Ketua KPU Babel: Patisipasi Warga Tak Sampai 60%, Davitri: Laporan 01

KORANBABELPOS.ID.- Ketua KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Husin, mengakui partisipasi warga dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur/Wakil Gubernur tak mencapai 60%.  Meski pihaknya sudah melakukan berbagai upaya, namun faktanya hanya minat warga tetap masih tergolong rendah.

''Memang tidak sampai 60 persen,'' ujar Husin singkat kepada BABEL POS, kemarin.

Namun Ketika ditanyakan soal uara tidak sah, Husin belum berani menjawab pasti.  Namun diakui pula cukup besar.  

''Nanti Bang, untuk suara tidak sah kami rekap dulu,'' ujarnya.

Termasuk juga mengomentari soal perolehan suara, selaku penyelenggara, Husin juga menyatakan belum waktunya pihak mereka berbicara soal hasil Pilkada Babel.  

''Sesuai prosedur, saat ini kan masih penghitungan di tingkat kecamatan,'' dalihnya.

Apa KPU Provinsi siap menghadapi kemungkinan akan ada gugatan?

''Intinya begini, KPU ini bekerja susai dengan aturan dan tahapan yang ada.  Jadi kita belum bisa berandai-andai.  Semua ada waktunya,'' ujar Husin.

BACA JUGA:KPU Bangka Bahas Persiapan Pleno Hasil Pilkada

Paslon 01 Menggugat?

Disisi lain, Cagub Erzaldi Rosman menyatakan hasil hitungan cepat atau real count berdasarkan versi hitung internal yang digelar bersama tim di kantor DPD Gerindra yang selisih suaranya dengan Cagub nomor urut 02 hanya 0,5 persen.

"Berdasarkan real count kami selisih suara hanya 0,5 persen dan sampai sekarang kami masih terus memantau dan kami temukan sangat tinggi suara tidak sah yakni 9,51 persen atau 58.840 suara dan angka partisipasi hanya 57,0 persen," kata Erzaldi Rosman saat menggelar press conference di kantor DPD Gerindra, Rabu malam.

Erzaldi mengatakan berdasarkan hasil hitungan sementara ini pihaknya akan mengadakan pertemuan dan rapat bersama tim untuk menindaklanjuti hasil di lapangan karena berdasarkan laporan tim ditemukan ada kejanggalan yang terjadi di lapangan sehingga harus ditindaklanjuti juga oleh Bawaslu.

"Dari tim kami akan rapat untuk membuat kebijakan terhadap apa yang dihasilkan sekarang ini dan kami juga intens berkomunikasi dengan DPP Gerindra untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan," ujarnya.