MenPANRB Gelar Rapat Kerja Dengan DPD RI, DPD: Kami Perjuangkan Honorer

MENTERI Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyampaikan hal baru terkait seleksi PPPK 2024.

--------------

PENYAMPAIAN itu dalam rapat kerja dengan Komite I DPD RI, di Senayan, Jakarta, Selasa, 3 desember 2024, lalu.

Rapat dipimpin Ketua Komite I DPD RI Andy Sofyan Hasdam,dihadiri Wakil Ketua DPD RI Gusti Kanjeng Ratu Hemas, Plt. Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto, para Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Madya Kementerian PANRB dan BKN, serta para anggota Komite I DPD RI.  Juga Wakil MenPANRB Purwadi Arianto. Rapat membahas terkait isu-isu ASN, termasuk penataan tenaga non-ASN atau honorer.

Terkait, penataan honorer yang masuk dalam database BKN yang telah sepakati sebelumnya oleh Pemerintah dan DPR RI sebagaimana amanat UU 20/2023 tentang ASN, Rini mengatakan, penyelesaian honorer dilakukan lewat mekanisme seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Formasi pada Seleksi PPPK tahun 2024 diberikan 100 persen untuk tenaga non-ASN atau honorer melalui seleksi CAT dan kelulusan ditentukan berdasarkan peringkat terbaik.

"Kami sangat berharap dukungan dari segenap Pimpinan dan Anggota Komite 1 DPD RI untuk keberhasilan pencapaian program kerja kami guna mencapai agenda pembangunan 2025-2029,” ujar Rini, dikutip dari keterangan resmi Humas KemenPANRB.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Rini memaparkan dalam kerangka program kerja Presiden Prabowo Subianto dengan Visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, terdapat 8 Misi Asta Cita, 17 Program Prioritas dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat (Quick Wins).

Kementerian PANRB secara spesifik terkait dengan Asta Cita ke-7 “Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan”.

“Kami secara kolaboratif sedang menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029. Kementerian PANRB masih memfokuskan pada pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang bertujuan untuk mewujudkan birokrasi yang kapabel dan berkinerja tinggi," ujar Menter.

BACA JUGA: Ini Honorer Banyak Dapat Afirmasi di Seleksi PPPK i 

Rini Widyantini menjelaskan, terdapat beberapa sasaran strategis di antaranya, mewujudkan kelembagaan yang agile, kolaboratif dan akuntabel; percepatan transformasi digital pemerintahan; memajukan penyelenggaraan manajemen pegawai ASN yang berlandaskan sistem merit; terwujudnya penyelenggaran pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif, dan terpenuhinya rekomendasi OECD.

"Dengan demikian rancangan renstra kami juga masih bersifat dinamis dan dapat berubah mengikuti dinamika arah dan kebijakan nasional yang akan ditetapkan," Kata Rini.

Menteri Rini juga mengatakan, Kementerian PANRB telah melakukan evaluasi reformasi birokrasi pada Kementerian/Lembaga/Daerah.