Selat Karimata, Antara Babel - Kalimantan, Apa Itu Jalur ALKI?

Reporter: Tim |

Editor: Syahril Sahidir |

Kamis , 16 Apr 2026 - 16:53

Ilustrasi-screnshot-

(3) Kapal dan pesawat udara asing sewaktu melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan tidak boleh melakukan ancaman atau menggunakan kekerasan terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, atau kemerdekaan politik Republik Indonesia, atau dengan cara lain apapun yang melanggar asas-asas Hukum Internasional yang terdapat dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

(4) Kapal perang dan pesawat udara militer asing, sewaktu melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan, tidak boleh melakukan latihan perang-perangan atau latihan menggunakan senjata macam apapun dengan mempergunakan amunisi.

(5) Kecuali dalam keadaan force majeure atau dalam hal musibah, pesawat udara yang melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan tidak boleh melakukan pendaratan di wilayah Indonesia.

(6) Semua kapal asing sewaktu melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan tidak boleh berhenti atau berlabuh jangkar atau mondar-mandir, kecuali dalam hal force majeure atau dalam hal keadaan musibah atau memberikan pertolongan kepada orang atau kapal yang sedang dalam keadaan musibah.

(7) Kapal atau pesawat udara asing yang melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan tidak boleh melakukan siaran gelap atau melakukan gangguan terhadap sistem telekomunikasi dan tidak boleh melakukan komunikasi langsung dengan orang atau kelompok orang yang tidak berwenang dalam wilayah Indonesia.***

selat karimata, antara babel - kalimantan, apa itu jalur alki?                             sekarang ini, heboh heboh nasional soal munculnya dugaan negara amerika serikat (as) yang sedang mengupayakan akses penerbangan militer permanen melewati atas alur laut kepulauan indonesia (alki).
---------------------
dugaan ini muncul setelah presiden ri prabowo hadir dalam board of peace (bop) pada februari 2026 lalu.  menurut dokumen rahasia as yang bocor, dalam pertemuan bilateral itu prabowo menyetujui proposal pemberian akses overflight blanket untuk pesawat militer as melewati udara indonesia.
apabila indonesia memberikan blanket overflight untuk pesawat tempur asing, banyak yang menilai hal ini sama seperti mendelegasikan sebagian kedaulatan mutlak negara ke tangan negara lain.  ruang udara indonesia sendiri yang berada di samudra pasifik dan samudra hindia dinilai sangat strategi.
mengenal alki, apa itu? 
alur laut kepulauan indonesia atau alki merupakan jalur laut yang ditetapkan untuk pelaksanaan hak lintas alur kepulauan berdasarkan konvensi hukum laut internasional.  alur ini diperuntukan untuk pelayaran dan penerbangan yang dapat dimanfaatkan oleh kapal maupun pesawat udara asing di atas laut tersebut.
adapun penetapan alki bertujuan agar pelayaran dan penerbangan internasional dapat terselenggarakan secara terus menerus dan tidak terhalang perairan dan ruang udara teritorial indonesia.
jalur alki memiliki peran vital sebagai penghubung rute pelayaran dunia yang menghubungkan samudra hindia dan samudra pasifik. 
jalur alki 1, 2 dan 3
berikut pembagian jalur alki 1, 2, dan 3 berdasarkan perairannya:
* alki 1: melintasi laut cina selatan, selat karimata, laut jawa, selat sunda, samudra hindia.
selat karimata adalah selat luas yang terletak di antara pulau sumatera dan kalimantan di indonesia. selat ini menghubungkan laut natuna/cina selatan dengan laut jawa, serta menjadi salah satu selat terbesar di indonesia dengan lebar sekitar 150-207 km.   
selat ini terbentang dari utara ke selatan, membatasi pesisir timur sumatra khususnya pulau belitung --provinsi kepulauan bangka belitung (babel) dan pesisir barat kalimantan--.  itu sebabnya menjadi menjadi bagian penting dari jalur pelayaran nasional/internasional.
* alki 2: melintasi laut sulawesi, selat makassar, laut flores, selat lombok.
* alki 3: melintasi samudra pasifik, laut maluku, laut seram, laut banda, selat ombai, laut sawu, samudra hindia.
berdasarkan peta alki, terdapat perbedaan antara ketiganya di jalur pelayaran masing-masing.  mengutip dari peraturan pemerintah (pp) nomor 37 tahun 2002 terdapat tiga jalur alki secara lebih mendetail yang bisa dibedakan sebagai berikut:
1. jalur alki 1 difungsikan untuk pelayaran dari laut cina selatan melintasi laut natuna, selat karimata, laut jawa, dan selat sunda ke samudra hindia, dan sebaliknya; serta untuk pelayaran dari selat singapura melalui laut natuna dan sebaliknya (alur laut cabang i a).
2. jalur alki 2 difungsikan untuk pelayaran dari laut sulawesi melintasi selat makasar, laut flores, dan selat lombok ke samudra hindia, dan sebaliknya.
3. jalur alki 3-a difungsikan untuk pelayaran dari samudra pasifik melintasi laut maluku, laut seram, laut banda, selat ombai, dan laut sawu.
4. jalur alki 3-a atau alki 3 meliputi 4 cabang, yaitu:
* alki cabang 3-b: untuk pelayaran dari samudra pasifik melintasi laut maluku, laut seram, laut banda, dan selat leti ke samudra hindia, dan sebaliknya.
* alki cabang 3-c: untuk pelayaran dari samudra pasifik melintasi laut maluku, laut seram, laut banda ke laut arafura, dan sebaliknya.
* alki cabang 3-d: untuk pelayaran dari samudra pasifik melintasi laut maluku, laut seram, laut banda, selat ombai, dan laut sawu ke samudra hindia, dan sebaliknya.
* alki cabang 3-e: untuk pelayaran dari samudra hindia melintasi laut sawu, selat ombai, laut banda, laut seram, dan laut maluku.
kewajiban kapal dan pesawat asing saat melintasi alki 
berdasarkan pasal 4 pp nomor 37 tahun 2002, berikut kewajiban kapal dan pesawat udara asing saat melintasi alki.
pasal 4 pp no. 37 tahun 2002:
(1) kapal dan pesawat udara asing yang melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan harus melintas secepatnya melalui atau terbang di atas alur laut kepulauan dengan cara normal, semata-mata untuk melakukan transit yang terus-menerus, langsung, cepat, dan tidak terhalang.
(2) kapal atau pesawat udara asing yang melaksanakan lintas alur laut kepulauan, selama melintas tidak boleh menyimpang lebih dari 25 (dua puluh lima) mil laut ke kedua sisi dari garis sumbu alur laut kepulauan, dengan ketentuan bahwa kapal dan pesawat udara tersebut tidak boleh berlayar atau terbang dekat ke pantai kurang dari 10 % (sepuluh per seratus) jarak antara titik-titik yang terdekat pada pulaupulau yang berbatasan dengan alur laut kepulauan tersebut.
(3) kapal dan pesawat udara asing sewaktu melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan tidak boleh melakukan ancaman atau menggunakan kekerasan terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, atau kemerdekaan politik republik indonesia, atau dengan cara lain apapun yang melanggar asas-asas hukum internasional yang terdapat dalam piagam perserikatan bangsa-bangsa.
(4) kapal perang dan pesawat udara militer asing, sewaktu melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan, tidak boleh melakukan latihan perang-perangan atau latihan menggunakan senjata macam apapun dengan mempergunakan amunisi.
(5) kecuali dalam keadaan force majeure atau dalam hal musibah, pesawat udara yang melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan tidak boleh melakukan pendaratan di wilayah indonesia.
(6) semua kapal asing sewaktu melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan tidak boleh berhenti atau berlabuh jangkar atau mondar-mandir, kecuali dalam hal force majeure atau dalam hal keadaan musibah atau memberikan pertolongan kepada orang atau kapal yang sedang dalam keadaan musibah.
(7) kapal atau pesawat udara asing yang melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan tidak boleh melakukan siaran gelap atau melakukan gangguan terhadap sistem telekomunikasi dan tidak boleh melakukan komunikasi langsung dengan orang atau kelompok orang yang tidak berwenang dalam wilayah indonesia.***