#Kaburajadulu

Reporter: Tim |

Editor: Jal |

Minggu , 16 Feb 2025 - 21:21

Ilustrasi-screenshot-

Oleh karena itu, KemenP2MI terus berupaya mempercepat pelatihan keterampilan bagi masyarakat yang berniat bekerja di luar negeri.

“Penguatan sumber daya manusia dan advokasi harus menjadi prioritas. Selain itu, kita juga perlu membuka pasar-pasar baru bagi pekerja migran,” tegas Menteri Karding.

Sementara, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyampaikan peringatan agar masyarakat bisa berhati-hati dan bijak dalam menggunakan tagar tersebut.

Menurut Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu RI, Judha Nugraha, keputusan untuk memilih tinggal atau bekerja di luar negeri merupakan hak dari semua warga negara Indonesia.

Kendati begitu, dirinya juga menambahkan bahwa hal tersebut juga harus dilakukan dengan prosedur yang legal.

"Lakukan dengan prosedur yang benar dan jalur yang legal," ucap Judha di Jakarta, pada Kamis 15 Februari 2025.

Menurut Judha, hal ini penting dilakukan karena dari 67.297 kasus yang ditangani oleh Kemenlu hingga saat ini, masih banyak kasus-kasus pelanggaran imigrasi,

Dimana Warga Negara Indonesia (WNI) bekerja di luar negeri dengan melalui jalur ilegal.

#kaburajadulu                             jakarta - #kaburajadulu kini ramai dibicarakan di media sosial. banyak netizen membahas peluang besar bekerja di luar negeri serta berbagi kisah sukses pekerja migran indonesia (pmi) yang berhasil meraih karier cemerlang di negara lain.
 
tagar ini mencerminkan ajakan bagi warganet untuk meninggalkan indonesia dan mencari peluang lebih baik di luar negeri, baik untuk bekerja maupun menetap sebagai warga negara asing.
 
fenomena ini bukan tanpa alasan. munculnya tagar ini dipicu oleh rasa kekecewaan masyarakat terhadap instruksi presiden ri prabowo subianto terkait efisiensi anggaran dan pemangkasan anggaran yang disampaikan kepada para kementerian dan lembaga pemerintah.
 
menurut profesor rhenald kasali, seorang pakar bisnis, fenomena ini sejalan dengan apa yang dikenal sebagai ‘brain drain’.
 
brain drain merujuk pada fenomena di mana individu-individu terpelajar dan profesional memilih untuk meninggalkan negara asal mereka demi mencari pekerjaan yang lebih baik di luar negeri.
 
"yang positif mengatakan ini adalah hak setiap warga negara untuk mencari pekerjaan yang layak dan pindah kemanapun yang mereka suka," ujar rhenald melalui akun instagram resminya, @rhenald.kasali, pada sabtu, 15 februari 2025.
 
fenomena ini, lanjut rhenald, juga dialami oleh banyak pelaku usaha swasta dan start-up yang merasa kecewa dengan berbagai hambatan yang ada dalam membangun usaha di indonesia.
 
menurutnya, banyak pelaku usaha merasa terancam dengan kekhawatiran terhadap perundungan atau pemalakan dari oknum yang mengganggu proses bisnis.
 
“orang yang mau buka usaha sekarang juga takut sama preman, yang bisa segel pabrik dan usaha mereka, dan didiamkan. ini sangat mengganggu pikiran publik yang mau investasi,” jelas rhenald.
 
tidak hanya itu, rhenald juga menambahkan bahwa negara-negara lain kini menawarkan banyak peluang yang menggiurkan.
 
seperti kanada yang memiliki jalur visa ekspres untuk bekerja yang menjamin proses yang lebih mudah tanpa melalui calo, serta jepang yang membuka peluang kerja di sektor pertanian dan rumah-rumah yang tidak terpakai.
 
"vietnam saja sekarang bagus dan pastinya butuh tenaga kerja, demikian pula dengan negara-negara eropa lainnya. jadi kesempatan itu memang terbuka luas," lanjutnya.
 
menanggapi fenomena ini, anggota komisi ix dpr ri, charles honoris, mengingatkan publik untuk tidak terburu-buru mengikuti tren #kaburajadulu di media sosial.
 
ia menganjurkan masyarakat yang berminat bekerja di luar negeri agar terlebih dahulu mencari informasi yang akurat melalui kementerian pelindungan pekerja migran indonesia (kemenp2mi).
 
"bagi yang berminat untuk bekerja di luar negeri, manfaatkanlah informasi dari lembaga resmi seperti kemenp2mi dan lembaga lainnya untuk mendapatkan kesempatan kerja yang aman dan sah,” ungkap charles dalam keterangan yang diterima pada selasa 11 febuari 2025.
 
charles menjelaskan bahwa kemenp2mi menyediakan berbagai informasi penting bagi masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri secara legal, yang dapat menghindarkan mereka dari ancaman kejahatan internasional.
 
ia juga menyoroti kenyataan bahwa banyak warga negara indonesia yang terjebak menjadi pekerja migran ilegal karena tergiur tawaran gaji tinggi dari agen tidak resmi.
 
pada sisi lain, pekerja migran yang berangkat secara ilegal berisiko menjadi korban penipuan, eksploitasi, bahkan terancam hukuman pidana di negara tempat mereka bekerja.
 
"harapan kami, masyarakat tidak mudah tergiur iming-iming gaji besar dari agen tidak resmi atau calo. pastikan keberangkatan melalui jalur legal dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan pemerintah," ucapnya.
 
selain itu, menteri pelindungan pekerja migran indonesia (p2mi), abdul kadir karding, menyatakan bahwa permintaan pasar internasional terhadap pekerja migran indonesia sangat tinggi.
 
menurut data, lebih dari 1 juta job order belum dimanfaatkan dengan optimal hingga awal tahun 2025.
 
menyikapi peluang tersebut, menteri karding menargetkan untuk mengirimkan minimal 400 ribu pekerja migran indonesia pada tahun 2025, jauh lebih tinggi dari angka tahun sebelumnya yang hanya 297 ribu orang.
 
oleh karena itu, kemenp2mi terus berupaya mempercepat pelatihan keterampilan bagi masyarakat yang berniat bekerja di luar negeri.
 
“penguatan sumber daya manusia dan advokasi harus menjadi prioritas. selain itu, kita juga perlu membuka pasar-pasar baru bagi pekerja migran,” tegas menteri karding.
 
sementara, kementerian luar negeri (kemlu) menyampaikan peringatan agar masyarakat bisa berhati-hati dan bijak dalam menggunakan tagar tersebut.
 
menurut direktur perlindungan wni dan badan hukum indonesia kemlu ri, judha nugraha, keputusan untuk memilih tinggal atau bekerja di luar negeri merupakan hak dari semua warga negara indonesia. 
 
kendati begitu, dirinya juga menambahkan bahwa hal tersebut juga harus dilakukan dengan prosedur yang legal.
 
"lakukan dengan prosedur yang benar dan jalur yang legal," ucap judha di jakarta, pada kamis 15 februari 2025.
 
menurut judha, hal ini penting dilakukan karena dari 67.297 kasus yang ditangani oleh kemenlu hingga saat ini, masih banyak kasus-kasus pelanggaran imigrasi,
 
dimana warga negara indonesia (wni) bekerja di luar negeri dengan melalui jalur ilegal.
 
"jadi memang pola imigrasi kita belum aman," ucapnya.
 
dalam hal ini, judha menjelaskan bahwa untuk dapat bekerja di luar negeri, wni harus dibekali dengan visa kerja, tanda tangan kontrak sejak awal, dan mengetahui kredibilitas perusahaan.
 
"kalau tidak dilakukan dengan aman, malah jadinya online scamming," pungkas judha.(tim)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Babel Pos 17 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan