Timah Dilirik, Dicari, dan Digali Tiada Henti: Adakah Solusi?

Reporter: Admin |

Editor: Budi Rachmad |

Rabu , 06 Nov 2024 - 21:32

Hatta Budianto.-Dok Pribadi-

Selanjutnya aktivitas tambang timah dan transaksi bisnis timah pun terus berlangsung dalam segala kondisi dan konsekwensi. Bahkan fenomena kerusakan lingkungan di mana-mana sebagai dampak pertambangan timah hingga timbulnya perkara dugaan korupsi tata niaga timah 300 T belum lama ini, seakan tidak akan membuat gentar sebagian masyarakat untuk mengejar keuntungan dari timah di Bangka Belitung.

Pentingnya peningkatan perekonomian dan pendapatan daerah dengan pemanfaatan sumber daya alam meski harus berdampak pada kerusakan lingkungan terutama akibat pertambangan timah di Bangka Belitung perlu mendapat perhatian serius terhadap tata kelola pertambangan.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 atas perubahan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan telah mengatur tentang kegiatan pertambangan, termasuk mengatur izin usaha pertambangan dan menambang harus di wilayah pertambangan yang ditentukan.

Namun demikian, pada faktanya masih banyak muncul berbagai kasus pelanggaran hukum pertambangan di Bangka Belitung yang berujung pada proses hukum hingga melalui putusan pengadilan dengan “pemain” yang silih berganti.

Timah selalu “dilirik, dicari, dan digali” seakan tiada terhenti. Mengatasi berbagai persoalan terkait timah, adakah solusi yang terbaik bagi masyarakat Bangka Belitung. Pengawasan aktivitas pertambangan timah, membangun kebijakan sistem kemitraan dengan masyarakat penambang timah perseorangan atau perusahaan. Hal ini dilakukan agar aktivitas pertambangan tidak dilakukan secara ilegal (ilegal mining), mengatur tata kelola niaga dengan menjaga stabilitas harga jual beli timah agar masyarakat sejahtera.

Selai itu juga agar pelayanan birokrasi izin usaha dipermudah agar dianggap tidak menyulitkan dan memberatkan masyarakat, serta segala upaya menjaga kerusakan lingkungan, semuanya itu apakah sudah dilakukan secara maksimal melalui peran dan tugas masing-masing para pemangku kepentingan.

Oleh karenanya sangat dibutuhkan sinergisitas semua pihak untuk mengevaluasi kualitas kesadaran hukum dan penerapan hukum yang teredukasi tentang tata kelola pertambangan timah di Bangka Belitung yakni melalui pendekatan sosial, budaya, politik dan hukum. Maka dengan melalui edukasi setidaknya dapat menjadi solusi agar timah tidak semata-mata dan sesuka hati untuk selalu “dilirik, di cari dan digali”.

Masyarakat Bangka Belitung tentu saja sangat mengharapkan segala bentuk kebijakan terwujudnya kondusifitas keamanan, ketersediaan lapangan pekerjaan, peningkatan kesejahteraan, dan penegakan hukum yang berkeadilan. Wallahu a’lam.**

timah dilirik, dicari, dan digali tiada henti: adakah solusi?                            oleh: hatta budianto 
mahasiswa magister hukum universitas bangka belitung
 
timah  merupakan mineral hasil bumi salah satu komoditi  bernilai ekonomis sangat dibutuhkan. timah diperoleh melalui proses penggalian tanah, pencucian tanah dengan air untuk pemisahan antara tanah dan timah, selanjutnya yang disebut dengan pertambangan. kegiatan pertambangan timah sudah sangat familiar bagi masyarakat pulau bangka belitung. 
 
pulau bangka adalah salah satu penghasil timah dengan cadangan timah terbesar dunia meski sudah digali sejak  abad ke-18 melalui pertambangan di zaman kejayaan sultan palembang guna memenuhi kuota perjanjian dengan belanda sekitar tahun 1671 hingga sekarang.   
 
provinsi kepulauan bangka belitung dikenal sebagai wilayah penghasil timah terbesar di indonesia. potensi timah provinsi kepulauan bangka belitung yang juga menempatkan indonesia sebagai salah satu negara penghasil timah terbesar di dunia sehingga bangka belitung dikenal juga dengan sebutan pulau timah. 
 
bagi provinsi kepulauan bangka belitung, timah merupakan komoditas unggulan. kontribusi terhadap pendapatan daerah melalui timah sangat signifikan. dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu (dpmptsp) provinsi kepulauan bangka belitung per bulan maret 2023 mendata bahwa nilai ekspor timah provinsi kepulauan bangka belitung kurang lebih mencapai usd 225.799 dengan nilai ekspor rata-rata 20 sampai 30 persen dari total 200.000 ton per tahun kebutuhan timah dunia. 
 
timah sangat memberi pengaruh terhadap kehidupan social, ekonomi dan budaya masyarakat. pertambangan timah dianggap mampu memberikan kesejahteraan yang memadai dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. secara positif, pertambangan timah dapat meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angka pengangguran dan akan tersedia lapangan kerja baru. 
 
hingga saat ini, timah masih menjadi primadona  bagi masyarakat provinsi kepulauan bangka belitung sebagai mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. meskipun harus dilakukan secara ilegal tanpa izin usaha pertambangan ataupun menambang tidak berada di wilayah pertambangan namun seakan menjadi keterpaksaan masyarakat mencari penghidupan melalui timah.  
 
proses menambang timah yang cukup hanya menggunakan peralatan sederhana, biaya modal peralatan tambang relative terjangkau, timah mudah diperjual belikan, dan cepat memperoleh hasil sejumlah uang yang signifikan, setidaknya menjadi faktor penyebab ketergantungan  masyarakat pada pekerjaan dibidang timah. 
 
selanjutnya aktivitas tambang timah dan  transaksi bisnis timah pun terus berlangsung dalam  segala kondisi dan konsekwensi. bahkan fenomena kerusakan lingkungan di mana-mana sebagai dampak pertambangan timah hingga timbulnya perkara  dugaan korupsi tata niaga timah 300 t belum lama ini, seakan tidak akan membuat gentar sebagian masyarakat untuk mengejar keuntungan dari timah di bangka belitung. 
 
pentingnya  peningkatan perekonomian dan pendapatan daerah dengan pemanfaatan sumber daya alam meski harus berdampak pada kerusakan lingkungan terutama akibat pertambangan timah di bangka belitung perlu mendapat perhatian serius terhadap tata kelola pertambangan.  
 
lahirnya undang-undang nomor 3 tahun 2020 atas perubahan undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang minerba dan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2023 tentang wilayah pertambangan   telah mengatur tentang kegiatan pertambangan, termasuk mengatur izin usaha pertambangan dan menambang harus di wilayah pertambangan yang ditentukan.  
 
namun demikian, pada faktanya masih banyak muncul berbagai kasus pelanggaran hukum pertambangan di bangka belitung yang berujung pada  proses hukum hingga melalui putusan pengadilan dengan “pemain” yang silih berganti.
 
timah selalu “dilirik, dicari, dan digali” seakan tiada terhenti. mengatasi berbagai persoalan terkait timah, adakah solusi yang terbaik bagi masyarakat bangka belitung.  pengawasan aktivitas pertambangan timah, membangun kebijakan sistem kemitraan dengan masyarakat penambang timah perseorangan atau perusahaan. hal ini dilakukan agar aktivitas pertambangan tidak dilakukan secara ilegal (ilegal mining), mengatur tata kelola niaga dengan menjaga  stabilitas harga jual beli timah agar masyarakat sejahtera.
 
selai itu juga agar pelayanan birokrasi izin usaha dipermudah agar dianggap tidak menyulitkan dan memberatkan masyarakat, serta segala upaya menjaga kerusakan lingkungan, semuanya itu apakah sudah dilakukan secara maksimal melalui  peran dan tugas masing-masing para pemangku kepentingan. 
 
oleh karenanya sangat dibutuhkan sinergisitas semua pihak untuk mengevaluasi  kualitas kesadaran hukum dan penerapan hukum yang teredukasi tentang tata kelola pertambangan timah di bangka belitung yakni melalui pendekatan sosial, budaya, politik dan hukum. maka dengan melalui edukasi setidaknya dapat menjadi solusi agar timah tidak semata-mata dan sesuka hati untuk selalu “dilirik, di cari dan digali”. 
 
masyarakat bangka belitung tentu saja sangat mengharapkan segala bentuk kebijakan terwujudnya kondusifitas keamanan, ketersediaan lapangan pekerjaan, peningkatan kesejahteraan, dan penegakan hukum yang berkeadilan. wallahu a’lam.**