Sekjen PDIP Diborgol KPK

Reporter: Admin |

Editor: Jal |

Kamis , 20 Feb 2025 - 21:10

Sekjen PDIP saat Diborgol KPK.-Istimewa-

Hasto kemudian dijerat dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Sedangkan untuk perkara suap terkait perintangan penyidikan, Setyo bilang, prosesnya bakal dilakukan secara stimultan.

Juru Bicara PDIP Chico Hakim mengaku pihaknya menghormati proses hukum yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto meski pihaknya menilai ada kecacatan dalam proses hukumnya.

"PDI Perjuangan menghormati proses hukum. Begitu juga pak Hasto sebagai salah satu kader terbaik kami," kata Chico kepada Disway.id, Kamis, 20 Februari 2025.

"Walau tentu ada catatan terkait cacatnya proses hukum ini dalam pandangan para kuasa hukum yang selama ini mendampingi dan merepresentasikan beliau," sambungnya.

Lebih lanjut, Chico mengatakan pihaknya akan melakukan rapat internal untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya.

"Terkait dengan langkah selanjutnya, baik itu hukum ataupun internal partai akan ditentukan nanti setelah rapat-rapat terkait," ungkapnya. (bbp)

sekjen pdip diborgol kpk                            jakarta - baru pertama menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, sekretaris jenderal (sekjend) pdi perjuangan hasto kristiyanto langsung ditahan (komisi pemberantasan korupsi) kpk, kamis (20/2).
 
tim penyidik kpk menyematkan rompi jingga bertuliskan "tahanan kpk" kepada hasto kristiyanto atas perannya dalam perkara dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (paw) anggota dpr dan perintangan penyidikan.
 
hasto tampak meninggalkan ruang pemeriksaan kpk di lantai 2 gedung merah putih kpk dengan tangan terborgol dan dikawal beberapa petugas kpk, kamis sore (20/2).
 
juru bicara kpk tessa mahardhika sugiarto menegaskan penyidikan dugaan korupsi terhadap hasto kristiyanto adalah murni penegakan hukum tanpa ada muatan politik.
 
"untuk kesekian kalinya kpk menyampaikan bahwa penetapan tersangka saudara hk bukan bagian dari politisasi kekuasaan," kata tessa  dikutip dari antara.
 
tessa menerangkan penetapan status tersangka terhadap hasto dilakukan berdasarkan kecukupan alat bukti. dia juga mengatakan undang-undang mensyaratkan bahwa dua alat bukti sudah cukup untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, meski demikian kpk telah mengantongi lebih dari dua alat bukti yang sebagian besar telah dibuka di hadapan publik dalam sidang praperadilan.
 
ketua kpk setyo budiyanto menyebut dalam kasus ini ada 53 saksi dan enam orang ahli yang dimintai keterangan. 
 
“juga telah dilakukan kegiatan upaya paksa berupa penggeledahan di beberapa lokasi dan penyitaan dokumen, barang bukti elektronik serta barang-barang lainnya,” tegasnya.
 
hasto kemudian dijerat dengan pasal 21 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhpidana.
 
sedangkan untuk perkara suap terkait perintangan penyidikan, setyo bilang, prosesnya bakal dilakukan secara stimultan. 
 
sebelumnya penyidik kpk pada selasa, 24 desember 2024, menetapkan dua orang tersangka baru dalam rangkaian kasus harun masiku, yakni sekretaris jenderal pdi perjuangan hasto kristiyanto (hk) dan advokat donny tri istiqomah (dti).
 
ketua kpk setyo budiyanto mengungkapkan bahwa hk mengatur dan mengendalikan dti untuk melobi anggota kpu wahyu setiawan agar dapat menetapkan harun masiku sebagai calon anggota dpr ri terpilih dari dapil sumsel i.
 
hk juga diketahui mengatur dan mengendalikan dti untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada wahyu setiawan melalui agustiani tio fridelina.
 
"hk bersama-sama dengan harun masiku, saeful bahri, dan dti melakukan penyuapan terhadap wahyu setiawan dan agustiani tio fridelina sebesar 19.000 dolar singapura dan 38.350 dolar as pada periode 16 desember 2019 sampai dengan 23 desember 2019 agar harun masiku dapat ditetapkan sebagai anggota dpr ri periode 2019—2024 dari dapil sumsel i," ujar setyo.
 
selain itu, penyidik kpk juga turut menetapkan hasto sebagai tersangka dalam perkara obstruction of justice atau perintangan penyidikan.
 
hasto kemudian dijerat dengan pasal 21 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhpidana.
 
sedangkan untuk perkara suap terkait perintangan penyidikan, setyo bilang, prosesnya bakal dilakukan secara stimultan. 
 
juru bicara pdip chico hakim mengaku pihaknya menghormati proses hukum yang menjerat sekjen pdip hasto kristiyanto meski pihaknya menilai ada kecacatan dalam proses hukumnya.
 
"pdi perjuangan menghormati proses hukum. begitu juga pak hasto sebagai salah satu kader terbaik kami," kata chico kepada disway.id, kamis, 20 februari 2025.
 
"walau tentu ada catatan terkait cacatnya proses hukum ini dalam pandangan para kuasa hukum yang selama ini mendampingi dan merepresentasikan beliau," sambungnya.
 
lebih lanjut, chico mengatakan pihaknya akan melakukan rapat internal untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya.
 
"terkait dengan langkah selanjutnya, baik itu hukum ataupun internal partai akan ditentukan nanti setelah rapat-rapat terkait," ungkapnya. (bbp)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Babel Pos 21 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan