Opini: Tantangan Aparat Penegak Hukum dalam Era Serba-Viral

Reporter: Admin |

Editor: Budi Rahmad |

Minggu , 30 Nov 2025 - 20:32

Halehetanna Sibarani.-Dok Pribadi-

Aparat menghadapi tuntutan masyarakat, meskipun situasi di lapangan memiliki kompleksitas hukum yang tidak terlihat dalam video viral tersebut. Kondisi ini menciptakan tantangan psikologis dan profesional yang tidak ringan.

Agar penegakan hukum tetap terjaga, aparat harus mengedepankan prinsip integritas, independensi, dan transparansi. Independensi diperlukan agar aparat tidak terbawa arus opini sesaat, Integritas memastikan setiap keputusan didasarkan pada bukti, bukan tekanan, dan transparansi diperlukan agar publik tidak merasa dikesampingkan dan tetap memahami bahwa proses hukum memiliki mekanisme yang wajib dihormati.

Langkah ini bukan hanya untuk menjaga kualitas penegakan hukum, tetapi juga untuk meredam potensi keterbelahan opini di masyarakat. Dengan demikian, keadilan dapat terwujud tanpa mengorbankan prosedur dan prinsip dasar penegakan hukum.**

opini: tantangan aparat penegak hukum dalam era serba-viral                            oleh: halehetanna sibarani
mahasiswi fakultas hukum universitas bangka belitung
 
era digital saat ini menghadirkan realitas-realitas baru bagi sistem penegakan hukum di indonesia. hampir semua peristiwa bisa direkam, diunggah, dan menjadi viral hanya dalam hitungan menit. situasi ini terkadang memberikan keresahan bagi beberapa pihak termasuk aparat penegak hukum. mereka bekerja di bawah sorotan publik yang sekarang sudah jauh lebih intens dibandingkan satu dekade lalu. 
 
apapun tindakan aparat—baik proses penangkapan, pemeriksaan, maupun penyidikan dapat langsung menjadi konsumsi publik dan memicu reaksi besar. tantangan terbesar yang muncul bukan hanya pada aspek teknis penanganan perkara, tetapi juga pada bagaimana aparat mampu menjaga profesionalisme dalam tekanan yang mengiringi viral. 
 
di satu sisi, era serba-viral ini juga membawa dampak positif. banyak pelanggaran hukum yang berhasil diungkap karena rekaman warga yang tersebar luas, sehingga membuka peluang bagi terciptanya penegakan hukum yang lebih transparan dan akuntabel. publik bisa menjadi pengawas, memastikan aparat menjalankan tugas dengan benar. namun, viral tetap dapat menimbulkan tekanan besar yang tidak selalu sejalan dengan prinsip penegakan hukum yang objektif dan bertahap. 
 
seperti ketika sebuah kasus viral, ekspektasi publik terhadap respons cepat sering kali muncul tanpa mempertimbangkan prosedur, bukti, serta tahapan formal yang harus dipenuhi aparat.
 
tekanan publik ini dapat menjerumuskan proses hukum ke dalam kecenderungan pengambilan keputusan reaktif. aparat kerap dituntut untuk segera memberikan hasil, sementara penyelidikan profesional sangat memerlukan waktu, kecermatan, dan verifikasi yang mendalam. di sinilah tantangan etis bagi aparat: apakah mereka dapat menjaga keseimbangan antara kebutuhan informasi publik dan kewajiban memastikan proses hukum berjalan sesuai kaidah. jika aparat terlalu tunduk pada desakan viral, risiko kesalahan prosedur, pelanggaran hak tersangka, serta kerancuan penanganan perkara bisa meningkat.
 
selain itu, viral juga tidak selalu menghadirkan gambaran fakta yang lengkap. banyak konten viral merupakan potongan video, narasi yang sudah dibingkai, atau informasi yang belum terverifikasi. ketika opini publik terbentuk dari informasi yang parsial, tekanan terhadap aparat dapat menjadi tidak proporsional. 
 
aparat menghadapi tuntutan masyarakat, meskipun situasi di lapangan memiliki kompleksitas hukum yang tidak terlihat dalam video viral tersebut. kondisi ini menciptakan tantangan psikologis dan profesional yang tidak ringan.
 
agar penegakan hukum tetap terjaga, aparat harus mengedepankan prinsip integritas, independensi, dan transparansi. independensi diperlukan agar aparat tidak terbawa arus opini sesaat, integritas memastikan setiap keputusan didasarkan pada bukti, bukan tekanan, dan transparansi diperlukan agar publik tidak merasa dikesampingkan dan tetap memahami bahwa proses hukum memiliki mekanisme yang wajib dihormati. 
 
langkah ini bukan hanya untuk menjaga kualitas penegakan hukum, tetapi juga untuk meredam potensi keterbelahan opini di masyarakat. dengan demikian, keadilan dapat terwujud tanpa mengorbankan prosedur dan prinsip dasar penegakan hukum.**

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Babel Pos 1 Desember 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan