2024, Pemprov Babel Tiadakan Pembangunan..!

PANGKALPINANG - Pembangunan yang telah direncanakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) di tahun 2023 tampaknya ditiadakan di 2024, lantaran rendahnya anggaran di postur APBD 2024.

Diketahui, hal itu disebabkan karena sejumlah anggaran difokuskan untuk mendukung penyelenggara Pemilihan Kepala (Pilkada). Demikian ini disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Babel, Fery Insani.

Untuk pembangunan infrastruktur sendiri nantinya akan dialihkan pada tahun 2025 mendatang, sesuai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). "Jadi untuk pembangunan kami akan fokus di 2025 setelah pilkada selesai," kata Fery, Rabu (24/1).

Kendati banyak pengurangan anggaran, menurut Fery, Pemprov Babel tetap tak melalaikan program berbentuk bantuan seperti bantuan sosial, bantuan ke sektor UMKM, nelayan dan lainnya sebagai upaya pengentasan kemiskinan di daerah. Bappeda Babel selalu berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya, karena kami menjaga dan secara makro mengatur postur-posturnya. Tidak ada yang keberatan karena OPD juga tahu kondisinya," ungkap Fery.

Diakuinya pengurangan anggaran di tahun 2024 ini karena disebabkan Bana Bagi Hasil (DBH) yang berkurang, dan tidak adanya Dana Insentif Daerah (DID) untuk Pemprov Babel. "Banyak kurangnya hampir Rp100 miliar," paparnya.

Lanjut Fery, DBH komponen dari Dana Bagi Hasil Sumber Daya Pertambangan Umum (DBHSDPU) yang merupakan komponen Dana Alokasi Umum (DAU) dimana penggunaanya untuk belanja daerah. "DBHSDPU itu berkurang, dulu di tahun kemarin DBHSDPU nya Rp185 miliar dan di 2024 ini hanya Rp 91 miliar, dan DID tahun 2023 lalu sebesar Rp 52 miliar sekarang tidak ada lagi di 2024," terangnya.

Tidak itu saja, jumlah penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang berkurang berkisar Rp 200 juta. Pengurangan Itu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Imbasnya, Pemprov Babel juga melakukan pengurangan perjalanan dinas dan membatasi belanja yang dianggap tidak prioritas meski sebenarnya prioritas. "Karena banyaknya pengurangan ini, belanja barang dan jasa diefisienkan, beberapa belanja modal dihentikan di tahun ini dan akan dilanjutkan jika ada perkembangan lain di tahun 2025. Belanja fisik juga dikurangkan kecuali untuk pemeliharaan dan pemulihan jalan, dan itu tidak banyak karena anggarannya sedikit," paparnya.(jua)