Fenomena ini dalam perspektif filsafat politik dapat dipahami sebagai pergeseran dari substance politics menuju symbolic politics. Politik substansi berbicara tentang gagasan, kebijakan, dan solusi konkret. Sedangkan politik simbolik menekankan tampilan visual, permainan persepsi, dan produksi citra
Pemikir Prancis Jean Baudrillard menyebut kondisi ini sebagai simulacra, yaitu keadaan ketika citra lebih dominan daripada realitas. Pemerintahan akhirnya sibuk membangun persepsi keberhasilan dibanding menyelesaikan akar persoalan. Media sosial menghadirkan “realitas buatan” yang tampak sempurna di layar, sementara kondisi nyata masyarakat sering kali berbeda.
Di sinilah publik mulai mengalami disorientasi informasi. Apa yang tampil di media sosial pejabat tidak selalu sejalan dengan kenyataan lapangan. Konten terlihat progresif, tetapi pelayanan publik stagnan. Narasi terlihat optimistis, tetapi masyarakat masih menghadapi persoalan ekonomi, pendidikan, kesehatan, pengangguran, dan ketimpangan sosial.
Perspektif Akademis dan Manajerial
Dalam teori manajemen publik modern, khususnya konsep good governance, pejabat dituntut menjalankan prinsip efektivitas, akuntabilitas, transparansi, profesionalitas, dan orientasi pelayanan. Media digital seharusnya menjadi instrumen penguatan tata kelola, bukan alat narsisme birokrasi.
Dari sisi manajerial, pola komunikasi pejabat yang terlalu berorientasi hiburan dapat menimbulkan beberapa persoalan serius.
Distorsi Prioritas Kerja
Pejabat lebih fokus mengelola persepsi dibanding mengelola program. Energi birokrasi habis untuk produksi konten, pencitraan visual, dan pengaturan opini publik, sementara substansi kebijakan kurang mendapat perhatian serius.
Menurunkan Kualitas Literasi Publik
Ketika ruang komunikasi pemerintahan dipenuhi humor dangkal dan konten sensasional, maka pendidikan politik masyarakat ikut mengalami penurunan. Publik akhirnya terbiasa pada budaya visual tanpa nalar kritis.