Perludem Minta Bawaslu Jakpus Independen Tangani Kasus Gibran

JAKARTA - Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Kahfi Adlan Hafiz meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Jakarta Pusat bersikap independen dalam menangani kasus dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka.

"Kami mendorong sikap adil dan independen. Kalau memang ditemukan pelanggaran, maka harus ditindak dengan serius," kata Kahfi dikutip Antara, Rabu (3/1).

Menurut Kahfi, Bawaslu, sebagai lembaga penyelenggara pengawas pemilu, harus berani menelusuri dugaan kampanye dalam aksi Gibran membagikan susu saat hari bebas dari kendaraan bermotor (CFD) di sepanjang Jalan MH Thamrin dan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Jakarta, pada 3 Desember 2023 lalu.

Kahfi pun yakin jika yang dilakukan Gibran saat itu merupakan aktivitas kampanye, yang seharusnya dilarang dilakukan saat CFD. Namun, keyakinan tersebut harus didukung oleh fakta dari hasil pemeriksaan Bawaslu Kota Jakarta Pusat.

"Saya yakin ini kampanye politik kalau misalnya ada proses bagi-bagi susu; tetapi kalau hadir saja di CFD, ini tidak jadi masalah," katanya.

Tidak hanya itu, Kahfu juga meminta Bawaslu untuk bersikap tegas dalam memeriksa tokoh lain yang terlibat dalam kegiatan bagi-bagi susu tersebut.

Dia berharap penanganan yang dilakukan Bawaslu tidak dihalangi intervensi dari pihak tertentu, sehingga Pilpres 2024 bisa berjalan jujur dan adil.

"Ketika politik sudah banyak pelanggaran, ya, kita mau harap apa dari pemilu ini?" kata dia.

Kawasan CFD merupakan daerah yang tidak boleh menjadi lokasi kampanye, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor.

Ketentuan itu mengatur bahwa kawasan CFD tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik; kegiatan bersifat suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA); serta orasi ajakan yang bersifat menghasut. (ant)