(K)otak Kosong

Reporter: Tim |

Editor: Syahril Sahidir |

Kamis , 29 Aug 2024 - 22:01

Ahmadi Sopyan-screnshot-

Oleh: AHMADI SOFYAN

Penulis Buku / Pemerhati Sosial Budaya

“Politik itu mahal, bahkan untuk kalah pun

kita harus mengeluarkan uang”

(Will Rogers)

WALAUPUN bukan Caleg dan bukan peserta Pilkada apalagi Timses Paslon maupun Kotak Kosong, saya cukup rajin diskusi dengan berbagai kalangan, masuk ke kampung-kampung dan berdialog langsung dengan masyarakat, apalagi menjelang Pilkada seperti sekarang ini. Pondok Kebun saya yang ada di hutan ternyata sering didatangi banyak kalangan, berbagai hal didiskusikan, apalagi menjelang Pemilu atau Pilkada.

Beberapa minggu terakhir ini, tidak ada obrolan atau diskusi yang lebih menarik dan hangat kecuali mengenai Pilkada, terlebih Kotak Kosong serta kasus hukum yang akan membelit calon yang sudah mendaftarkan diri ke KPUD.

Kala musim Pilkada, di Warung kopi, teras rumah, pondok kebun, teras masjid atau mushola, kantor, dan berbagai tempat lainnya, komentator-komentator soal Pilkada menjadi topik paling hangat. Terlebih di group-group WhatsApp (WA), sampai harus mencela, mencaci bahkan kadangkala tidak menunjukkan sama sekali sebagai Melayu yang memiliki adab dan adat serta intelektual. Namun begitulah kelas demokrasi kita, selalu ingin ramai, bukan bagaimana membangun, menciptakan dan menginspirasi. Adu gagasan dan trackrecord, membuat kampanye yang asyik serta menyenangkan. Tapi bagaimana mau ada gagasan? Kan di Babel saja ada 3 wilayah yang lawannya adalah kotak kosong? Entahlah...

Intinya, kala musim Pilkada adalah musim banyak komentator tak jelas cuap-cuap di medsos. Benarlah apa yang pernah diungkapkan oleh Budayawan Cak Nun: “Media sosial adalah wadah paling tepat bagi para pengecut mengeluarkan uneg-unegnya”. Begitupula yang terjadi kala kita membuka berbagai media sosial, perang kata antar timses dan pendukung, menjadi sesuatu yang unik untuk dipelajari, betapa kelas demokrasi kita di negeri ini masih sangat berkualitas rendah.

Tapi ada baiknya, dengan musim Pilkada seperti ini, ditengah ekonomi yang rada susah, ada yang ketiban rezeki. Misalnya tukang cetak baliho, spanduk dan kaos. Timses dapat gaji perbulan sampai selesai Pilkada. Yang punya massa maupun yan ngerasa punya massa bisa kesana kemari menjual massa demi mendapatkan “sesuatu” dari para calon. Ini sudah lumrah dan sangat sering terjadi dan tak akan pernah usai sampai kapanpun. Mobil rental menjadi laris, percetakan meraup untung, tukang kayu spesialis baliho dapat rezeki, setiap keluarga dilibatkan menjadi “Panitia Pemilu” atau “Panitia Pesta Pilkada”. Bahkan di kampung saya, lucunya ada orang yang menjadikan timses sebagai pekerjaan tetap atau mata pencaharian, sehingga setiap Pilkada atau Pemilu ia selalu ada. Siapapun yang mengajak untuk menjadi Timses ia selalu siap, yang penting dibayar dengan uang tunai, begitulah slogannya. Selama menjadi timses, kemana-mana membawa kendaraan, tapi hanya bertahan paling lama 2 sampai 3 bulan, setelah selesai tugas di “medan perang”, maka selesai sudah rental kendaraan tersebut, begitupula dengan bayaran perbulan yang didapatkan pun dihentikan. Selanjutnya ia menunggu kembali ada Pilkada, Pilgub dan Pemilu berikutnya. Atau kalau di perkotaan, maka ia mengejar proyek, setidaknya mengurus izin pertambangan. Begitulah putaran kehidupan demokrasi kelas bawah.

Demokrasi Sembako dan Rupiah

ADA kawan iseng bertanya:

“Bung, bangsa kita ini menganut demokrasi apa ya?”

(k)otak kosong                            oleh: ahmadi sofyan
penulis buku / pemerhati sosial budaya
“politik itu mahal, bahkan untuk kalah pun 
kita harus mengeluarkan uang”
(will rogers)
   
walaupun bukan caleg dan bukan  peserta pilkada apalagi timses paslon maupun kotak kosong, saya cukup rajin diskusi dengan berbagai kalangan, masuk ke kampung-kampung dan berdialog langsung dengan masyarakat, apalagi menjelang pilkada seperti sekarang ini. pondok kebun saya yang ada di hutan ternyata sering didatangi banyak kalangan, berbagai hal didiskusikan, apalagi menjelang pemilu atau pilkada. 
beberapa minggu terakhir ini, tidak ada obrolan atau diskusi yang lebih menarik dan hangat kecuali mengenai pilkada, terlebih kotak kosong serta kasus hukum yang akan membelit calon yang sudah mendaftarkan diri ke kpud. 
kala musim pilkada, di warung kopi, teras rumah, pondok kebun, teras masjid atau mushola, kantor, dan berbagai tempat lainnya, komentator-komentator soal pilkada menjadi topik paling hangat. terlebih di group-group whatsapp (wa), sampai harus mencela, mencaci bahkan kadangkala tidak menunjukkan sama sekali sebagai melayu yang memiliki adab dan adat serta intelektual. namun begitulah kelas demokrasi kita, selalu ingin ramai, bukan bagaimana membangun, menciptakan dan menginspirasi. adu gagasan dan trackrecord, membuat kampanye yang asyik serta menyenangkan. tapi bagaimana mau ada gagasan? kan di babel saja ada 3 wilayah yang lawannya adalah kotak kosong? entahlah...
intinya, kala musim pilkada adalah musim banyak komentator tak jelas cuap-cuap di medsos. benarlah apa yang pernah diungkapkan oleh budayawan cak nun: “media sosial adalah wadah paling tepat bagi para pengecut mengeluarkan uneg-unegnya”. begitupula yang terjadi kala kita membuka berbagai  media sosial, perang kata antar timses dan pendukung, menjadi sesuatu yang unik untuk dipelajari, betapa kelas demokrasi kita di negeri ini masih sangat berkualitas rendah. 
tapi ada baiknya, dengan musim pilkada seperti ini, ditengah ekonomi yang rada susah, ada yang ketiban rezeki. misalnya tukang cetak baliho, spanduk dan kaos. timses dapat gaji perbulan sampai selesai pilkada. yang punya massa maupun yan ngerasa punya massa bisa kesana kemari menjual massa demi mendapatkan “sesuatu” dari para calon. ini sudah lumrah dan sangat sering terjadi dan tak akan pernah usai sampai kapanpun. mobil rental menjadi laris, percetakan meraup untung, tukang kayu spesialis baliho dapat rezeki, setiap keluarga dilibatkan menjadi “panitia pemilu” atau “panitia pesta pilkada”. bahkan di kampung saya, lucunya ada orang yang menjadikan timses sebagai pekerjaan tetap atau mata pencaharian, sehingga setiap pilkada atau pemilu ia selalu ada. siapapun yang mengajak untuk menjadi timses ia selalu siap, yang penting dibayar dengan uang tunai, begitulah slogannya. selama menjadi timses, kemana-mana membawa kendaraan, tapi hanya bertahan paling lama 2 sampai 3 bulan, setelah selesai tugas di “medan perang”, maka selesai sudah rental kendaraan tersebut, begitupula dengan bayaran perbulan yang didapatkan pun dihentikan. selanjutnya ia menunggu kembali ada pilkada, pilgub dan pemilu berikutnya. atau kalau di perkotaan, maka ia mengejar proyek, setidaknya mengurus izin pertambangan. begitulah putaran kehidupan demokrasi kelas bawah.
demokrasi sembako dan rupiah
ada kawan iseng bertanya: 
“bung, bangsa kita ini menganut demokrasi apa ya?” 
spontan saya pun menjawab: “demokrasi sembako dan rupiah, mas bro!”. 
“maksudnya bung?” tanya kawan lagi. 
“rakyat kecil cukup dengan sembako, sedangkan partai politik harus deal dengan rupiah” ujar saya semaunya.
bukan tanpa alasan kalau “kekeliruan” jawaban itu saya utarakan karena masalah besar dalam proses demokrasi kita yang menjadi sorotan salah satunya adalah masalah nilai uang yang diberlakukan partai politik. bukan rahasia umum, yang punya uang bisa dapatkan partai, yang tak punya uang selamat bermimpi ria walau seorang kader potensial sekalipun. pun demikian dengan rakyat, setidaknya sembako adalah buah tangan agar rakyat berkenan menuju tps guna memilih sang pemberi sembako. apalagi ditambah recehan lembaran uang yang tak seberapa. 
adanya anekdot “ambil uangnya dan jangan pilih orangnya” atau “terima dan nikmati sembakonya, jangan pilih orangnya” merupakan bukti bahwa kecenderungan pemilih lebih pada konten ketimbang konteks. kalimat tersebut juga sekaligus menggambarkan kecerdasan rasionalitas pemilih. uang yang diambil atas pemberi pihak calon tentu mendatangkan keuntungan pribadi bagi masyarakat yang menerima. tetapi, dilain sisi mereka juga sadar bahwa pemberian uang dalam pemilu maupun pemilukada demi mendulang suara adalah hal yang sangat tidak dibenarkan bahkan merupakan perilaku terbodoh bagi masyarakat intelektual.
oleh karenanya, realitas semacam ini sudah seharusnya menjadi bahan pikiran oleh para caleg, peserta pilkada dan parpol dalam menyajikan atraksi merebut simpati masyarakat. sudah saatnya pula para caleg, peserta pilkada dan parpol yang bertarung untuk mengubah perilaku politik seperti selama ini (sampai sekarang) dilakukan. dari atraksi bak film india, dari luar nampak bagus dengan pemain yang aduhai, mempesona dengan suara merdu yang membuat kita terlena, tapi pada akhirnya menghilang dan tenggelam setelah usai pesta demokrasi, dan ketemu lagi pada pemilu atau pilkada berikutnya.
siapa yang salah dari demokrasi semacam ini? tentunya kita semua, pemerintah, parpol, caleg, peserta pilkada, timses bahkan rakyat semuanya berjama’ah dalam kesalahan ini. politik uang yang dilakukan oleh para caleg dan peserta pilkada seperti selama ini berlangsung adalah penyebab utama dari bobroknya mental masyarakat kita dalam memahami demokrasi. wajar saja jika golput (golongan putih) atau orang yang tidak memilih menjadi semakin bertambah. karena mereka cenderung dilematis, calon yang satu ngasih lembaran uang, yang satunya memberi sembako, yang satu lagi ngasih jilbab, yang satu lagu kaos bola dan akhirnya untuk “aman” ia pun tidak memilih. 
karena memang, sejak reformasi bergulir, era sekarang adalah era demokrasi bebas melakukan apa saja. bahkan siapa saja bisa memimpin negeri ini, bisa mewakili rakyat walau tanpa harus memiliki kemampuan dan wawasan serta pengalaman yang memadai. tak peduli menjadi wakil rakyat yang ternyata jauh lebih bodoh dari rakyat yang ia wakili, yang penting duduk dan fasilitas hidup dibiayai oleh negara, termasuk berwisata dengan judul studi banding. 
rakyat pun tak mau kalah, mereka sangat menikmati bahkan menunggu moment pemilu maupun pilkada karena disitulah “sedekah” calon besar-besaran diberikan kepada rakyat. para calon tiba-tiba muncul bak sinterklas menjadi dewa penolong dan penuh kepedulian walau sebelumnya tak pernah melakukan apapun kepada rakyat bahkan kepada diri sendiri dan keluarganya saja mereka tak pernah berbuat. akhirnya tanpa disadari rakyat kita terdidik menjadi “tukang tanggok” sehingga tak perlu repot bagaimana seharusnya memilih pemimpin atau wakil rakyat yang berkualitas. 
di sisi lain, era demokrasi sembako dan rupiah ini ternyata memunculkan berbagai macam elemen masyarakat mengklaim diri memiliki massa, memimpin organisasi ini dan itu, punya konstituen yang loyal, memiliki seperadik dimana-mana dan berbagai klaim lainnya kepada para kandidat atau caleg akan menjamur, terutama kandidat yang dianggap memiliki banyak materi. klaim ini pun nampaknya seiring dan seirama dengan klaim para kandidat yang “narsis” mengklaim diri mampu berbuat, peduli, amanah, tegas, merakyat, berjuang demi rakyat untuk rakyat walaupun sebelumnya tidak mengenal rakyat yang akan ia pimpin, mengusung perubahan (walaupun tidak jelas) dan seabrek narsisme-narsisme para kandidat di sepanjang jalan dengan baliho raksasa “cetar membahana melewati garis khatulistiwa”, begitu menurut artis lebay syahrini. akhirnya parade tukang tanggok yang kesini “aok” kesana “aok” pun kian menjamur melebihi baliho, spanduk dan stiker caleg dan partai itu sendiri.
nah, karena politik uang inilah akhirnya muncul sistem borong partai. ada kalimat: “lebih baik keluar uang borong partai, tapi hasilnya jelas daripada keluar uang saat kampanye, hasilnya tidak pasti. jadi, lebih baik lawan kotak kosong, jelas menang didepan mata?” mengapa kok bisa? sebab logikanya, yang tidak setuju dengan paslon pasti tidak datang ke tps alias golput, dan itu menguntungkan satu-satunya paslon. nah, kira kira, ada nggak kotak kosong yang bakalan menang di pilkada 2024 di bangka belitung ini? saya sih berdo’a semoga ada agar menjadi pembelajaran demokrasi kedepan. sebab kotak kosong lebih baik ketimbang otak kosong. yang paling enak sih, otak-otak.
salam otak-otak!(*)