Nelayan Permis - Rajik Terganggu KIP

Reporter: Ilham |

Editor: Aprianto |

Selasa , 22 Jul 2025 - 23:31

PT SMB diduga membeli timah dari kolektor, kemudian mengklaimnya sebagai hasil produksi KIP di Laut Permis. Asal-usul timah tersebut tidak jelas, menimbulkan pertanyaan tentang legalitasnya.

"Hebat KIP di Laut Permis tuh, nggak jalan tapi menghasilkan timah puluhan ton," tambahnya.

Ia menduga Laut Permis hanya kamuflase PT SMB untuk melegalkan timah hasil pembelian di IUP Pemda Bangka Selatan.

"Terhadap masyarakat kecil yang ber TI, APH cepat bertindak dengan melakukan razia. Bentar dirazia sebentar-sebentar di stop, dikejar, dicari, ada yang ditangkap, dikit-dikit sebut ilegal dan berwajah sangar. Tapi giliran ini ada yang sudah jelas salah, tidak diusut, sama saja membiarkan kejahatan dan korupsi besar, pura-pura buta," sebut seorang warga.

Warga yang ditemui di beberapa tempat di Pantai Desa Rajik itu juga menuntut agar aktivitas KIP diperiksa secara menyeluruh, termasuk produksi pasir timah, ekspor, dan tujuan pengirimannya.

"Kampung kami hanya kambing hitam pengusaha, kalau bahasa kampungnya, tipu-tipulah kami orang kampung ni," kata warga yang sekaligus berharap KIP tersebut minggat dari desa mereka.

Sementara itu, anggota DPRD Provinsi Babel Dapil Basel Yogi Maulana saat dikonfirmasi hanya membalas singkat.

"Akan kami cek, mungkin nanti akan kami panggil pihak perusahaan, terima kasih infonya," ucap Yogi.

Sementara itu, salah satu pimpinan di PT SMB yang diketahui bernama Senja dan disebut sebut sebagai Komisaris di PT SMB ketika dihubungi ke nomor HP, 0822 80xx 0xx4, miliknya, sekitar sekitar pukul 21.30 Minggu (20/7) tentang keberadaan dan operasional KIP, belum memberikan jawaban hingga berita ini diterbitkan. (im)

nelayan permis - rajik terganggu kip                            toboali - masyarakat permis - rajik mengeluhkan keberadaan dua kapal isap produksi yang parkir di perairan pantai permis dan desa rajik kabupaten bangka selatan (basel). kedua kip, pirat 1 dan isamar ini diduga dioperasionalkan oleh pt synergy maju bersama (smb).
nelayan merasa terganggu saat hendak melaut. selain itu, masyarakat juga belum mendapatkan manfaat dari aktifitas penambangan yang dilakukan kedua kapal isap produksi tersebut.
salah satu nelayan, sal sambil menunjukkan tangkapan layar smartphone beberapa ekor kepiting serta ikan seukuran tiga jari mengatakan, masalah ini sudah dialami nelayan sejak tahun 2023 kemarin.
"kami nelayan jaring merasa terganggu dengan keberadaan kip karena lokasi kapal itu beroperasi adalah tempat kami biasa menjaring ikan," ungkapnya, senin (21/07).
"aktifitas kapal yang kadang beroperasi dan lebih sering hanya seperti memanaskan mesin kapal karena hanya berputar-putar di sekitar tempat mereka diam itu menyebabkan air laut kotor dan ini pasti menganggu hidup ikan. makanya saya hanya mendapat sedikit ikan, setiap kali melaut," imbuhnya.
menurut sal, karena tangkapan menurun banyak nelayan yang beralih jadi sebagai penjaga ponton yang menambang dekat kip pt smb atau beralih menjadi penambang ti rajuk. 
"teman teman itu sekarang sedang menunggu kapal untuk membawa mereka ke ponton ponton itu untuk jaga malam. ada juga yang beralih membuka ti rajuk," katanya.
warga menegaskan keberadaan kip tidak membawa manfaat bagi sama sekali masyarakat. “sosialisasi tidak ada dan kompensasi tidak jelas. berapa dana yang masuk ke desa, tidak kita ketahui dan hanya aparat aparat desa itulah yang mengetahui. memang terdengar ada tapi jumlahnya tidak diketahui secara pasti dan angka yang disebutkan itu tidak sebanding dengan hasil tambang timah dari kapal itu yang katanya ratusan ton,” kata sal lagi.
beberapa nelayan termasuk giman pemilik warung tempat nelayan berkumpul mengaku sejak dua tahun lalu tidak pernah melihat lagi aktifitas pengangkutan timah itu. “dua tahun lalu masih ada aktifitas bongkar muat, baik itu hasil tambang ataupun pengangkutan bbm . tapi sekarang tidak terlihat lagi,” kata giman. 
 
diduga bukan hasil produksi kip
informasi lain yang diperoleh menyebutkan bahwa kip pirat 1 dan isamar tidak selalu melakukan aktifitas penambangan tapi lebih banyak berperan sebagai penampung hasil tambang timah dari kolektor. 
"kip itu diduga hanya sebagai kedok karena cuma sesekali beroperasi tapi jumlah pasir timah produksinya lebih 1000 ton pertahun. darimana timah sebanyak itu, tidak diketahui secara pasti," kata sumber babel pos.
menurutnya, kip yang beroperasi di area iup pemerintah daerah bangka selatan diduga menampung timah dari kolektor, lalu diakui sebagai produksi mereka.  “kip itu hanya tipu-tipu termasuk juga tentang kompensasi terhadap masyarakat dan desa,” katanya.
pt smb diduga membeli timah dari kolektor, kemudian mengklaimnya sebagai hasil produksi kip di laut permis. asal-usul timah tersebut tidak jelas, menimbulkan pertanyaan tentang legalitasnya. 
"hebat kip di laut permis tuh, nggak jalan tapi menghasilkan timah puluhan ton," tambahnya. 
ia menduga laut permis hanya kamuflase pt smb untuk melegalkan timah hasil pembelian di iup pemda bangka selatan.
"terhadap masyarakat kecil yang ber ti, aph cepat bertindak dengan melakukan razia. bentar dirazia sebentar-sebentar di stop, dikejar, dicari, ada yang ditangkap, dikit-dikit sebut ilegal dan berwajah sangar. tapi giliran ini ada yang sudah jelas salah, tidak diusut, sama saja membiarkan kejahatan dan korupsi besar, pura-pura buta," sebut seorang warga.
warga yang ditemui di beberapa tempat di pantai desa rajik itu juga menuntut agar aktivitas kip diperiksa secara menyeluruh, termasuk produksi pasir timah, ekspor, dan tujuan  pengirimannya.
"kampung kami hanya kambing hitam pengusaha, kalau bahasa kampungnya, tipu-tipulah kami orang kampung ni," kata warga yang sekaligus berharap kip tersebut minggat dari desa mereka.
sementara itu, anggota dprd provinsi babel dapil basel yogi maulana saat dikonfirmasi hanya membalas singkat. 
"akan kami cek, mungkin nanti akan kami panggil pihak perusahaan, terima kasih infonya," ucap yogi. 
sementara itu, salah satu pimpinan di pt smb yang diketahui bernama senja dan disebut sebut sebagai komisaris di pt smb ketika dihubungi ke nomor hp, 0822 80xx 0xx4, miliknya, sekitar sekitar pukul 21.30 minggu (20/7) tentang keberadaan dan operasional kip, belum memberikan jawaban hingga berita ini diterbitkan.  (im)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Babel Pos 23 Juli 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan