Melihat Polemik Penambangan Timah di Batu Beriga dalam Sudut Pandang Islam

Reporter: Admin |

Editor: Budi Rachmad |

Kamis , 21 Nov 2024 - 21:51

Nurul Aryani.-Dok Pribadi-

Hal ini senada dengan tuntutan aksi masyarakat Babel untuk mencabut IUP tambang timah Beriga. Lagi-lagi hal ini bisa terjadi secara sistemik karena adanya UU Minerba yang telah disahkan pemerintah beberapa tahun silam, juga undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba Perubahan) yang mengatur tentang kepastian hukum dalam kegiatan pertambangan.

Walhi Babel mengatakan PT Timah mungkin akan tetap memaksa beroperasi di perairan Batu Beriga dengan berbagai cara, misalnya penggunaan kebijakan hukum anti-rakyat seperti UU Minerba, hingga pengerahan pihak kepolisian dan tentara.

Kedua, penyebab polemik pertambangan secara umum terjadi karena paradigma negara hanya berfokus untuk mendongkrak pemasukan negara. Orientasi keuntungan yang memang bernilai fantastis dari sektor pertambangan telah banyak mengakibatkan nestapa bagi rakyat dan alam. Lingkungan rusak, masyarakat kehilangan ruang hidup, bencana alam, dan masih banyak lagi.

Paradigma berfikir mencari keuntungan sebanyak mungkin tanpa memikirkan masyarakat merupakan paradigma khas berfikir sistem kapitalisme yang memang mempengaruhi kebijakan berbagai negara. Aturan, sistem, tata kelola SDA semua dipusatkan pada mencari keuntungan semata yang kebanyakan tidak begitu berpengaruh pada kesejahteraan rakyat.

Jelas sekali bahwa penerapan sistem ekonomi kapitalis yang mengatur tata kelola SDA dengan cara demikian adalah dalang utama yang harus disadari. Sistem kapitalisme ini juga yang mendorong munculnya undang-undang dan aturan yang mendukung seperti UU Minerba pada poin sebelumnya. Walaupun sistem politiknya (demokrasi) menyatakan bahwa rakyat adalah pemilik kedaulatan, namun pada praktiknya rakyat akan kalah dengan kepentingan pemilik modal (kapitalis) begitu pula rakyat juga tidak berdaya ketika negara menerapkan undang-undang yang mengambil ruang hidup mereka.

Solusi Islam Memandang Polemik Tambang

Islam sebagai sebuah ideologi yakni aqidah yang melahirkan peraturan hidup juga memiliki aturan atas pengelolaan sumber daya alam agar tidak melahirkan polemik negara dengan rakyat. Pertama, dalam sistem ekonomi Islam yang berlandaskan pada aqidah islam menegaskan bahwa sumber daya alam yang melimpah jumlahnya merupakan kepemilikan umum yang pengelolaannya diserahkan kepada negara untuk kesejahteraan rakyat. Kepemilikan umum tidak boleh menjadi milik individu atau negara. Negara hanya sebagai pihak pengelola yang memang memiliki kewajiban meriayah (mengurusi) rakyat.

Keuntungan pengelolaan hasil tambang wajib dirasakan rakyat, misalnya dalam bentuk kesehatan dan pendidikan yang gratis dari jenjang dasar hingga perguruan tinggi dan dalam berbagai bentuk yang lain.

melihat polemik penambangan timah di batu beriga dalam sudut pandang islam                            oleh: nurul aryani (tenaga pendidik dan aktivis dakwah islam kaffah)
masyarakat bersama mahasiswa dan aktivis lingkungan melakukan demo menolak tambang timah di perairan laut batu beriga, kabupaten bangka tengah, provinsi kepulauan bangka belitung pada senin, 28 oktober 2024. 
 
aksi yang diperkirakan diikuti ribuan orang ini menyuarakan hal yang sama yakni menuntut agar iup pt timah untuk menambang di laut batu beriga dicabut sehingga aktivitas penambangan tidak bisa dilakukan. (pos belitung, 28/10/24)
 
berdasarkan riset walhi kep. bangka belitung, perairan batu beriga sendiri merupakan kawasan yang masih terjaga kelestariannya dan  masuk pada enam kategori kawasan yang memiliki nilai konservasi tinggi (nkt), empat kategori nkt dimiliki oleh perairan batu beriga. 
 
laut batu beriga telah menjadi rumah bagi banyak keanekaragaman biota laut seperti penyu hijau, nautilus, dugong, hiu pari, ikan napoleon, lumba-lumba hidung botol, kima serta pari manta. (walhi.or.id, 31/10/24).
 
perairan laut batu beriga juga menjadi ruang hidup bagi nelayan, sumber penghasilan dan penghidupan secara turun menurun dengan melimpahnya ikan, udang, sotong dan lain sebagainya. lebih dari 80 persen masyarakat hidup bergantung dari hasil laut. oleh sebab itu, masyarakat menolak dengan tegas rencana penambangan  timah di perairan batu beriga.
 
kepentingan siapa?
konflik pengelolaan sda sudah berulang terjadi di indonesia dan sulit untuk tidak mengatakan bahwa pihak yang rugi selalu masyarakat. demikian juga rencana operasi tambang timah jenis ponton isap produksi (pip) di laut desa batu beriga yang tidak mungkin tidak berdampak pada lingkungan.
 
menurut analisa ahmad subhan hafiz direktur eksekutif daerah walhi kep. bangka belitung, kandungan logam berat (pb, cd, cr) pada limbah cair kegiatan penambangan timah sudah berada di atas baku mutu lingkungan, sehingga menjadi bahan pencemar lingkungan. hal ini diperparah dengan praktik pembuangan limbah tambang timah secara langsung atau berada di atas permukaan laut. kondisi arus laut yang dinamis, limbah penambangan dapat terbawa sejauh 6-7 mil, sehingga aktivitas penambangan timah sangat mengganggu wilayah tangkap nelayan. (walhi.or.id, 12/05/24).
 
hal ini tentu akan memutus jalur tradisional nelayan dalam mencari ikan, selain itu produktivitas laut juga akan berkurang dan airnya akan tercemar. lantas siapa yang akan diuntungkan?
menurut walhi masyarakat batu beriga sendiri juga memandang rencana penambangan ini sarat kepentingan ekonomi-politik bagi para pemilik modal tambang semata, sedangkan masyarakat batu beriga yang berprofesi sebagai nelayan akan kehilangan ruang penghidupan. (walhi.or.id 31/10/24).
 
setuju dengan apa yang disampaikan oleh walhi dan warga, bahwa rencana kegiatan penambangan ini jelas hanya menguntungkan para pemilik modal yakni mereka yang terlibat dengan aktivitas pertambangan. baik pada lingkaran perusahaan plat merah atau siapa pun yang mendapat tender dalam proses hulu hingga hilir pertambangan ini. merekalah yang paling diuntungkan dalam pertambangan yakni para pemilik modal (kapital). sedangkan rakyat hanya mendapat sedikit sekali sisanya bahkan harus terkena dampak kerusakannya.
 
akar masalah
akar masalah dari polemik pengelolaan pertambangan di indonesia tidak lepas dari sistem hidup yang diterapkan di negeri ini, yakni sistem kapitalisme. dalam sistem kapitalisme negara mengambil kebijakan yang tidak pro pada rakyat tapi pro kepada pemilik modal (kapital) oleh karena itu sistem ini dinamakan kapitalisme. 
 
negara kapitalisme akhirnya akan melahirkan undang-undang dan kebijakan yang berorientasi pada keuntungan materi semata dan abai pada nasib rakyat. misalnya saja kebijakan pemberian iup pertambangan di berbagai wilayah di indonesia termasuk di batu beriga ini merupakan salah satu kebijakan yang lahir dari undang-undang minerba yang akhirnya merampas ruang hidup masyarakat serta sarat akan kepentingan pemilik modal. 
 
berdasarkan catatan akhir tahun 2020 jaringan advokasi tambang , terdapat 8.588 iup diterbitkan di sekujur tubuh kepulauan indonesia telah mengaveling 44% luas daratan dan kepulauan di indonesia. merujuk kepada catatan walhi patut diduga bahwa pertambangan merupakan penyebab paling jahat perampasan ruang hidup masyarakat ketimbang pembangunan infrastruktur, kota mandiri, perkebunan dsb.  
 
sebab pertama, dengan pengesahan uu minerba no. 3/2020, pemda tidak lagi bisa melakukan pencabutan izin usaha pertambangan (iup) sebab seluruh kewenangan pertambangan diatur oleh pemerintah pusat. kedua, adanya pidana bahkan denda hingga sebesar rp100 juta (pasal 162) bagi masyarakat yang mengganggu aktivitas pertambangan.   ketiga, adanya kebebasan memilih bagi perusahaan terkait kewajiban perbaikan lahan tambang, yakni kegiatan reklamasi atau kegiatan pasca-tambang (pasal 96 b). (muslimah news.net, 06/12/23).
 
hal ini senada dengan tuntutan aksi masyarakat babel untuk mencabut iup tambang timah beriga.  lagi-lagi hal ini bisa terjadi secara sistemik karena adanya uu minerba yang telah disahkan pemerintah beberapa tahun silam, juga undang-undang (uu) nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas uu nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara (uu minerba perubahan) yang mengatur tentang kepastian hukum dalam kegiatan pertambangan.
 
walhi babel mengatakan pt timah mungkin akan tetap memaksa beroperasi di perairan batu beriga dengan berbagai cara, misalnya penggunaan kebijakan hukum anti-rakyat seperti uu minerba, hingga pengerahan pihak kepolisian dan tentara.
 
kedua, penyebab polemik pertambangan secara umum terjadi karena paradigma negara hanya berfokus untuk mendongkrak pemasukan negara. orientasi keuntungan yang memang bernilai fantastis dari sektor pertambangan telah banyak mengakibatkan nestapa bagi rakyat dan alam. lingkungan rusak, masyarakat kehilangan ruang hidup, bencana alam, dan masih banyak lagi. 
 
paradigma berfikir mencari keuntungan sebanyak mungkin tanpa memikirkan masyarakat merupakan paradigma khas berfikir sistem kapitalisme yang memang mempengaruhi kebijakan berbagai negara. aturan, sistem, tata kelola sda semua dipusatkan pada mencari keuntungan semata yang kebanyakan tidak begitu berpengaruh pada kesejahteraan rakyat.
 
jelas sekali bahwa penerapan sistem ekonomi kapitalis yang mengatur tata kelola sda dengan cara demikian adalah dalang utama yang harus disadari. sistem kapitalisme ini juga yang mendorong munculnya undang-undang dan aturan yang mendukung seperti uu minerba pada poin sebelumnya. walaupun sistem politiknya (demokrasi) menyatakan bahwa rakyat adalah pemilik kedaulatan, namun pada praktiknya rakyat akan kalah dengan kepentingan pemilik modal (kapitalis) begitu pula rakyat juga tidak berdaya ketika negara menerapkan undang-undang yang mengambil ruang hidup mereka. 
 
solusi islam memandang polemik tambang 
islam sebagai sebuah ideologi yakni aqidah yang melahirkan peraturan hidup juga memiliki aturan atas pengelolaan sumber daya alam agar tidak melahirkan polemik negara dengan rakyat. pertama, dalam sistem ekonomi islam yang berlandaskan pada aqidah islam menegaskan bahwa sumber daya alam yang melimpah jumlahnya merupakan kepemilikan umum yang pengelolaannya diserahkan kepada negara untuk kesejahteraan rakyat. kepemilikan umum tidak boleh menjadi milik individu atau negara. negara hanya sebagai pihak pengelola yang memang memiliki kewajiban meriayah (mengurusi) rakyat.
 
 
keuntungan pengelolaan hasil tambang wajib dirasakan rakyat, misalnya dalam bentuk kesehatan dan pendidikan yang gratis dari jenjang dasar hingga perguruan tinggi dan dalam berbagai bentuk yang lain. 
kedua, penambangan timah yang dilakukan di perairan batu beriga dapat mencegah masyarakat dari mengambil hasil laut yang sudah biasa mereka lakukan padahal laut merupakan kepemilikan umum.    
 
hak masyarakat terutama nelayan di sekitar untuk mengambil ikan akan semakin tergerus. oleh karena itu, segala tindakan dan kebijakan yang menyebabkan warga terhalangi dari mengambil manfaat kepemilikan umum adalah haram. rasulullah saw. pernah melarang para sahabat duduk-duduk di jalan umum karena menghalangi hak pemakai jalan. sabda beliau: janganlah kalian duduk-duduk di jalan-jalan (umum).  (hr al-bukhari).
 
jika nabi saw. melarang duduk di jalan umum karena mengambil hak pengguna jalan, apalagi aktivitas pertambangan yang menghalangi hak warga dan juga merusak lingkungan secara luar biasa. 
ketiga, selain mendudukkan persoalan kepemilikan dalam hal tambang yang jumlahnya melimpah, negara juga tetap harus memperhatikan persoalan lingkungan dan tempat hidup masyarakat. 
 
walaupun negara melakukan pengelolaan tambang misalnya, namun tidak serta merta semua tempat yang terkandung bahan tambang melimpah harus ditambang semua. sebab demikian akan muncul kerusakan pada alam atau bahkan hilangnya ruang hidup masyarakat. 
 
syariat islam mewajibkan negara untuk mencegah hal-hal yang dapat menimbulkan bahaya, seperti pencemaran, perusakan alam, hilangnya mata pencaharian warga, dsb.. penguasa dalam islam didudukkan sebagai pelindung rakyat bukan berorientasi keuntungan ekonomi semata. sabda nabi saw.:  sungguh imam (pemimpin) itu (laksana) perisai di belakangnya, orang-orang berperang dan kepada dirinya mereka berlindung.  (hr al-bukhari dan muslim). (muslimah news, 10/06/23).
 
dengan demikian, jelaslah bahwa aturan islam amat sangat melindungi manusia. sudah seharusnya setiap masalah dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara diselesaikan dengan aturan yang datang dari sang pembuat hukum. sebab, jika hukum dibuat oleh manusia maka akan rawan menimbulkan konflik, pertikaian dan sarat kepentingan. 
 
aturan islam yang demikian komprehensif  jika ditabani (diadopsi) oleh negara akan mampu menyelesaikan konflik yang berkepanjangan bahkan membawa negara ini menjadi negara yang sejahtera dan penuh berkah. wallahu alam.