PARA aparatur sipil negara (ASN) pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) meminta masa kontrak kerja mereka dihapus atau ditiadakan.
---------------
MENARIKNYA, Direktur Jenderal Guru Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Dirjen GTK Kemendikbudristek) Nunuk Suryani malah mengusulkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) agar masa kontrak PPPK guru ditiadakan.
Dirjen Nunuk masih tetap memegang teguh usulan itu, dan terus berupaya agar disetujui oleh Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas.
Nantinya, masa kontrak PPPK ini akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Manajemen ASN yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.
"Saya tetap berharap masa kontrak kerja untuk guru PPPK ditiadakan saja," kata Nunuk.
Alasannya:
Pertama, sulit merekrut guru-guru profesional. Terbukti, sejak rekrutmen PPPK guru 2021 sampai 2023, usulan pemerintah daerah minim.
Oleh karena itu, guru yang sudah direkrut diharapkan masa kontraknya tidak ada atau secara otomatis bekerja sampai batas usia pensiun (BUP) 60 tahun.
BACA JUGA:PPPK Vs PNS, Apa Bedanya?
Kedua, proses pembelajaran sifatnya kontinu sehingga dibutuhkan guru pembelajar. Ketika guru sudah direkrut menjadi ASN PPPK, maka wajib meningkatkan kompetensinya. Kemendikbudristek punya berbagai program peningkatan kompetensi yang diharapkan dimanfaatkan maksimal oleh guru.
Ketiga, Kemendikbudristek masih membutuhkan 1,2 juta guru hingga 2024. Pemenuhan kebutuhan itu melalui rekrutmen 1 juta PPPK guru.
"Jadi, guru PPPK yang sudah direkrut ini sebaiknya memang tidak perlu dibatasi dengan masa kontrak lagi," ucapnya.
Dirjen Nunuk khawatir jika masa kontrak dibatasi, maka butuh waktu panjang lagi untuk melakukan perekrutan hingga pembinaan.
Itu sebabnya, Kemendikbudristek tetap berupaya agar guru PPPK yang ada dipertahankan sampai BUP.