PPPK, UU HKPD, dan Kepanikan yang Terlambat

Reporter: Admin |

Editor: Budi Rahmad |

Minggu , 12 Apr 2026 - 18:25

Eddy Supriadi.-Dok Pribadi-

Bahkan dalam pendekatan yang lebih progresif, desain pembiayaan PPPK dapat diatur lebih fleksibel tanpa harus mengguncang stabilitas fiskal. Intinya satu keberanian mengelola, bukan sekadar menjalankan.

Masalahnya, rasionalitas sering kalah oleh rutinitas birokrasi.

Negara dan Tanggung Jawabnya

Pada titik ini, negara tidak boleh hanya hadir sebagai pengawas aturan. Ia harus menjadi penyelesai masalah. Kebijakan PPPK adalah kebijakan nasional. Maka beban tidak boleh sepenuhnya dilimpahkan ke daerah.

Koordinasi fiskal antara pusat dan daerah harus diperkuat. Bukan dalam bentuk tekanan, tetapi dalam bentuk solusi.

Penutup

Isu PPPK dan UU HKPD bukanlah bencana yang datang tiba-tiba. Ia adalah konsekuensi dari perubahan kebijakan yang tidak diantisipasi dengan baik. Kepanikan hari ini adalah refleksi dari keterlambatan kemarin.

Masih ada waktu untuk memperbaiki. Masih ada ruang untuk menata ulang. Yang dibutuhkan bukan narasi kiamat, melainkan keberanian untuk berpikir jernih. Sebab dalam kebijakan publik, yang paling berbahaya bukan kekurangan aturan, melainkan kegagalan memahami arah.(*)

pppk, uu hkpd, dan kepanikan yang terlambat                            oleh: eddy supriadi
mahasiswa s3 program pendidikan doktor universitas ahmad dahlan yogyakarta 2026
 
isu nasib pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) mendadak meledak di tahun 2026. narasinya dramatis ancaman pemutusan, beban fiskal yang tak tertanggungkan, hingga kesan seolah olah tahun 2027 adalah batas akhir kemampuan daerah bertahan. pemanggilan kementerian dalam negeri republik indonesia oleh dewan perwakilan rakyat republik indonesia memperkuat suasana genting itu.
 
namun, benarkah ini krisis mendadak? atau justru kepanikan yang lahir dari kelalaian panjang?
akar persoalan ini sesungguhnya terang. transformasi tenaga honorer menjadi pppk sebagai amanat undang undang aparatur sipil negara (uu asn) mengubah secara fundamental struktur belanja daerah. yang sebelumnya masuk dalam belanja barang dan jasa, kini berpindah menjadi belanja pegawai. 
perubahan ini bukan sekadar administratif, melainkan struktural.
 
di sisi lain, undang undang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (uu hkpd) sejak 2022 sudah memberi sinyal kuat disiplin fiskal tidak bisa ditawar. belanja pegawai harus dikendalikan. apbd harus sehat. rasionalitas anggaran menjadi kata kunci.  masalahnya bukan pada regulasi. masalahnya pada cara membaca regulasi. 
 
//kelalaian yang terakumulasi
banyak pemerintah daerah gagal melakukan antisipasi. rekrutmen pppk berjalan. namun penyesuaian fiskal tidak mengikuti. belanja pegawai membengkak hingga melampaui 40 persen, bahkan mendekati 50 persen di sejumlah daerah.
 
padahal logika anggaran daerah sederhana hanya ada tiga pos utama belanja pegawai, barang dan jasa, serta belanja modal. ketika satu pos membesar tanpa kendali, pos lain pasti tertekan. di sinilah letak kelalaian itu. sejak uu hkpd disahkan, ruang adaptasi sebenarnya terbuka. waktu tersedia. instrumen kebijakan ada. namun banyak daerah memilih berjalan seperti biasa, tanpa koreksi struktural.
 
kini, ketika tekanan mulai terasa, kepanikan diproduksi. antara hukum dan tafsir kebijakan undang-undang memang tidak bisa ditunda. tetapi implementasinya selalu membuka ruang tafsir. di situlah kebijakan bekerja. pppk, secara konseptual, adalah pegawai berbasis kontrak. karakter ini berbeda dengan asn tetap. dalam perspektif manajemen keuangan publik, fleksibilitas semacam ini semestinya bisa direspons dengan desain anggaran yang adaptif.
 
artinya, bukan semata mata soal memindahkan beban, tetapi bagaimana mengelola struktur belanja secara cerdas. realokasi, efisiensi, dan rekayasa fiskal adalah instrumen yang sah dalam praktik pemerintahan. namun yang terjadi justru sebaliknya. pendekatan yang diambil cenderung kaku angka dilihat sebagai batas mati, bukan sebagai ruang kebijakan.
 
//kepanikan yang politis
narasi “kiamat pppk” tidak lahir di ruang hampa. ia tumbuh di tengah momentum politik. ketakutan publik menjadi alat tekan yang efektif. bahasa krisis lebih mudah menarik perhatian dibandingkan penjelasan rasional.
 
padahal secara faktual, implementasi penuh uu hkpd baru efektif pada 2027. artinya, masih ada waktu untuk penyesuaian. yang dibutuhkan bukan dramatik, melainkan kepemimpinan fiskal yang tenang dan terukur.
jika semua persoalan dibaca sebagai krisis, maka kebijakan akan selalu reaktif. dan kebijakan yang reaktif jarang menghasilkan solusi yang berkelanjutan.
 
//rasionalitas yang terlupakan
solusi atas persoalan ini sebenarnya tidak rumit. belanja tidak produktif bisa dipangkas. prioritas bisa ditata ulang. pendapatan daerah bisa dioptimalkan. rekrutmen baru bisa dikendalikan.
 
bahkan dalam pendekatan yang lebih progresif, desain pembiayaan pppk dapat diatur lebih fleksibel tanpa harus mengguncang stabilitas fiskal. intinya satu keberanian mengelola, bukan sekadar menjalankan.
masalahnya, rasionalitas sering kalah oleh rutinitas birokrasi.
 
negara dan tanggung jawabnya
pada titik ini, negara tidak boleh hanya hadir sebagai pengawas aturan. ia harus menjadi penyelesai masalah. kebijakan pppk adalah kebijakan nasional. maka beban tidak boleh sepenuhnya dilimpahkan ke daerah.
 
koordinasi fiskal antara pusat dan daerah harus diperkuat. bukan dalam bentuk tekanan, tetapi dalam bentuk solusi.
 
penutup
isu pppk dan uu hkpd bukanlah bencana yang datang tiba-tiba. ia adalah konsekuensi dari perubahan kebijakan yang tidak diantisipasi dengan baik. kepanikan hari ini adalah refleksi dari keterlambatan kemarin.
 
masih ada waktu untuk memperbaiki. masih ada ruang untuk menata ulang. yang dibutuhkan bukan narasi kiamat, melainkan keberanian untuk berpikir jernih. sebab dalam kebijakan publik, yang paling berbahaya bukan kekurangan aturan, melainkan kegagalan memahami arah.(*)