Dalam kesempatan tersebut, Viktor juga menegaskan bahwa kritik dari media terhadap institusi Polri maupun pemerintah merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial. Namun, ia mengingatkan agar kritik yang disampaikan tetap konstruktif dan bertujuan untuk membangun.
Menurutnya, perbedaan sudut pandang antara media dan kepolisian merupakan hal yang wajar. Namun, perbedaan itu dapat disatukan apabila seluruh pihak memiliki tujuan yang sama, yakni mencari dan menyampaikan kebenaran.
“Kritik itu boleh, tetapi harus membangun daerah. Selama dilandasi tujuan yang sama untuk kebenaran, berbagai perbedaan persepsi dapat disatukan,” ujarnya.
Viktor turut menyinggung peran strategis pers dalam kehidupan demokrasi. Media, kata dia, memiliki tanggung jawab besar dalam menyuarakan kebenaran, menjalankan fungsi kontrol sosial, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Karena itu, ia berharap insan pers di Bangka Belitung terus menjunjung tinggi etika jurnalistik dan melakukan verifikasi secara ketat sebelum menyebarluaskan informasi.
Dalam paparannya, Viktor juga menjelaskan tiga tugas pokok Polri sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tiga tugas tersebut meliputi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan dan pengayoman, serta menegakkan hukum.
Namun, Viktor menegaskan bahwa pelaksanaan tugas tersebut tidak dapat dilakukan Polri secara sendiri. Dibutuhkan dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, tokoh masyarakat, serta media massa.
Oleh sebab itu, kemitraan dengan pers dinilai menjadi salah satu elemen penting dalam menjembatani komunikasi antara kepolisian dan publik. Melalui pemberitaan yang akurat, masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang benar mengenai program, kebijakan, maupun langkah kepolisian di lapangan.