Krisis Kepercayaan Institusi
Ketidaksesuaian antara pernyataan dan realitas lapangan akan melahirkan distrust atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Publik merasa pemerintah hanya pandai berbicara, tetapi lemah dalam implementasi.
Birokrasi Kehilangan Profesionalisme
ASN dan birokrasi akhirnya terdorong mengikuti budaya pencitraan atasan. Kinerja administratif berubah menjadi budaya formalitas visual, bukan budaya hasil kerja.
Dalam teori administrasi publik Dwight Waldo, birokrasi bukan sekadar mesin administratif, tetapi institusi etis yang harus menjaga nilai integritas, rasionalitas, dan tanggung jawab sosial. Karena itu, komunikasi publik pejabat seharusnya mendidik, menenangkan, memberi arah, dan memperkuat kapasitas masyarakat memahami kebijakan.
Perspektif Sosiologis Masyarakat sebagai Penonton Politik Digital
Secara sosiologis, media sosial telah mengubah relasi antara pejabat dan masyarakat menjadi hubungan yang sangat performatif. Pejabat tampil sebagai “aktor digital”, sementara masyarakat menjadi audiens yang memberi respons melalui likes, komentar, dan algoritma.
Masalahnya, algoritma media sosial tidak selalu mempromosikan kualitas, melainkan sensasi. Akibatnya, pejabat cenderung memproduksi konten yang mudah viral dibanding informasi yang substantif dan edukatif.
Kondisi ini melahirkan budaya populisme digital, yaitu kepemimpinan yang lebih mengutamakan popularitas emosional daripada kapasitas intelektual dan manajerial. Dalam jangka panjang, masyarakat akan kehilangan tradisi berpikir kritis karena ruang publik dipenuhi simbol, hiburan, dan dramatisasi.
Padahal demokrasi sehat membutuhkan literasi publik yang kuat, bukan sekadar konsumsi konten politik yang dangkal.