Meski berkurang, anggaran IKN dari APBN telah melebihi alokasi.
Pada 29 Juni 2021 lalu, Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Juri Ardiantoro mengatakan proyek pembangunan IKN membutuhkan anggaran Rp466 triliun, tetapi skema pembiayaannya tidak hanya bersumber dari APBN.
"Perkiraan kasarnya, dari total dana sebesar Rp466 triliun yang dibutuhkan, (pembiayaan dari) APBN hanya sekitar Rp89,4 triliun. Lalu KPBU dan swasta Rp253,4 triliun, sementara BUMN serta BUMD Rp123,2 triliun," kata Juri dalam siaran Pers KSP.
Bila hitungan ini belum berubah, maka per hari ini anggaran IKN dari APBN telah melebihi alokasi anggaran semula.
Akademisi dan peneliti dari Nanyang Technological University (NTU) Singapura, Dr Sulfikar Amir, menilai komitmen anggaran yang diumumkan pemerintahan Prabowo Subianto tidak cukup untuk membangun IKN.
"Perkiraan kasarnya, dari total dana sebesar Rp466 triliun yang dibutuhkan, (pembiayaan dari) APBN hanya sekitar Rp89,4 triliun. Lalu KPBU dan swasta Rp253,4 triliun, sementara BUMN serta BUMD Rp123,2 triliun," kata Juri dalam siaran Pers KSP.
Bila hitungan ini belum berubah, maka per hari ini anggaran IKN dari APBN telah melebihi alokasi anggaran semula.
Akademisi dan peneliti dari Nanyang Technological University (NTU) Singapura, Dr Sulfikar Amir, menilai komitmen anggaran yang diumumkan pemerintahan Prabowo Subianto tidak cukup untuk membangun IKN.
Sebagai perbandingan, ia mencatat sejumlah proyek yang berhasil dibangun dari anggaran sebesar Rp89 triliun sepanjang 2022-2024.
"Yang pertama, istana yang sangat menghebohkan, empat bangunan Kemenko, satu plasa seremoni yang akan dibongkar karena tidak simetris dengan sumbu kebangsaan, 12 tower ASN dan beberapa gedung lain, jalan tol yang baru sepertiganya selesai, lalu bandara, beberapa fasilitas umum dasar, dan multi-utility tunnel yang kurang dari sepertiganya."
"Jadi kalau kita lihat, anggaran [hampir] Rp90 triliun ini habis hanya untuk membangun wilayah yang sangat kecil."
Zulfikar menjelaskan, kawasan IKN yang dibangun dengan anggaran APBN setara dengan Jakarta Pusat ditambah dengan kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.
yang akan dibongkar karena tidak simetris dengan sumbu kebangsaan, 12 tower ASN dan beberapa gedung lain, jalan tol yang baru sepertiganya selesai, lalu bandara, beberapa fasilitas umum dasar, dan multi-utility tunnel yang kurang dari sepertiganya."
"Jadi kalau kita lihat, anggaran [hampir] Rp90 triliun ini habis hanya untuk membangun wilayah yang sangat kecil."
Sulfikar menjelaskan, kawasan IKN yang dibangun dengan anggaran APBN setara dengan Jakarta Pusat ditambah dengan kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.
"Tapi yang baru terbangun hanya sebesar Monas dan sekitarnya [yang dihasilkan dari hampir] Rp90 triliun itu."