BACA JUGA:Fokus Bangun Masjid di 38 Provinsi, Salah Satu Alasan Babah Alun Mundur dari Golkar
Sebab, Indonesia negara demokrasi. Setiap orang berhak menyampaikan pendapatnya di muka umum.
"Tapi kita nggak boleh melarang orang berasumsi, negara kita kan demokrasi. Mudah-mudahan aja orang itu kalau ngomong kalau doanya diijabah oleh allah jangan nyalahin saya loh," tuturnya.
"Bukan nggak mau, kalau doanya begini terus, diijabah oleh Allah kalau terjadi, ah, paten barang itu kan. Jadi ngga ada itu ya," sambungnya.
Diberitakan sebelumnya, Ketua Pimpinan Sidang Musyawarah Nasional (Munas) Ke-XI Partai Golkar Adies Kadir mengatakan bahwa penunjukkan Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan Dewan Etika ditentukan oleh Ketua Umum (Ketum) Golkar.
"Jadi ketua umum tentunya akan menentukan siapa yang akan menjadi dewan pembina siapa yang menjadi dewan kehormatan siapa yang menjadi dewan etik mungkin juga ketua harian dan sekretaris," ujar Adies di Munas Golkar ke-XI Tahun 2024 di JCC, Jakarta, Rabu.
Isu yang berkembang bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengisi posisi Dewan Pembina Golkar, Adies menegaskan, penetapan jabatan Dewan Pembina kewenangan ketua umum.
"Wewenang ketum terpilih," tukasnya.***