Dugaan Plagiarisme Skripsi Mahasiswa UMP , Kampus Harus Bertanggung Jawab?

Reporter: Tim |

Editor: Syahril Sahidir |

Sabtu , 01 Jun 2024 - 19:05

Ilustrasi-screnshot-

dugaan plagiarisme skripsi mahasiswa ump ,  kampus harus bertanggung jawab?                            naomi, alumni universitas sriwijaya (unsri) telah mengirim somasi ke pihak universitas muhammadiyah palembang (ump) terkait kasus dugaan plagiarisme skripsi yang dilakukan oleh salah satu mahasiswa.
------------
sebelumnya, naomi mengungkapkan temuannya bahwa skripsi yang dikerjakan pada 2021 plek ketiplek dengan karya milik mahasiswa ump tersebut.
sementara itu, dekan fakultas hukum ump telah angkat suara dan menyatakan bahwa pihaknya membentuk tim investigasi mengusut tuntas kasus ini.
di tengah polemik kasus dugaan plagiarisme skripsi ini, peran dan tanggung jawab dosen pembimbing menjadi salah satu sorotan.
dewan pakar perhimpunan pendidikan dan guru (p2g) rakhmat hidayat menjelaskan bahwa dosen atau akademisi harus ikut bertanggung jawab atas adanya kasus ini.
"selagi dosen atau akademisi terlibat dari awal dalam (penyusunan) publikasi dengan mahasiswa, dia tetap harus bertanggung jawab secara akademik dan legal, kalaupun misal berujung pada kasus hukum," terang rakhmat ketika dihubungi, jumat, 31 mei 2024.
baca juga:pemkab bangka barat usulkan 2 karya dijadikan warisan budaya tak benda
menurutnya, hal ini merupakan salah satu tugas dan tanggung jawab akademik yang diemban dosen atau akademisi.
"misal saya punya mahasiswa 10 orang, sampai ketika dia lulus, wisuda, kemudian selesai semua itu kan tugas saya mengantarkan, tanggung jawab saya," tandasnya.
termasuk apabila terjadi masalah mengenai plagiarisme serta masalah etika akademik, dosen harus bertanggung jawab.
upaya pertanggungjawaban dapat berupa permintaan maaf, mencabut kembali publikasi, atau tanggung jawab ketika berujung ke arah aspek yuridis legal.
"dia tidak bisa lepas dari tanggung jawab itu," tegasnya.
begitu pula dengan pihak kampus yang merupakan payung institusi dari penerbitan publikasi ilmiah tersebut.
terlebih, apabila kasus plagiarisme ini berlanjut ke meja hijau.
"biasanya memang kampus tidak secara langsung dituntut, tapi ke pelaku. tapi karena kampus menjadi afiliasi, payung institusi, (kampus) tetap akan dilibatkan sebagai saksi, memberikan data, keterangan mengenai bagaimana prosedur dan mekanisme," paparnya.
kampus juga akan berdampak karena kasus tersebut mencoreng reputasi secara akademik.
orang pun akan melihat kampus tersebut memiliki kualitas yang tidak baik karena terjadinya kasus ini.
baca juga:rekening diblokir kejagung, karyawan smelter merana, ''cairkan pesangon kami''
"dan itu juga menjadi salah satu penilaian dari kementerian, terutama dari dirjen dikti," jelasnya.
lebih lanjut, penanganan apabila terjadi kasus semacam ini, akan dibuat tim investigasi secara berjenjang.
"misal dibikin tim investigasi dari lldikti, kemudian dari kementerian juga ada, inspektorat juga ada."
bahkan, apabila kasus plagiarisme ini terjadi lagi, kemdikbud akan mengambil langkah rekomendasi, seperti moratorium penerimaan mahasiswa baru untuk program studi yang bermasalah.
ia juga menegaskan bahwa dirjen dikti tidak tinggal diam dan akan merespons aspirasi publik meski tidak ada laporan resminya.
apalagi jika terdapat laporan tertulis dari pihak-pihak yang merasa dirugikan.
"dia (dirjen dikti) kepanjangan tangannya banyak, kalau misal kampus swasta ada lldikti di wilayah, akan merespons dan menjadi bahan masukan untuk tindak lanjutnya."
kalau kasus plagiarisme ini semakin banyak terjadi, ia memprediksi dirjen dikti akan membentuk tim investigasi independen yang bisa mengambil keputusan penting dari kasus-kasus yang terjadi.
"terutama di level misal prodi, pimpinan institusinya, bisa dekan, rektor, untuk mengambil ketegasan pelajaran dari kasus tersebut."
menurutnya, dirjen dikti tidak bisa tinggal diam dan harus merespons secara lebih proaktif.**