Komnas HAM Sebut Ada 10 Orang Tewas dari Demo di Berbagai Wilayah

Pembentukan tim ini merupakan respons langsung dari Kementerian HAM terhadap sejumlah insiden yang terjadi selama demonstrasi, di mana Pigai menekankan pentingnya pemulihan hak-hak korban dan penegakan hukum yang transparan.

"Kami Kementerian HAM sudah membentuk tim monitoring khusus terkait dengan demonstrasi yang terjadi kemarin dan kita harapkan tidak terjadi lagi ke depan itu untuk turun ke lapangan monitor (8:31) di hampir beberapa Provinsi termasuk DKI, Polda Metro Jaya, Polda Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Barat dan lain," ujar Pigai.

Pigai meminta aparat untuk membedakan secara tegas antara pengunjuk rasa yang menyampaikan aspirasi dengan perusuh yang melakukan tindakan anarkis.

Adapun tujuan utama pembentukan tim monitor ini adalah:

- Memastikan Kepatuhan HAM: Memantau agar aparat tidak menggunakan kekerasan yang berlebihan (excessive force) saat menghadapi massa.

- Identifikasi Pelanggaran: Mengumpulkan data dan fakta di lapangan terkait dugaan pelanggaran HAM yang mungkin terjadi, seperti penangkapan sewenang-wenang atau kekerasan fisik.

- Memberikan Rekomendasi: Menyampaikan rekomendasi kepada pihak berwenang, termasuk Polri, untuk perbaikan prosedur penanganan demo.

- Advokasi Keadilan Restoratif: Mendorong penggunaan keadilan restoratif (restorative justice) bagi para aktivis yang ditangkap, terutama jika mereka tidak melakukan tindakan merusak.

Meskipun fokus awal tim ini adalah pada insiden-insiden yang telah terjadi, seperti kasus dugaan penembakan yang menimpa warga di Papua, tim monitor ini akan bekerja di berbagai daerah yang berpotensi menjadi lokasi demonstrasi besar. Pigai secara khusus menyoroti pentingnya menjaga kebebasan berekspresi dan hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum sebagai salah satu pilar demokrasi.

Kementerian HAM juga berjanji akan menjamin bahwa proses hukum terhadap para terduga pelanggar HAM akan berjalan secara transparan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Langkah ini diharapkan dapat memulihkan kepercayaan publik dan menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi hak-hak dasar warga negara, bahkan di tengah situasi yang tegang.

"Kami tujuannya adalah memastikan agar proses hukum secara profesional dan memastikan agar mereka yang ditahan dalam keadaan yang sehat dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan sehari-hari yang wajib dipenuhi dimana mereka sebagai warga negara Indonesia," pungkasnya.***