Dasco: RUU Pilkada Batal

Reporter: Tim |

Editor: Syahril Sahidir |

Kamis , 22 Aug 2024 - 22:05

Sufmi Dasco-screnshot-

b. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2 juta jiwa sampai 6 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 8,5% di provinsi tersebut.

c. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6 juta jiwa sampai 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 7,5% di provinsi tersebut

d. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 6,5% di provinsi tersebut.***

dasco: ruu pilkada batal                             wakil ketua dpr ri ahmad sufmi dasco menegaskan bahwa pengesahan ruu pilkada batal dilaksanakan.
------------
"pengesahan revisi uu pilkada yang direncanakan hari ini tg| 22 agustus batal dilaksanakan," kata dasco kepada wartawan, kamis, 22 agustus 2024.
politisi partai gerindra ini mengatakan pendaftaran calon kepala daerah (cakada) pada 27 agustus 2024 mendatang akan tetap menggunakan putusan mahkamah konstitusi (mk).
"oleh karenanya pada saat pendaftaran pilkada pada tgi 27 agustus nanti yg akan berlaku adalah keputusan jr mk yang mengabulkan gugatan partai buruh dan partai gelora," ungkapnya.
baca juga:sambut baik keputusan mk soal perubahan uu pilkada, kamarudin: ini kabar baik untuk demokrasi
diketahui, mahkamah konstitusi (mk) mengabulkan sebagian permohonan partai buruh dan partai gelora terhadap uu pilkada.
adapun permohonan yaitu salah satunya adalah mengizinkan partai politik untuk mengusung calonnya tanpa harus memiliki kursi di dprd.
"mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian," kata ketua mk suhartoyo membacakan amar putusan, selasa, 20 agustus 2024.
dalam pertimbangannya, mk menyatakan pasal 40 ayat (3) uu pilkada inkonstitusional. isi pasal 40 ayat (3) uu pilkada itu:
dalam hal partai politik atau gabungan partai politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk partai politik yang memperoleh kursi di dewan perwakilan rakyat daerah.
baca juga:golkar ke hidayat - helyana, pdip diumumkan hari ini, pilkada babel 2 pasangan? 
berikut amar putusan mk yang mengubah pasal 40 (1) uu pilkada:
a. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 10% di provinsi tersebut.
b. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2 juta jiwa sampai 6 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 8,5% di provinsi tersebut.
c. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6 juta jiwa sampai 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 7,5% di provinsi tersebut
d. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 6,5% di provinsi tersebut.***