan diharapkan oleh jaksa penyidik dan penuntut umum dengan menetapkan pada surat dakwaan dan surat penuntutan kerugian negara sebesar Rp 271 triliun?" ujarnya.

"Apakah nilai-nilai kerugian negara sebesar ini dari ahli dan BPKP? Atau karena keinginan dan permintaan atau intervensi dari jaksa penyidik kepada ahli dan BPKP terhadap besaran kerugian keuangan negara tersebut? Itu hanya jaksa yang bisa menjawab hal itu," sambungnya.

Suparta lantas meminta majelis hakim untuk mengabaikan kerugian negara senilai Rp 271 triliun tersebut. Sebab, kata dia, total kerugian itu tidak bisa dipertanggungjawabkan.

"Kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim dapat mengabaikan kerugian lingkungan sebesar Rp 271 triliun tersebut. Karena kerugian tersebut tidak nyata dan tidak pasti dan tidak dapat dipertanggungjawabkan," ungkap dia.***

suara hari para terdakwa tipikor timah, bela negara, berujung penjara!                             koranbabelpos.id.- sama dengan suara para bos timah lainnya, direktur utama pt rbt (refined bangka tin), suparta, mengaku hanya penyesalan yang dirasakan sekarang ini setelah memutuskan bekerjasama dengan pt timah tbk.  keputusan yang semula dengan niat bela negara, kini malah berjung terancam penjara.
suara yang sama juga dikemukakan suwito gunawan alias awi, thamron alias aon, bahkan robert indarto saat membacakan pledoi.  
baca juga: harvey moeis dituntut 12 tahun penjara, suparta 14 tahun, reza 8 tahun 
kerjasama yang tidak berapa lama itu, kini malah berimbas ke nasib orang banyak.  perekonomian provinsi kepulauan bangka belitung (babel) jadi terpuruk hingga ke titik terendah dalam sejarah,
pabrik tutup, ribuan pengangguran pun menjerit, tahun 2024 menjadi tahun yang kelam bagi negeri serumpun sebalai --sebutan provinsi babel--. 
tak banyak yang bisa diperbuat para bos timah itu, selain hanya bersedih dan menangisi nasib warga daerah ini yang memang masih didominasi dan hidup dari sector pertambangann timah.
"ini sial sekali hidup saya, bantu negara malah masuk penjara," ujar suparta saat membacakan nota pembelaan (pleidoi) dalam persidangan kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (iup) pt timah tbk. pada tahun 2015–2022, di pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) jakarta, rabu, 18 desember 2024.
ironis dengan nasib yang ia alami setelah berniat membantu negara dalam sektor timah. padahal dengan bisnis yang dimilikinya dan tanpa kerja sama dengan pt timah, dirinya sudah merasa sangat amat cukup.
bisnis yang ia miliki sudah tentram dan tidak ada ambisi apapun lagi. di sisi lain, dirinya juga sudah mendapatkan banyak masukan dari sejawat perihal kerja sama dengan badan usaha milik megara (bumn) yang tidak menguntungkan.
namun, karena dalam kerja sama dengan pt timah yang digaungkan kata "bela negara" dan "demi martabat indonesia”, ia merasa jiwa nasionalismenya terpanggil untuk membantu.
sepanjang kerja sama berlangsung, suparta mengatakan bahwa pt timah telah terbukti tidak profesional, salah satunya dengan adanya keterlambatan pembayaran, yang telah berdampak pada keuangan perusahaan dan jadwal pembayaran utangnya.
"pembayaran telat berbulan-bulan melebihi janji dalam perjanjian. alasannya karena cash flow pt timah terganggu," ungkapnya.
keterlambatan tersebut, lanjut dia, berujung pada kerugian besar yang dialami perusahaannya, yang berasal dari tergerusnya keuntungan ekspor dari produksi perusahaannya.
parahnya lagi, kata dia, kerja sama dengan pt timah dengan pt rbt berujung pada masalah hukum yang membelit dirinya.
"saya pasrah bahwa tuhan pasti memberikan yang terbaik. hanya kepada tuhan saya tidak ragu, dan majelis hakim merupakan perwujudan tuhan di persidangan ini," tutur suparta.
baca juga:bantu negara malah masuk penjara, suparta: untungkan negara, dituduh korupsi
kerugian negara itu?
suparta terseret sebagai terdakwa dalam kasus dugaan korupsi timah. sebelumnya, suparta dituntut agar dijatuhkan pidana penjara selama 14 tahun, pidana denda rp1 miliar subsider pidana kurungan satu tahun, dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti senilai rp4,57 triliun subsider pidana penjara selama delapan tahun.
selain dirinya, kasus itu antara lain menyeret harvey moeis selaku perpanjangan tangan pt rbt dan reza andriansyah selaku direktur pengembangan usaha pt rbt sebagai terdakwa.  akibat perbuatan para terdakwa dalam kasus dugaan korupsi timah, negara tercatat mengalami kerugian sebesar rp300 triliun.
kerugian tersebut meliputi sebanyak rp2,28 triliun berupa kerugian atas aktivitas kerja sama sewa-menyewa alat peralatan processing (pengolahan) penglogaman dengan smelter swasta, rp26,65 triliun berupa kerugian atas pembayaran biji timah kepada mitra tambang pt timah, serta rp271,07 triliun berupa kerugian lingkungan.
"mengenai kerugian negara yang disebabkan kerusakan lingkungan senilai rp 271 triliun sungguh suatu tuduhan yang naif dan gegabah. bagaimana mungkin dalam kurun waktu 18 bulan kami bisa merusak begitu banyak dan luas terhadap alam bangka belitung," ujar suparta menanggapi kerugian yang disampaikan jpu.
"apakah yang diinginkan dan diharapkan oleh jaksa penyidik dan penuntut umum dengan menetapkan pada surat dakwaan dan surat penuntutan kerugian negara sebesar rp 271 triliun?" ujarnya.
"apakah nilai-nilai kerugian negara sebesar ini dari ahli dan bpkp? atau karena keinginan dan permintaan atau intervensi dari jaksa penyidik kepada ahli dan bpkp terhadap besaran kerugian keuangan negara tersebut? itu hanya jaksa yang bisa menjawab hal itu," sambungnya.
suparta lantas meminta majelis hakim untuk mengabaikan kerugian negara senilai rp 271 triliun tersebut. sebab, kata dia, total kerugian itu tidak bisa dipertanggungjawabkan.
"kami mohon yang mulia majelis hakim dapat mengabaikan kerugian lingkungan sebesar rp 271 triliun tersebut. karena kerugian tersebut tidak nyata dan tidak pasti dan tidak dapat dipertanggungjawabkan," ungkap dia.***

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Babel Pos 19 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan