MANGGAR - Aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menyatakan komitmen dan berikrar untuk menjaga sikap netralitas dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 27 November 2024.
"Kita sudah menggelar apel bersama seluruh ASN dan di situ langsung menyatakan komitmen serta berikrar untuk menjaga netralitas," kata Pjs Bupati Belitung Timur Asmawa Tosepu di Manggar, Rabu.
Menurut dia, ikrar netralitas ASN itu sangat penting untuk kembali mengingatkan dan meneguhkan sikap abdi negara yang menjunjung tinggi netralitas serta tidak terlibat politik praktis dalam pesta demokrasi. "Kendati sebenarnya para ASN sudah paham betul bahwa mereka harus netral, namun tetap dikuatkan kembali," ujarnya.
Ia menjelaskan, para pejabat banyak yang sudah paham mengenai aturan kepegawaian terkait keterlibatan dalam politik praktis terutama pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN khususnya pada pasal 2 dan pasal 5 huruf N.
"Ini lebih kepada mengingatkan sifatnya. Ini ikhtiar, sebagai bagian dari kita bersama untuk memastikan bahwa undang-undang tersebut bisa dijalankan," katanya.
Sampai saat ini atau sejak tahapan kampanye berjalan, kata Asmawa, tidak ada laporan ASN yang terbukti melanggar netralitas. Namun, lanjutnya, sesuai kewenangannya, jika terbukti maka ditindak sesuai aturan yang berlaku.
“Alhamdulillah sampai hari ini belum ada. Mudah-mudahan tidak ada sampai tahapan Pilkada ini selesai,”.ujar Asmawa.
Asmawa juga mengatakan, jika ada ASN tetap bersekukuh ingin terlibat dalam kegiatan politik maka negara memberi ruang dengan catatan yang bersangkutan harus cuti di luar tanggungan negara. “Kalau kita mau terlibat dalam kegiatan politik praktis, negara membuka ruang melalui undang-undang yakni cuti di luar tanggungan negara, namun saya tidak menyarankan dan kalau bisa ini tidak terjadi," ujarnya.
Solusi ini bisa diambil bagi ASN yang benar-benar ingin berpolitik. Bahkan diakuinya bahwa dirinya pernah melakukan hal tersebut. “Ini bukan berbicara tentang apa teori atau konsep-konsep yang ada di tempat lain. Saya secara pribadi pernah melakukan itu dan saya pikir itu "fair" kalau kita ingin terlibat kegiatan politik praktis,” tutup Asmawa. (ant)