Dalam Dakwaan, JPU Sebut Erzaldi Meminta Lahan?

Reporter: Reza Hanapi |

Editor: Syahril Sahidir |

Kamis , 12 Dec 2024 - 20:41

Persidangan di PN Tipikor Pangkalpinang-screnshot-

KORANBABELPOS.ID.- PANGKALPINANG – Dakwaan yang dibacakan JPU Layla dan Eko Putra Astaman dari Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung (Kejati Babel), dalam perkara tipikor pemanfaatan hutan 1500 hektar pada satuan pemanfaatan hutan di Desa Labu Air Pandan dan Kotawaringin Kabupaten Bangka 2017 sd 2023 mulai menyeret banyak pihak.

Dihadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor Kota Pangkalpinang dengan hakim ketua Sulistiyanto Rokhmad Budiarto, tim JPU mengungkap kalau mantan Gubernur Babel, Erzaldi Rosman Johan -pasca MoU- sempat meminta separuh lahan 1500 Hektar milik PT NKI. Namun terdakwa Ari Setioko tidak menyetujuinya.

Dugaan adanya menyeret peran pejabat nomor satu ini -dalam dakwaan- berawal atas perintah terdakwa Marwan selaku Kadis Kehutanan Provinsi Bangka Belitung untuk dibuatkan naskah perjanjian kerjasama sebagai lampiran nota dinas nomor 552/222/Dishut tanggal 20 Februari 2019.

Perihal penjelasan terhadap izin kerjasama pemanfaatan kawasan seluas 1.500 hektar pada kawasan hutan produksi Kotawaringin an PT Narina Keisha Imani. Lalu terdakwa Dicky Markam, Bambang Wijaya, Ricky Nawawi -selaku bawahan- membuat naskah perjanjian kerjasama (MoU) dan setelah naskah perjanjian kerjasama selesai dibuat, Bambang Wijaya memberikan naskah tersebut kepada Ari Setioko untuk ditanda tangani oleh pihak PT NKI dan Gubernur Bangka Belitung, Erzaldi Rosman Johan.

Selanjutnya oleh Ari Setioko, membawa MoU tersebut untuk ditandatangani Gubernur Erzaldi Rosman Johan. Ari Setioko bertemu dengan saksi Erzaldi Roesman di sekitar parkiran kantor Gubernur, Air Itam. Dan ternyata saat itu juga Erzaldi Rosman langsung menandatangani naskah MoU nomor 522/11-A/Dishut tertanggal 30 April 2019 tentang kerjasama pemanfaatan hutan pada hutan produksi Kotawaringin Kabupaten Bangka a.n. PT NKI, yang berlokasi di desa Labuh Air Pandan, Mendo Barat dengan luas 1.500 hektar pada kawasan hutan produksi Kotawaringin.

Setelah naskah MoU ditandatangani itu lalu Ari Setioko menyerahkan dokumen tersebut ke pihak Dinas Kehutanan.

Menariknya, ternyata beberapa hari kemudian diungkapkan kalau Erzaldi Rosman meminta kepada Ari Setioko agar lahan yang tercantum dalam perjanjian kerjasama tersebut dibagi 2. Namun Ari Setioko tidak menyetujuinya itu.

Untuk diketahui pusaran perkara yang telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 18.197.012.580 dan US$ 420,950.25, baru menjerat sebatas pihak PT NKI dan pejabat Dishut saja. Yakni: H Marwan (mantan Kadis LHK Bangka Belitung), Ari Setioko (Dirut PT NKI) dan 3 PNS yakni Dicky Markam, Bambang Wijaya dan Ricki Nawawi.

Para tersangka dijerat dengan pasal primair pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.***

dalam dakwaan, jpu sebut erzaldi meminta lahan?                            koranbabelpos.id.- pangkalpinang – dakwaan yang dibacakan jpu layla dan eko putra astaman dari kejaksaan tinggi bangka belitung (kejati babel), dalam perkara tipikor pemanfaatan  hutan 1500 hektar pada satuan pemanfaatan hutan di desa labu air pandan dan kotawaringin kabupaten bangka 2017 sd 2023 mulai menyeret banyak pihak. 
dihadapan majelis hakim pengadilan tipikor kota pangkalpinang dengan hakim ketua sulistiyanto rokhmad budiarto, tim  jpu mengungkap kalau mantan gubernur babel, erzaldi rosman johan -pasca mou- sempat meminta separuh lahan 1500 hektar milik pt nki. namun terdakwa ari setioko tidak menyetujuinya.
baca juga:kejati serahkan 5 tersangka dan bb kasus lahan pt nki ke jpu
dugaan adanya menyeret peran pejabat nomor satu ini -dalam dakwaan- berawal  atas perintah terdakwa marwan selaku kadis kehutanan provinsi  bangka belitung   untuk dibuatkan naskah perjanjian kerjasama sebagai lampiran nota dinas nomor 552/222/dishut tanggal 20 februari 2019. 
perihal penjelasan terhadap izin kerjasama pemanfaatan kawasan seluas 1.500 hektar pada kawasan hutan produksi kotawaringin an  pt narina keisha imani. lalu terdakwa dicky markam,  bambang wijaya,  ricky nawawi -selaku bawahan- membuat naskah perjanjian kerjasama (mou) dan setelah naskah perjanjian kerjasama selesai dibuat,  bambang wijaya  memberikan naskah  tersebut kepada  ari setioko untuk ditanda tangani oleh pihak pt nki dan gubernur  bangka belitung, erzaldi rosman johan.
selanjutnya oleh ari setioko,  membawa mou  tersebut untuk ditandatangani gubernur erzaldi rosman johan. ari setioko bertemu dengan saksi erzaldi roesman  di sekitar parkiran kantor gubernur, air itam. dan ternyata saat itu juga  erzaldi rosman  langsung menandatangani naskah mou nomor  522/11-a/dishut tertanggal 30 april 2019 tentang kerjasama pemanfaatan hutan pada hutan produksi kotawaringin kabupaten bangka  a.n. pt nki, yang berlokasi di desa labuh air pandan,  mendo barat dengan luas  1.500 hektar pada kawasan hutan produksi kotawaringin. 
setelah naskah mou ditandatangani itu lalu ari setioko menyerahkan dokumen  tersebut ke pihak dinas kehutanan.
baca juga:kasus 'tanam pisang tumbuh sawit' pt nki, petaka dari sebuah rekayasa 
menariknya, ternyata beberapa hari kemudian  diungkapkan kalau erzaldi rosman meminta kepada ari setioko agar lahan yang  tercantum dalam perjanjian kerjasama tersebut dibagi 2. namun ari setioko tidak menyetujuinya itu.
untuk diketahui pusaran perkara yang telah merugikan keuangan negara sebesar rp 18.197.012.580 dan us$ 420,950.25, baru menjerat sebatas pihak pt nki dan pejabat dishut saja. yakni:  h marwan (mantan kadis lhk bangka belitung),  ari setioko (dirut pt nki) dan 3 pns yakni dicky markam, bambang wijaya dan ricki nawawi.
para tersangka dijerat dengan pasal primair pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 uu nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan uu nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas uu nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp.***

Tag

Share