KPK & PP Muhammadiyah Cegah Korupsi Tambang

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah melalui Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) dalam sebuah pertemuan di Gedung Merah Putih.

---------------

WAKIL Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, menegaskan pentingnya sinergi dengan organisasi kemasyarakatan salah satunya Muhammadiyah, dalam membangun kesadaran kolektif atas nilai-nilai integritas dan antikorupsi. 

“Kolaborasi ini memperkuat langkah KPK mendorong gerakan antikorupsi yang tidak hanya mengandalkan penindakan hukum, tetapi menanamkan nilai moral dan etika melalui pendidikan dan organisasi keagamaan," ujar Ibnu dikutip Selasa, 22 Juli.

"Kekuatan ini berpotensi mendorong perubahan budaya dan perilaku publik yang antikorupsi," lanjutnya.

Ibnu menjelaskan bahwa tata kelola organisasi keagamaan seperti PP Muhammadiyah menjadi contoh penting dalam membentuk ekosistem pendidikan yang bersih dan berintegritas.

Dengan kerjasama ini,KPK berharap nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian sosial dapat terus tumbuh di lingkungan pendidikan berbasis agama. 

Muhammadiyah dinilai mampu menjadi rujukan dalam memperkuat etika publik dan menggerakkan pembudayaan integritas sejak usia dini.

"Kerjasama ini menjadi bagian strategi jangka panjang dalam membangun budaya antikorupsi yang mengakar," jelas Ibnu.

"Pendidikan karakter menjadi instrumen penting yang tidak terpisahkan dari upaya pencegahan korupsi secara berkelanjutan, dengan begitu pemberantasan korupsi tidak hanya berjalan dari atas ke bawah, tetapi tumbuh dari akar rumput melalui organisasi publik," lanjutnya.

Sementara itu, Ketua Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Hikmah PP Muhammadiyah, M. Busyro Muqoddas, menyambut baik hal ini.

Busyro menekankan soal pencegahan korupsi harus menjadi agenda bersama dan bahwa Muhammadiyah memiliki tanggung jawab moral untuk terlibat aktif, khususnya melalui pendidikan dan keteladanan etis.

"Pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai agama, keadilan sosial, dan integritas personal adalah kunci dalam menciptakan perubahan berkelanjutan," ungkap Busyro.

Lebih lanjut, Muhammadiyah juga menyatakan kesiapannya menerima Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan semangat mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.