Prof Bambang Hero Rubah Perhitungan Kerugian Negara, Rp 271 T Jadi Rp 150 T?

Reporter: Tim |

Editor: Syahril Sahidir |

Minggu , 17 Nov 2024 - 21:49

Bambang Hero Saharjo-screnshot-

prof bambang hero rubah perhitungan kerugian negara, rp 271 t jadi rp 150 t?                            koranbabelpos.id.- tampaknya prihal kerugian negara dalam sidang kasus tata niaga timah di iup pt timah tahun 2015-2022, tak hanya menimbukan kehebohan. tapi dalam persidangan, sang ahli yaitu prof bambang hero saharjo --ahli lingkungan dari ipb-- yang perhitungannya dijadikan acuan dan buat geger itu, malah merubah besaran kerugian.
angka yang dari awal rp 271 triliun --sehingga total kerugian negara menjadi rp 300 t-- kini berubah menjadi rp 150 triliun.  otomatis angka ini juga menjadi berbeda dengan angka yang disampaikan pihak badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp).  karena bpkp tetap menyampaikan angka awal --maklum memang mengadopsi angka sang profesor--.
perbedaan angka ini tentu saja membuat polemic.  
baca juga:ahli hukum bisnis jelaskan bentuk kerja sama pt timah dengan swasta tidak melawan hukum
dengan perubahan ini berarti, terjadi pula revisi keterangan atau revisi bap (berita acara pemeriksaan).   terjadinya perubahan ini juga setelah adanya konfrontasi dengan pegawai dinas lingkungan hidup dan kehutanan (lhk) provinsi bangka belitung (babel). revisi ini menjadi perhatian karena turut memengaruhi hitungan kerugian lingkungan yang dianggap riil.
“revisi bap yang dilakukan setelah konfrontasi dengan dinas lhk bangka belitung menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam data luasan kawasan hutan yang terdampak. hal ini juga berdampak pada perhitungan kerugian lingkungan yang sebelumnya dipaparkan,” ujar penasihat hukum thamron alias aon, andy novi nababan dalam persidangan. 
oleh karena itu, perbedaan mencolok antara angka yang disampaikan prof. bambang hero dan bpkp menjadi salah satu isu utama dalam persidangan.
menurut prof. bambang, angka rp150 triliun mencakup kerugian lingkungan pada periode 2019-2020, sementara data bpkp memasukkan sejumlah komponen yang dinilai tidak sepenuhnya riil. 
“kerugian lingkungan pada periode 2019-2020 hanya sebesar rp150 triliun. kami menilai bahwa terdapat komponen dalam laporan bpkp yang perlu dikaji ulang karena mungkin mengandung data yang tidak riil,” ujar penasihat hukum andy.
baca juga:lagi, anggota dpr ri tanya aktor utama tipikor timah kajagung: belum berhenti!
terus diperdebatkan
perbedaan angka kerugian ini menimbulkan dampak signifikan terhadap perkembangan kasus.
kerugian negara yang mencapai rp 300 triliun lebih dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) tata niaga timah di iup pt timah tahun 2015-2022, yang sedari awal menjadi perdebatan, tampaknya bakal terus menjadi perdebatan.  terutama pada angka rp 271 triliun yang berasal dari ahli lingkungan ipb, prof bambang hero saharjo.
ketika hakim menanyakan berapa iup yang ia cantumkan. hal ini terjadi berhubung iup yang dihitung hero bukan hanya milik pt timah.  tapi justru secara keseluruhan.
“dari 88.900 bukaan, ada berapa yang milik pt timah. tapi saudara dalam laporan kerugiannya tidak memisahkan mana yang pt timah dan non-pt timah?” tanya hakim.
bahkan ketika ditanyakan soal metode penghitungan,
“aduh, saya males jawabnya, yang mulia.” 
dengan respon prof bambang hero ini, maka perhitungan yang ia gunakan dan menjadi acuan selama ini dan menimbulkan perdebatan, justru semakin menimbulkan pertanyaan.  bahkan memunculkan keraguan tentang keseriusan dan kredibilitas sang ahli dalam menyusun laporan yang digunakan dalam proses hukum yang demikian penting ini?
prof bambang menggunakan citra satelit dari citra landsat 8/9 dan sentinel-2 untuk periode 2015–2023 dalam menghitung luas galian tambang timah di bangka belitung.  hanya saja, kedua jenis citra tersebut resolusi spasial antara 10 hingga 30 meter, yang kurang memadai untuk analisis yang membutuhkan akurasi tinggi.
baca juga:saksi ahli ditanya iup pt timah dan bukan? prof. bambang: males jawab?
salah satu kelemahan signifikan dalam laporan bambang hero adalah tidak adanya pemisahan antara iup milik pt timah dan iup lain di pulau babel.  ketika pihak kuasa hukum mempertanyakan mengapa perhitungan tersebut tidak membedakan secara spesifik antara kedua jenis iup tersebut, bambang hero gagal memberikan penjelasan rinci dan kembali mengeluarkan jawaban yang menunjukkan ketidakseriusan. 
total data luas galian yang dihitung mencapai 88.900,462 hektare di seluruh provinsi tersebut, yang menunjukkan pendekatan yang melibatkan izin-izin tambang lain yang tidak relevan dengan permasalahan utama.  pendekatan seperti ini mengundang pertanyaan terkait relevansi dan akurasi data yang dipresentasikan.
di sisi lain, kuasa hukum menyoroti bahwa laporan tersebut tidak mengelompokkan atau melakukan clustering untuk memisahkan iup yang relevan dengan kasus pt timah dan iup lainnya.
hal ini menimbulkan potensi ketidakakuratan yang serius dalam laporan, karena perhitungan kerugian negara yang diajukan terkesan menyamaratakan semua izin usaha di wilayah tersebut.
akibat dari pendekatan yang tidak jelas ini, beban kerugian seolah-olah ditanggung oleh semua pemilik iup di pulau bangka belitung, bukan hanya pihak-pihak yang relevan dengan kasus pt timah.***

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Babel Pos 18 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan